DPR Dukung Barang Kena Cukai Baru Seperti Plastik dan Vape

News - Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
08 January 2018 14:50
Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), baik yang berasal dari partai koalisi maupun oposisi mendukung penuh rencana pemerintah
  • Pemerintah telah sampaikan hasil kajian pengenaan cukai kantong plastik kepada parlemen untuk ditindaklanjuti
  • Komisi XI DPR akan mendukung rencana pemerintah terapkan barang kena cukai baru

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), baik yang berasal dari partai koalisi maupun oposisi mendukung penuh rencana pemerintah menambah objek cukai baru tahun ini. Meski demikian, ada beberapa catatan yang perlu di garis bawahi.

Anggota Komisi XI Fraksi Gerindra Wilgo Zainar meminta, penambahan barang kena cukai baru tahun ini tidak semata-mata mementingkan penerimaan negara. Menurut dia, penambahan objek kena cukai harus mengedepankan aspek pengendalian dan pengawasan.

“Cukai dimaksudkan tidak semata-mata untuk penerimaan, namun juga pembatasan konsumsi,” kata Wilgo melalui pesan singkatnya kepada CNBC Indonesia, Senin (8/1/2018).


Adapun barang-barang yang saat ini dikaji untuk dikenakan cukai, di antaranya rokok elektrik alias vape, plastik kresek, minuman berpemanis, dan emisi kendaraan bermotor. Rokok elektrik merupakan perluasan dari cukai tembakau sedangkan ketiga barang lainnya, diharapkan menambah objek barang kena cukai baru pemerintah yang saat ini tercatat hanya 3 barang.



“Saya kira ekstentifikasi objek cukai baru ini positif. Kami apresiasi, dan kami harapakan dapat dituntaskan rumusan UU-nya bersama DPR,” katanya.

Hal senada turut dikemukakan Anggota Komisi XI Fraksi Nasdem Johnny G. Plate. Selama pengenaan cukai atas suatu produk memengaruhi kesehatan manusia dan tidak berdampak baik bagi lingkungan hidup, maka parlemen akan mendukung rencana pemerintah.

Selain itu, parlemen juga mengingatkan pemerintah untuk tetap belajar dari pengenaan barang kena cukai di negara-negara lain, sebelum mengeksekusi kebijakan. Komisi keuangan tak ingin, penambahan barang kena cukai tahun ini justru nantinya menggerus daya beli masyarakat.

“Kewenangan ini ada di Menteri Keuangan, dan kami harapkan tidak memengaruhi secara signifikan daya beli masyarakat,” jelasnya kepada CNBC Indonesia.

Dalam kesempatan berbeda, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara mengaku telah menyerahkan hasil kajian pengenaan cukai plastik kresek kepada parlemen untuk ditindak lanjuti. Posisi pemerintah saat ini, adalah menunggu untuk pembahasan lebih lanjut.

Meksi demikian, kajian cukai minuman ringan pemanis dan emisi gas buang masih terus dilakukan. Pembicaraan bersama pemangku kepentingan terkait pun saat ini masih dilakukan, untuk menentukan formula yang tepat dalam merumuskan kebijakan tersebut.

“Kalau minuman berpemanis itu kami masih tanya-tanya ke berbagai pihak. Kami akan diskusikan lagi. Kalau plastik sudah kami serahkan ke DPR,” ungkap Suahasil.
(dru/dru)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading