Asia Tenggara merupakan rumah bagi sekitar 400 juta pengguna internet di mana 10%-nya online untuk pertama kali sejak tahun 2020 akibat pandemi yang menyebabkan lebih banyak transaksi atau pekerjaan dilakukan melalui internet.
Menurut Josephine Teo, Menteri Komunikasi dan Informasi Singapura, ASEAN yang tengah memperjuangkan integrasi digital memiliki fokus pada "netralitas teknologi" bahkan ketika ancaman terbelah duanya kiblat teknologi sudah mulai terlihat.
Netralitas teknologi mengacu pada individu dan bisnis yang memiliki kebebasan untuk memutuskan teknologi mana yang paling tepat dan sesuai untuk memenuhi kebutuhan mereka, tanpa terpengaruh untuk menggunakan jenis teknologi tertentu.
Dalam bahasa sederhananya, tidak terpengaruh memakai teknologi China atau AS.
"Ancaman ini belum lenyap bahkan setelah Covid-19 mendisrupsi seluruh ekonomi kita," kata Teo kepada CNBC Internasional pada konferensi Asia Tech x Singapore, Selasa (13/7), dikutip Senin ini (26/7).
Dia menjelaskan bahwa ketika ekonomi pulih dari pandemi, ketergantungan pada teknologi digital akan terus tumbuh.
"Jadi, daripada terjebak dalam persilangan semacam ini - yang sangat, sangat tidak pasti bagi semua orang yang terlibat - kita harus mencari lebih banyak kemitraan, bukan lebih sedikit," katanya.
"Saya pikir begitulah pendekatan yang diambil oleh ASEAN dan tentu saja dengan semua mitra dialog kami, kami berharap dapat membangun semangat kemitraan."
Ketegangan antara Washington dan Beijing meningkat di bawah pemerintahan AS sebelumnya era Donald Trump. Meskipun begitu Presiden AS Joe Biden tetap mempertahankan banyak larangan yang diberlakukan kepada perusahaan teknologi China oleh pendahulunya Trump.
Josephine Teo, Menteri Komunikasi dan Informasi Singapura, melanjutkan, tingkat pemerataan teknologi di ASEAN berbeda-beda di setiap negara anggota.
ASEAN memiliki langkah besar bagian dari masterplan menuju ekonomi dan masyarakat digital pada tahun 2025. Salah satu komponen utamanya adalah peningkatan transaksi online, di mana orang menggunakan layanan digital untuk membeli, menjual, bersosialisasi, dan bahkan mempermudah kehidupan sehari-hari.
Ekonomi digital di Singapura, Malaysia, Indonesia, Filipina, Vietnam dan Thailand diperkirakan akan melampaui US$ 300 miliar atau setara Rp 4.300 triliun (kurs 14.500) pada tahun 2025.
Dalam panel yang sama, Abdul Mutalib Yusof, Menteri Transportasi dan Informasi-Komunikasi Brunei, mengatakan ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan terkait transformasi digital ASEAN.
Ketiga faktor tersebut adalah: peluang, netralitas teknologi, dan peran pembuat kebijakan dan regulator.
"Pembuat kebijakan dan regulator harus membuat mekanisme dan pendekatan yang seimbang akan dampak teknologi terhadap ekonomi, sosial kemasyarakatan, dan keamanan nasional," kata Mutalib.
Dia menjelaskan bahwa teknologi, tanpa variabel lain yang mengikuti dan berpengaruh, bukan permasalahan utama dan menantang.
"Tantangan atau peluang non-teknologi itulah yang saya sebutkan, itulah faktor-faktor yang sebenarnya harus kita pikirkan bersama sebagai ASEAN secara keseluruhan," tambahnya.
Aliran Data dan Keamanan Siber
Menteri Komunikasi Singapura menunjukkan bahwa masterplan digital ASEAN telah memiliki kerangka kerja dan model klausul kontrak yang bertujuan membantu perusahaan yang beroperasi di Asia Tenggara untuk mengelola transfer data dari satu negara ke negara lain dengan lebih baik.
"Ini adalah salah satu cara kami mencoba memfasilitasi aliran data lintas negara yang ke depannya dapat membantu menumbuhkan perdagangan digital," kata Teo.
Wakil Perdana Menteri Singapura Heng Swee Keat mengatakan pertukaran digital tersebut memungkinkan banyak pemangku kepentingan - seperti perusahaan logistik, pengirim, dan pembeli - untuk berbagi informasi berharga secara real time.
ASEAN juga telah menerapkan integrasi yang lebih kuat dalam hal kerja sama keamanan siber, menurut Teo.
Hal tersebut termasuk membangun mekanisme pertukaran informasi di mana negara-negara ASEAN dapat berbagi informasi tentang aktivitas mencurigakan dan potensi ancaman dunia maya antara satu sama lain.
Pada tahun 2019, Singapura meluncurkan pusat keamanan siber baru di mana anggota ASEAN dapat bekerja sama untuk melakukan penelitian, berbagi pengetahuan, dan pelatihan untuk penanggulangan ancaman online.
"Kami melihat ada manfaat besar dalam kerja sama keamanan siber serta transaksi digital yang terpercaya," tambahnya.
Potensi Emiten
Dari dalam negeri, perkembangan teknologi global, termasuk apa yang terjadi di AS-China juga menjadi perhatian pelaku pasar dan regulator, khususnya berkaitan dengan digitalisasi sektor keuangan.
Sektor ini merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dalam perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Sebab itu, guna mendukung digitalisasi ekonomi nasional, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 2017 silam telah mencanangkan percepatan transformasi bisnis sektor jasa keuangan nasional ke arah digital.
Persaingan global saat ini menuntut transformasi digital di dalam setiap lini kehidupan. Maka, sektor-sektor yang ada di Indonesia juga harus cepat bertransformasi menuju arah tersebut agar tidak kalah bersaing dengan negara-negara lain.
"Kalau sudah berbicara digital, ini pasti borderless. Oleh karena itu, kami sudah mempunyai masterplan bagaimana mendigitalkan sektor keuangan Indonesia. Kita ketahui kalau sekarang ini orang mau transfer uang tidak usah pergi ke bank, ini bentuk dari produk digital di perbankan," ujar Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (10/6/2021).
Kencenderungan perhatian pelaku industri melihat tren digital ini tergambar dari minat investor di pasar modal terhadap saham-saham teknologi, khususnya teknologi penyimpanan data (data center).
Head of Research PT Trimegah Sekuritas Tbk (TRIM), Willinoy Sitorus, menilai prospek bisnis emiten yang bergerak di bidang digitalisasi, termasuk data center, memang masih terbuka lebar di Indonesia.
"Bisnis database center diperlukan karena teknologi menggunakan HP [handphone] untuk database HP itu menggunakan database, itu kita simpan di server disimpan di cloud [komputasi awan] ya, sehingga kalau kita lihat Indonesia masih banyak sistem kita itu disimpannya di luar negeri," kata Willinoy Sitorus, dalam program Investime CNBC Indonesia.
Potensi itu membuat bisnis database menjadi sangat diperlukan.
Salah satu kekhawatiran banyak orang ialah sistem database saat ini masih bergantung di luar negeri sehingga fokusnya pada risiko keamanan data. Jika dari dalam negeri bisa menciptakan data center, maka peluang besar untuk menggarap potensi pasar yang besar.
"Jadi menurut saya sih all information, database itu akan menjadi sektor yang booming saya bisa cerita dari sisi story-nya aja sih, tapi untuk komennya saham spesifik ngga bisa komen," kata Willinoy.
