Terkuak! Ini Rencana Besar Erick di Holding BUMN Pertahanan

Monica Wareza, CNBC Indonesia

26 March 2021 19:59

Foto: Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) mendukung pembiayaan ekspor pesawat CN-235 ke Nepal dan Senegal/Dok LPEI

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dipimpin oleh Menteri Erick Thohir akan membentuk Holding BUMN Pertahanan yang diberi nama Defence Industry Indonesia (DEFEND ID) dan ditargetkan masuk menjadi Top 50 Defence Global Company di 2024. Holding ini ditargetkan rampung pada akhir 2021.

Wakil Menteri BUMN Pahala Nugraha Mansury mengatakan seiring dengan itu perusahaan akan terus melakukan peningkatan kapabilitas perusahaan yang merupakan bagian dari prioritas kementerian.

"Target ini akan tercapai melalui peningkatan kapabilitas serta peningkatan revenue dan income melalui strategi bisnis, teknologi dan keuangan yang terencana dengan 5 prioritas Kementerian BUMN," tulis keterangan di laman resmi kementerian, dikutip Jumat (26/3/2021).

Baca:

IBC Tonggak Baru Industri RI, Begini Sejarah Baterai Listrik

Perusahaan yang akan tergabung dalam holding ini adalah PT Len Industri (Persero) yang merupakan Ketua Tim Percepatan Holding BUMN Industri Pertahanan. Anggotanya PT Pindad (Persero), PT Dahana (Persero), PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan PT Pal Indonesia (Persero).

Untuk mencapai target tersebut, kementerian melakukan sejumlah FGD (focus group discussion) BUMN Industri Pertahanan yang diberi nama Indonesia Defence Club (IDC).

Pada IDC Chapter 1 dibahas mengenai kapabilitas dan kapasitas BUMN Industri Pertahanan dalam mendukung pemenuhan pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhanham) Nasional.

Tahap selanjutnya akan membahas Kebijakan dan Perencanaan Alpalhankam, Teknologi dan Riset dan Inovasi, serta Komitmen Industri Pertahanan dan Peningkatan TKDN.

Baca:

Top! Ekspor Pesawat Buatan RI CN-235 Dibiayai LPEI Rp 354 M

Kegiatan FGD ini juga bertujuan untuk menampung aspirasi serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan dalam pemenuhan Program Pertahanan dan Keamanan Nasional secara berkelanjutan, dengan melibatkan industri pertahanan yang memberikan solusi dan nilai tambah.

Wakil Menteri Pertahanan RI Muhammad Herindra mengatakan pemerintah telah mempersiapkan landasan hukum yang mencakup industri pertahanan, imbang dagan industri pertahanan, pembinaan industri pertahanan, pengadaan alat pertahanan dan keamanan di lingkungan Kemhan dan TNI serta UU Cipta Kerja.

"Semuanya harus saling besinergi antar stakeholders pertahanan dan BUMN Indhan diharapkan menjadi lokomotif kemandirian industri pertahanan," kata dia.

Ketua Organizing Committee BUMN Indhan yang juga Direktur Utama Len Industri Bobby Rasyidin mengatakan keterlibatan para stakeholder merupakan bentuk penyelarasan antara kebutuhan Alpalhankam dengan kemampuan industri pertahanan guna mencapai Minimum Essential Force (MEF) pada tahun 2024 seperti diamanahkan oleh Rencana Pembangunan Jangan Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

"FGD kali ini juga membahas tentang riset, inovasi, dan pengembangan teknologi yang merupakan pilar penting dalam mempertahankan keamanan nasional. Riset dan inovasi juga tidak terbatas pada pengembangan Alpalhankam saja, namun termasuk di dalamnya strategi perang, serta pengumpulan informasi," jelas dia.