Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana pembentukan perusahaan induk (holding) BUMN Ultra Mikro tinggal selangkah lagi. Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan pihaknya sudah mendapatkan restu dari sejumlah otoritas berkaitan dengan rencana pembentukan Holding Ultra Mikro (Umi) tiga BUMN di bawah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) yang membawahi PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM.
Erick mengatakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dan Komite Privatisasi yang dipimpin langsung oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sudah memberikan lampu hijau.
Komite Privatisasi Perusahaan Persero dibentuk dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 47 Tahun 2014 tentang Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan.
"Alhamdulillah dari audiensi kami dan rapat-rapat yang ada di berbagai pihak saat ini kami sudah mendapat dukungan dari OJK, Bank Indonesia, LPS, KSSK dan juga terakhir dirapatkan di komite privatisasi yang dipimpin langsung oleh Menko Perekonomian sebagai pimpinan dari komite tersebut," kata Erick dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (18/3/2021).
"Kita sudah sosialisasi mendapat persetujuan ini," kata pendiri Mahaka Media ini.
Dia mengatakan, ada beberapa hal penting untuk disampaikan terkait dengan konsep pengembangan Holding Ultra Mikro.
"Perlu kami sampaikan bahwa, pertama, bagaimana model bisnis ekosistem ultra mikro akan fokus pada pemberdayaan bisnis melalui PNM dan juga pengembangan bisnis melalui Pegadaian dan BRI untuk mencermati usaha mikro naik kelas," kata Erick.
"Itu yang terpenting usaha mikro bisa naik kelas sehingga bisa memasuki tahapan yang lebih tinggi jadi tidak yang kecil tetap kecil, yang kaya makin kaya tapi bagaimana yang kecil bisa ke menengah. ini yang kita coba sama-sama lakukan," jelasnya.
Dia mengatakan, hal lain lagi yang terpenting juga ialah ekosistem dari ultra mikro ini.
Dengan adanya holding ini, tujuannya memastikan bahwa terdapatnya penurunan dari bunga pinjaman. "Ini menjadi konteks yang saya rasa selama ini juga menjadi hambatan bagaimana ultra mikro UMKM tidak mendapatkan bunga yang lebih baik."
Komisi VI DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir untuk membahas mengenai pembentukan Holding BUMN Ultra Mikro. Rapat ini dimulai pada pukul 10.20 WIB, Kamis ini (18/3/2021).
Pimpinan raker Komisi VI Arya Bima mengatakan perekonomian Indonesia saat ini ditopang oleh sektor ultra mikro setelah terjadinya pandemi Covid-19. Namun sayangnya hingga saat ini masih banyak pelaku sektor ini masih belum mendapatkan fasilitas keuangan dari sektor keuangan formal.
Untuk itu dibutuhkan peran BUMN untuk dapat menciptakan ekosistem ultra mikro yang berkualitas sehingga memberikan pertahanan ekonomi, mengurangi kesenjangan dan pemberdayaan pelaku sektor ini.
"Untuk mencapai tujuan tersebut peran BUMN sangat diperlukan, pembentukan ekosistem membutuhkan dukungan BUMN melalui integrasi tiga BUMN baik BRI yang akan fokus mikro banking, Pegadaian pada pembiayaan gadai dan PNM yang akan fokus pada pembiayaan kelompok," kata Arya dalam pembukaan rapatnya, Kamis (18/3/2021).
Holding ultra mikro ini akan beranggotakan BBRI, Pegadaian dan PNM. BRI akan memiliki saham di Pegadaian dan PNM.
Dalam rapat tersebut, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyampaikan tiga manfaat yang bisa didapatkan dari pembentukkan holding ultra mikro.
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo memaparkan bahwa holding ini tidak akan mengganggu bisnis masing-masing BUMN namun justru akan membuat BUMN menjadi lebih fokus di segmennya, malah nantinya dinilai dapat memperluas akses pasar dengan jaringan yang terintegrasi.
"Kami meyakini integrasi tiga entitas usaha ini bisa memberikan layanan usaha yang semakin lengkap, terintegrasi dan luas sehingga targetnya dalam 3 tahun ke depan kita bisa meng-on board sekitar 30 juta nasabah baru di 3 entitas bisnis ini secara terintegrasi," kata Kartika dalam kesempatan yang sama.
Manfaat kedua adalah akan terjadinya efisiensi biaya terutama di PNM dan Pegadaian. Dia menyebut saat ini biaya dana (cost of fund) Pegadaian mencapai 6%-7% dan biaya dana PNM 9%-10%, sedangkan di BRI saat ini memiliki cost of fund sebesar 2,3%.
Hal ini dinilai akan membantu menurunkan biaya dana daripada dua BUMN lainnya sehingga bisa berdampak pada bunga yang akan dikenakan bunga pembiayaan yang lebih rendah.
Selain itu juga akan terjadi efisiensi lain dalam bentuk efisiensi jaringan. Sebab kedua BUMN ini akan dapat menghemat biaya ekspansi karena tidak perlu besar-besaran membuka kantor cabang.
Kantor cabang nantinya akan diintegrasikan dengan kantor-kantor BRI, sedangkan Pegadaian sebagai contoh, hanya perlu membangun counter dan safe deposit untuk menyimpan emas atau barang gadai lainnya sehingga biaya pembukaan kantor ke depan akan jauh lebih murah.
"Dan konteks Mekaar, saat ini AO di PNM yang jumlahnya 40 ribu lebih itu akan dilengkapi dengan device digital dan bisa terkoneksi dengan BRI dalam konteks unit desa BRI atau agen BRI sehingga bisa menimbulkan efisiensi karena tidak harus rasio AO terhadap nasabah di Mekaar bisa kita kurangi dengan digitalisasi dan interkoneksi dengan cabang dan unit agen BRI," jelasnya.
Terakhir adalah mengenai sumber daya manusia. Kartika menegaskan bahwa nantinya tidak akan terjadi pengurangan pegawai di masing-masing perusahaan. Malah ke depannya diperkirakan akan terjadi peningkatan benefit kepada pegawai karena makin rendahnya biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan.
"Mohon maaf di awal-awal ini banyak keraguan dari pegawai, kita terus akan dikomunikasikan dan yakinkan pegawai bahwa holding ini bukan benefit ke bisnis tapi juga benefit kepada para karyawan ke depan," tandasnya.
Pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ultra mikro dinilai akan dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan hingga tahun-tahun ke depannya. Kinerja ini akan tercermin dari outstanding aset hingga kontribusi perusahaan kepada penerimaan negara dalam bentuk dividen.
Direktur Utama Pegadaian Kuswiyoto mengatakan ketiga perusahaan ini setelah dibentuk dalam satu holding akan memiliki aset mencapai Rp 2.235 triliun pada 2024 nanti. Ini mengalami kenaikan Rp 48 triliun jika dibandingkan dengan tanpa dibentuknya holding yakni di angka Rp 2.187 triliun.
"Laba juga demikian, dari Rp 74,5 triliun [jika tidak ada holding] diproyeksikan ada tambahan Rp 8,4 triliun jadi Rp 82,9 triliun," kata Kuswiyoto dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (18/3/2021).
Kontribusi pembayaran pajak perusahaan kepada negara tanpa terbentuknya ekosistem ultra mikro ini hanya sebesar Rp 18,2 triliun sedangkan jika ada holding maka pembayaran pajak akan mencapai Rp 19,9 triliun.
Terakhir penerimaan negara dalam bentuk dividen dari holding ini nantinya bisa mencapai Rp 20,4 triliun, jika dibanding tanpa holding yang senilai Rp 19,4 triliun.
Selain itu, pembentukan holding ini nantinya juga menargetkan penambahan nasabah hingga 30 juta dalam periode tiga tahun ke depan secara keseluruhan. Ini merupakan nasabah baru yang selama ini masih belum mendapatkan akses pendanaan dari lembaga keuangan formal.
"Dan tentunya dalam satu ekosistem terintegrasi ada upaya untuk penurunan suku bunga yang saat ini kami berikan kepada nasabah dan layanan yang lebih terintegrasi," jelas Arief Mulyadi, Direktur Utama PNM dalam kesempatan yang sama.
Dia menegaskan bahwa holding yang dibentuk antara PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero)/PNM akan tetap mempertahankan model bisnis dan eksistensi masing-masing perusahaan.
"Akan tetap seperti sesuai dengan regulasi yang mengaturnya. Juga tetap seperti ada padanya tidak dirubah menjad regulasi perbankan. Namun memperkuat dan diperkuat apa yang sudah kami lakukan akan terus di-improve dengan sinergi yang terbangun," terangnya.
