Holding Migas Dibentuk, PGN-Pertamina Kini Satu Biduk

News - Houtmand P Saragih & Gustidha Budiartie, CNBC Indonesia
26 January 2018 06:29
Holding Migas Dibentuk, PGN-Pertamina Kini Satu Biduk
  • RUPSLB PGN menyepakati pengambilalihan saham pemerintahdi PGN oleh Pertamina, PGN tak lagi berstatus Badan Usaha Milik Negara
  • Langkah holding disusul dengan masuknya Pertagas ke PGN, berpotensi membentuk entitas baru yang menguasai industri gas nasional 

Jakarta, CNBC Indonesia- Wacana menyatukan perusahaan-perusahaan minyak dan gas pelat merah dalam satu induk sebenarnya sudah disuarakan sejak 20 tahun lalu, ketika Tanri Abeng menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Setelah puluhan tahun ide penyatuan BUMN migas tertidur, akhirnya pada Kamis 25 Januari 2018, mimpi menggabungkan dua perusahaan energi milik negara bisa terwujud. PGN kini resmi bergabung dengan Pertamina, menyatu dalam satu wadah dan menjelma menjadi Holding BUMN Migas.


Penyatuan PGN dan Pertamina ini kembali ramai dibicarakan sejak akhir tahun 2016, tepatnya ketika pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang perubahan atas PP No 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas.


Sempat ditepis soal kemungkinan menyatunya dua badan usaha ini, apalagi kedua perusahaan kerap bersitegang dalam proyek-proyek pipa di hilir gas bumi, toh akhirnya jadi juga.

Rencana penggabungan semakin dikebut paska Menteri BUMN Rini Soemarno sukses membentuk Holding BUMN Tambang di bawah PT Inalum (persero), bedanya persiapan untuk penyatuan Holding Migas jadi terkesan lebih diburu-buru karena dibentuk sebelum terbitnya PP soal holding.


Itupun tetap tak jadi halangan bagi pemerintah untuk wujudkan citanya. Sehari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PGN digelar, Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengumumkan bahwa pemerintah menyerahkan 57,3% saham PGN yang mereka miliki ke PT Pertamina (Persero).

Soal PP, kata Fajar, tinggal menunggu tandatangan presiden saja.“Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sudah selesai di Kementerian Hukum dan HAM, sudah kembali ke Kementerian Sekretaris Negara untuk dikirim ke Presiden Joko Widodo. Menteri BUMN dan Menteri Keuangan juga sudah tanda tangan,” ujarnya.

RUPSLB PGN yang digelar Kamis 25 Januari 2018 pun mengamini amanah pemerintah itu, 77% pemegang saham setuju PGN jadi anak usaha Pertamina, dan status perusahaan gas itu sebagai BUMN pun kini hilang. PGN kini tampil sebagai PT PGN.Tbk.

Komisaris PGN Mohamad Ikhsan memaparkan pertimbangan pemerintah membentuk holding ini berangkat dari kekhawatiran atas kinerja PGN selama beberapa tahun terakhir. Labanya terus menurun akibat semakin ketatnya regulasi dan aset-aset yang terlalu diutilisasi. "Ini titik balik supaya makin terkonsolidasi, dan kerjanya fokus untuk distribusi gas. Ini mendorong PGN to perform at its best effort and capacity"

Tahapan pembentukan holding baru memasuki langkah awal, selain menunggu terbitnya beleid yang jadi landasan hukum, langkah selanjutnya adalah menanti skema penggabungan PGN dan anak usaha Pertamina yang bergerak di sektor serupa, Pertagas.

Riset CNBC Indonesia memperkirakan mergernya PGN dan Pertagas berpotensi menciptakan raksasa baru di bisnis transportasi gas, baik dari sisi transmisi maupun distribusi.

Hingga 2016 Pertagas menguasai 61% pasar transmisi gas, sementara PGN menguasai 73% pasar distribusi gas. Dilihat dari aset pun hasilnya akan fantastis, penggabungan dua badan usaha hilir gas ini bakal membentuk entitas perusahaan senilai Rp 120,15 triliun. Langkah pertama sudah dimulai, kini tinggal menunggu manfaat dari penyatuan dua raksasa di industri gas nasional. (gus/gus)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading