Rapat 7 Jam, Jonan dan DPR Bahas BBM Sampai Freeport
Rivi Satrianegara, CNBC Indonesia
25 January 2018 22:29
Jakarta, CNBC Indonesia – Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Turut hadir SKK Migas dan BPH Migas.
Agenda utama rapat adalah evaluasi kinerja Kementerian ESDM sepanjang tahun 2017, rencana kerja di 2018, serta pengaruh kenaikan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) terhadap harga BBM.
Dalam rapat itu, anggota dewan meminta Kementerian ESDM bisa meningkatkan penyerapan APBN pada tahun ini. Sebab, pada tahun lalu penyerapan hanya sebesar 74,80%. Alasan utamanya adalah ada beberapa pembangunan yang tidak jadi dilakukan, seperti tangki BBM.
Adapun untuk tahun ini, Kementerian ESDM mendapat Rp 6,5 triliun. Pembagiannya adalah belanja aparatur sebesar Rp 1,7 triliun atau 26%, belanja publik non fisik Rp 1,1 triliun atau 18%, dan belanja publik fisik sebesar Rp 3,7 triliun atau 56%.
“Untuk rencana kerja tahun 2018, ini pertama kali dalam jangka waktu panjang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian ESDM lebih dari 50% digunakan untuk belanjan publik fisik,” sebut Jonan, Kamis (25/1/2018).
Rapat berlangsung dari sekitar pukul 14.30-22.00 WIB atau 7 jam lebih. Rapat tersebut menghasilkan 10 poin kesimpulan.
1. Komisi Vll DPR RI sepakat dengan Menteri ESDM Rl untuk menetapkan kebijakan harga khusus untuk Domestic Market Obligation (DMO) batubara untuk pembangkit listrik PT PLN (Persero) dan Independent Power Producer (IPP).
2. Komisi VII DPR RI mendukung Menteri ESDM RI untuk melakukan percepatan penyelesaian penataan IUP dan amandemen kontrak, memperbaiki database IUP, sehingga secara realtime dapat dipantau kinerja pemegang IUP.
3. Komisi VII DPR RI mendukung Menteri ESDM RI untuk melakukan percepatan hilirisasi produk mineral dengan melakukan pemantauan terus menerus terhadap rencana pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral agar memberikan nilai tambah produk mineral.
4. Komisi Vll DPR RI mendesak Menteri ESDM RI untuk melaporkan setiap progres dari perundingan Pemerintah dengan PT Freeport Indonesia terkait divestasi 51% saham Freeport untuk Pemerintah Indonesia, termasuk penghitungan melalui pembelian participating interest dari Rio Tinto Plc.
5. Komisi Vll DPR RI mendesak Menteri ESDM RI untuk melakukan investigasi terkait dengan penurunan produksi gas Blok Petronas Muria yang tidak sesuai dengan perkiraan cadangan, dan melaporkan hasilnya kepada Komisi Vll DPR RI.
6. Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM RI agar mempercepat pembangunan insfrastruktur Gas/LNG dalam rangka mencapai ketahanan dan kecukupan gas rumah tangga dan industri/pembangkit tenaga Iistrik.
7. Komisi Vll DPR RI sepakat dengan Menteri ESDM RI atas kebijakan yang tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sampai triwulan pertama 2018, namun demikian Komisi Vll DPR RI meminta untuk memperhatikan kemampuan keuangan PT Pertamina (Persero) agar tetap sehat secara financial dan dapat meningkatkan investasinya.
8. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Menteri ESDM RI untuk melakukan kajian pola distribusi LPG 3 kg bersubsidi, baik yang bersifat tertutup maupun subsidi Iangsung yang diterima oleh kelompok masyarakat tertentu penerima subsidi, dan membentuk tim pengawasan bersama Komisi VII DPR RI terhadap pelaksanaan distribusi dan pencegahan penyalahgunaan penyaluran. Selanjutnya perlu dibuat aturan jika terjadi kelebihan kuota penyaluran LPG 3 kg bersubsidi dalam APBN.
9. Komisi Vll DPR RI sepakat dengan Menteri ESDM untuk membentuk tim investigasi oleh Dirjen Minerba dan berkoordinasi bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepolisian Republik Indonesia, terhadap perusahaan/perseorangan yang berindikasi melakukan pelanggaran hukum terkait dengan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penambangan tanpa izin (illegal) di wilayah kontrak karya PT Citra Palu Mineral Sulawesi Tengah.
10. Komisi Vll DPR Rl meminta Menteri ESDM RI untuk inenyampaikan jawaban tertulis atas seluruh pertanyaan Anggota KomlSl VII DPR RI disampaikan paling Iambat tanggal 5 Februari 2018.
(roy/roy) Next Article Negosiasi 12 Kali, Jonan Ungkap Senjata RI Akuisisi Freeport
Agenda utama rapat adalah evaluasi kinerja Kementerian ESDM sepanjang tahun 2017, rencana kerja di 2018, serta pengaruh kenaikan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) terhadap harga BBM.
Dalam rapat itu, anggota dewan meminta Kementerian ESDM bisa meningkatkan penyerapan APBN pada tahun ini. Sebab, pada tahun lalu penyerapan hanya sebesar 74,80%. Alasan utamanya adalah ada beberapa pembangunan yang tidak jadi dilakukan, seperti tangki BBM.
“Untuk rencana kerja tahun 2018, ini pertama kali dalam jangka waktu panjang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian ESDM lebih dari 50% digunakan untuk belanjan publik fisik,” sebut Jonan, Kamis (25/1/2018).
Rapat berlangsung dari sekitar pukul 14.30-22.00 WIB atau 7 jam lebih. Rapat tersebut menghasilkan 10 poin kesimpulan.
1. Komisi Vll DPR RI sepakat dengan Menteri ESDM Rl untuk menetapkan kebijakan harga khusus untuk Domestic Market Obligation (DMO) batubara untuk pembangkit listrik PT PLN (Persero) dan Independent Power Producer (IPP).
2. Komisi VII DPR RI mendukung Menteri ESDM RI untuk melakukan percepatan penyelesaian penataan IUP dan amandemen kontrak, memperbaiki database IUP, sehingga secara realtime dapat dipantau kinerja pemegang IUP.
3. Komisi VII DPR RI mendukung Menteri ESDM RI untuk melakukan percepatan hilirisasi produk mineral dengan melakukan pemantauan terus menerus terhadap rencana pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral agar memberikan nilai tambah produk mineral.
4. Komisi Vll DPR RI mendesak Menteri ESDM RI untuk melaporkan setiap progres dari perundingan Pemerintah dengan PT Freeport Indonesia terkait divestasi 51% saham Freeport untuk Pemerintah Indonesia, termasuk penghitungan melalui pembelian participating interest dari Rio Tinto Plc.
5. Komisi Vll DPR RI mendesak Menteri ESDM RI untuk melakukan investigasi terkait dengan penurunan produksi gas Blok Petronas Muria yang tidak sesuai dengan perkiraan cadangan, dan melaporkan hasilnya kepada Komisi Vll DPR RI.
6. Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM RI agar mempercepat pembangunan insfrastruktur Gas/LNG dalam rangka mencapai ketahanan dan kecukupan gas rumah tangga dan industri/pembangkit tenaga Iistrik.
7. Komisi Vll DPR RI sepakat dengan Menteri ESDM RI atas kebijakan yang tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sampai triwulan pertama 2018, namun demikian Komisi Vll DPR RI meminta untuk memperhatikan kemampuan keuangan PT Pertamina (Persero) agar tetap sehat secara financial dan dapat meningkatkan investasinya.
8. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Menteri ESDM RI untuk melakukan kajian pola distribusi LPG 3 kg bersubsidi, baik yang bersifat tertutup maupun subsidi Iangsung yang diterima oleh kelompok masyarakat tertentu penerima subsidi, dan membentuk tim pengawasan bersama Komisi VII DPR RI terhadap pelaksanaan distribusi dan pencegahan penyalahgunaan penyaluran. Selanjutnya perlu dibuat aturan jika terjadi kelebihan kuota penyaluran LPG 3 kg bersubsidi dalam APBN.
9. Komisi Vll DPR RI sepakat dengan Menteri ESDM untuk membentuk tim investigasi oleh Dirjen Minerba dan berkoordinasi bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepolisian Republik Indonesia, terhadap perusahaan/perseorangan yang berindikasi melakukan pelanggaran hukum terkait dengan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penambangan tanpa izin (illegal) di wilayah kontrak karya PT Citra Palu Mineral Sulawesi Tengah.
10. Komisi Vll DPR Rl meminta Menteri ESDM RI untuk inenyampaikan jawaban tertulis atas seluruh pertanyaan Anggota KomlSl VII DPR RI disampaikan paling Iambat tanggal 5 Februari 2018.
(roy/roy) Next Article Negosiasi 12 Kali, Jonan Ungkap Senjata RI Akuisisi Freeport
Most Popular