Bangun Proyek DME, BUMI Minta Insentif Royalti Batu Bara 0%

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden RI Joko Widodo telah bertitah kepada jajarannya agar makin serius dalam mendorong hilirisasi batu bara. Jokowi pun meminta agar ekspor komoditas strategis batu bara mentah diakhiri.

Setidaknya ada dua perusahaan batu bara yang berencana mengembangkan proyek hilirisasi batu bara yakni proyek gasifikasi batu bara yakni PT Bumi Resources Tbk (BUMI) dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA).

Director & Corporate Secretary PT Bumi Resources Tbk (BUMI) Dileep Srivastava menyampaikan perusahaan menyambut baik rencana pemerintah untuk mendorong hilirisasi. Oleh karena itu, BUMI juga turut berpartisipasi dalam proyek hilirisasi batu bara.

Pilihan Redaksi 2 Proyek Gasifikasi Batu Bara Ini Bikin Hemat Devisa Rp 14 T! Airlangga Klaim UU Ciptaker Kebut Hilirisasi Batu Bara RI Gasifikasi Batu Bara PTBA Bikin Negara Hemat Devisa Rp 8,7 T

Perusahaan direncanakan bekerja sama dengan Air Products untuk membangun industri gasifikasi batu bara menjadi methanol senilai US$ 2 miliar di Batuta Industrial Chemical Park, Bengalon, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Proyek ini merupakan konsorsium Grup Bakrie yakni PT Bakrie Capital Indonesia (BCI), PT Bumi Resources Tbk (BUMI), PT Ithaca Resources.

Untuk itu, lanjutnya, pihaknya meminta agar perusahaan bisa mendapatkan insentif royalti batu bara 0% jika melakukan proyek hilirisasi ini. Apalagi, ini telah diatur di dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja.

"Diharapkan berhak dapat tax incentive dan royalti di Omnibus Law," tuturnya kepada CNBC Indonesia, Selasa (27/10/2020).

Dia menyebut, produksi batu bara Indonesia selama ini masih dominan ekspor, sementara untuk konsumsi dalam negeri baru sekitar 20-25%. Untuk itu, pihaknya menyambut baik kebijakan pemerintah untuk hilirisasi batu bara.

"Bagaimana menggunakan batu bara dengan peningkatan nilai tambah, untuk keperluan yang lebih memiliki nilai tambah, kita sambut baik," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli menganggap pemberlakuan royalti batu bara 0% masih belum cukup untuk mendorong hilirisasi.

Dia mengatakan, masih ada beberapa hal lain yang perlu dibantu pemerintah untuk mendorong hilirisasi ini berjalan antara lain pembebasan lahan, baik untuk tambang, lokasi proyek, dan percepatan dalam perizinan. Menurutnya, selama ini butuh waktu yang panjang bagi penambang dalam mengurus hal-hal tersebut.

"Perizinan ini menjadi suatu momok bagi industri pertambangan. Selama ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa menjalankan suatu proyek. Ini akan mengganggu biaya juga, semakin lama proyek itu dikerjakan, semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan," paparnya dalam wawancara bersama CNBC Indonesia, Rabu (14/10/2020).

(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Ini Jurus PTBA Hadapi Era Sunset Batu Bara 20 Tahun Mendatang