Internasional
Alasan Xi Jinping Ingin Jadi Presiden China Seumur Hidup
Ester Christine Natalia & Rehia Sebayang, CNBC Indonesia
12 March 2018 16:33
Jakarta, CNBC Indonesia - Badan legislatif China secara resmi menghapuskan batas masa jabatan kepresidenan pada hari Minggu (11/3/2018), sebuah langkah yang mungkin didorong oleh ketakutan Presiden Xi Jinping terhadap pertikaian antarfaksi dan bahkan kudeta yang gagal di dalam Partai Komunis.
Meski China adalah negara dengan satu partai, Partai Komunis China secara nyata terbagi menjadi dua faksi. Faksi pertama adalah koalisi populis dan yang kedua - yang dinamai sesuai nama mantan Presiden Jiang Zemin - dianggap elitis dan terdiri dari 'princelings' atau pemimpin yang berasal dari keluarga pejabat tinggi.
Jinping, yang tidak memiliki aliansi faksi, menjadi presiden lima tahun yang lalu setelah koalisi Jiang memiliki kontrol luas selama hampir dua dekade, menurut Sino Insider, sebuah firma konsultasi yang khusus mengamati kepemimpinan China.
"Sejak menjabat pada tahun 2012, Xi [Jinping] telah terlibat dalam kontes hidup-dan-mati dengan faksi politik Jiang Zemin yang berpengaruh," tulis Don Tse, CEO Sino Insider, dan Larry Ong, seorang analis senior, ketika perubahan batas waktu itu diumumkan, dilansir dari Business Insider.
Pada tahun 2012 dan 2017 beredar rumor mengenai faksi Jiang yang telah merencanakan sebuah kudeta politik. Terlepas dari rumor yang tidak didasarkan pada informasi yang terbuka secara publik, Xi mengambil tindakan tegas.
"Untuk melindungi diri, Xi menggulirkan beberapa reformasi politik yang membantunya mengkonsolidasikan kekuatan dan menyingkirkan faksi Jiang," ujar Tse dan Ong, mengacu pada tindakan keras antikorupsi di bawah kepemimpinan Xi, yang ditujukan untuk beberapa pemimpin Jiang.
Dalam pidato tahun 2015, Xi menuduh lima anggota partai senior merencanakan "konspirasi politik untuk menghancurkan dan memecah belah partai." Tindakan ini dianggap oleh para ahli sebagai upaya kudeta.
"Beberapa bahkan berusaha untuk ... merebut partai dan kekuasaan negara, melakukan kegiatan untuk memecah partai, dan secara serius mengancam stabilitas politik negara tersebut," ujar Wang Qishan, kepala tindakan antikorupsi, kepada media pemerintah tahun lalu.
Kepala badan pengawas sekuritas China, Liu Shiyu, tampaknya mengonfirmasi posisi partai dalam kudeta saat melakukan pembicaraan di kongres tahunan negara tersebut pada bulan Oktober dengan mengatakan beberapa anggota partai "merencanakan untuk merebut kepemimpinan partai tersebut dan merebut kekuasaan negara."
Namun, merencanakan kudeta di China, yang dikuasai ketat merupakan sebuah ketidakmungkinan dan retorika semacam itu mungkin lebih berguna untuk menjelaskan tindakan keras antikorupsi Xi terhadap saingan politiknya.
Terlepas dari kudeta yang meragukan, para ahli memperkirakan perang antarfaksi dalam Partai Komunis telah pasti mempengaruhi keinginan Xi untuk terus memperkuat kewibawaannya.
"Dari perspektif Xi, masuk akal untuk menghapuskan batas waktu kepemimpinan presiden untuk mengirim sinyal bahwa dia bukan pemimpin yang bodoh," tulis laporan SinoInsider pada hari Minggu.
"Prospek aturan [jabatan] tanpa batas waktu juga berfungsi untuk membuat pesaing faksi Xi dan pendukung mereka percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan di putaran kedua sambil membujuk mereka secara terus-menerus untuk mendukung Xi."
Sementara itu, wakil direktur studi China di Center for Strategic and International Studies (CSIS), Scott Kennedy, mengatakan kepada CNBC International penghapusan batas masa jabatan presiden itu menggambarkan situasi baru di China di mana apa yang baik untuk Xi berarti juga baik untuk partai dan China secara keseluruhan.
"Apa yang baik untuk China juga baik untuk dunia. Semua hal tersambung dan sangat berbeda dengan politik China [di era] Deng Xiaoping," ujarnya.
Perwakilan China saat ini sedang berdiskusi dengan perwakilan pemerintahan Amerika Serikat (AS) terkait kebijakan pengenaan bea masuk impor baja dan aluminium yang baru saja diteken Presiden Donald Trump Kamis pekan lalu.
Pembicaraan terkait kebijakan dagang dan penghapusan batas masa jabatan itu menjadi dua sesi paling penting dalam pemerintahan China saat ini karena hal ini pada dasarnya memenangi perebutan kekuasaan, mempekerjakan kembali birokrasi untuk membuat partai memegang kendali, dan membuat cabang pemerintah yang baru untuk mengelola anti-korupsi, kata Kennedy.
"Juga, memberi penekanan lebih di belakang kebijakan industri China dalam Belt and Road. Itu menunjukkan, dibandingkan yang lain termasuk Washington, Xi Jinping punya sebuah rencana dan rencana besar. [Rencana-rencana] itu akan didiskusikan untuk dua minggu ke depan di China," tambahnya.
(prm) Next Article Xi Jinping Buat 'Pesta Mewah' Sejagad, Pesan Ini Buat Dunia
Meski China adalah negara dengan satu partai, Partai Komunis China secara nyata terbagi menjadi dua faksi. Faksi pertama adalah koalisi populis dan yang kedua - yang dinamai sesuai nama mantan Presiden Jiang Zemin - dianggap elitis dan terdiri dari 'princelings' atau pemimpin yang berasal dari keluarga pejabat tinggi.
Jinping, yang tidak memiliki aliansi faksi, menjadi presiden lima tahun yang lalu setelah koalisi Jiang memiliki kontrol luas selama hampir dua dekade, menurut Sino Insider, sebuah firma konsultasi yang khusus mengamati kepemimpinan China.
Pada tahun 2012 dan 2017 beredar rumor mengenai faksi Jiang yang telah merencanakan sebuah kudeta politik. Terlepas dari rumor yang tidak didasarkan pada informasi yang terbuka secara publik, Xi mengambil tindakan tegas.
"Untuk melindungi diri, Xi menggulirkan beberapa reformasi politik yang membantunya mengkonsolidasikan kekuatan dan menyingkirkan faksi Jiang," ujar Tse dan Ong, mengacu pada tindakan keras antikorupsi di bawah kepemimpinan Xi, yang ditujukan untuk beberapa pemimpin Jiang.
Dalam pidato tahun 2015, Xi menuduh lima anggota partai senior merencanakan "konspirasi politik untuk menghancurkan dan memecah belah partai." Tindakan ini dianggap oleh para ahli sebagai upaya kudeta.
"Beberapa bahkan berusaha untuk ... merebut partai dan kekuasaan negara, melakukan kegiatan untuk memecah partai, dan secara serius mengancam stabilitas politik negara tersebut," ujar Wang Qishan, kepala tindakan antikorupsi, kepada media pemerintah tahun lalu.
Kepala badan pengawas sekuritas China, Liu Shiyu, tampaknya mengonfirmasi posisi partai dalam kudeta saat melakukan pembicaraan di kongres tahunan negara tersebut pada bulan Oktober dengan mengatakan beberapa anggota partai "merencanakan untuk merebut kepemimpinan partai tersebut dan merebut kekuasaan negara."
Namun, merencanakan kudeta di China, yang dikuasai ketat merupakan sebuah ketidakmungkinan dan retorika semacam itu mungkin lebih berguna untuk menjelaskan tindakan keras antikorupsi Xi terhadap saingan politiknya.
Terlepas dari kudeta yang meragukan, para ahli memperkirakan perang antarfaksi dalam Partai Komunis telah pasti mempengaruhi keinginan Xi untuk terus memperkuat kewibawaannya.
"Dari perspektif Xi, masuk akal untuk menghapuskan batas waktu kepemimpinan presiden untuk mengirim sinyal bahwa dia bukan pemimpin yang bodoh," tulis laporan SinoInsider pada hari Minggu.
"Prospek aturan [jabatan] tanpa batas waktu juga berfungsi untuk membuat pesaing faksi Xi dan pendukung mereka percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan di putaran kedua sambil membujuk mereka secara terus-menerus untuk mendukung Xi."
Sementara itu, wakil direktur studi China di Center for Strategic and International Studies (CSIS), Scott Kennedy, mengatakan kepada CNBC International penghapusan batas masa jabatan presiden itu menggambarkan situasi baru di China di mana apa yang baik untuk Xi berarti juga baik untuk partai dan China secara keseluruhan.
"Apa yang baik untuk China juga baik untuk dunia. Semua hal tersambung dan sangat berbeda dengan politik China [di era] Deng Xiaoping," ujarnya.
Perwakilan China saat ini sedang berdiskusi dengan perwakilan pemerintahan Amerika Serikat (AS) terkait kebijakan pengenaan bea masuk impor baja dan aluminium yang baru saja diteken Presiden Donald Trump Kamis pekan lalu.
Pembicaraan terkait kebijakan dagang dan penghapusan batas masa jabatan itu menjadi dua sesi paling penting dalam pemerintahan China saat ini karena hal ini pada dasarnya memenangi perebutan kekuasaan, mempekerjakan kembali birokrasi untuk membuat partai memegang kendali, dan membuat cabang pemerintah yang baru untuk mengelola anti-korupsi, kata Kennedy.
"Juga, memberi penekanan lebih di belakang kebijakan industri China dalam Belt and Road. Itu menunjukkan, dibandingkan yang lain termasuk Washington, Xi Jinping punya sebuah rencana dan rencana besar. [Rencana-rencana] itu akan didiskusikan untuk dua minggu ke depan di China," tambahnya.
(prm) Next Article Xi Jinping Buat 'Pesta Mewah' Sejagad, Pesan Ini Buat Dunia
Most Popular