Jakarta, CNBC Indonesia - Nama perusahaan BUMN PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) atau INTI menjadi sorotan publik dalam beberapa hari terakhir. Pasalnya, perusahaan yang berdiri sejak 30 Desember 1974, dan berbasis di Jalan Moch Toha Nomor 77 Bandung ini dikabarkan tak lagi membayarkan gaji seluruh karyawan sejak Februari 2020.
Apa sebetulnya yang terjadi? Separah apakah bisnis yang dijalankan perusahaan?
Kondisi ini pun memicu Kementerian BUMN turun tangan dan akan memanggil manajemen PT INTI. Sumber CNBC Indonesia mengungkapkan pemanggilan itu diputuskan setelah adanya pertemuan virtual antara direksi perusahaan dengan tim kementerian, Selasa kemarin (8/9/2020).
"Tadi baru beres BOD [board of director/direksi] meeting dengan timnya Pak Wamen [Wakil Menteri] dan rencananya besok [Rabu ini] direksi dipanggil Kementerian BUMN," kata sumber tersebut, kepada CNBC Indonesia, Selasa (8/9/2020).
Dia mengungkapkan, saat ini karyawan perusahaan yang sudah tak digaji selama 7 bulan berturut-turut ini lebih memilih untuk bekerja dari rumah. Bukan karena dalam rangka mengikuti protokol Covid-19, namun lantaran sudah tak ada logistik yang memadai jika perusahaan berangkat bekerja ke kantor.
Belum lagi, sejak awal tahun ini perusahaan juga mengalami penyusutan proyek-proyek yang dikerjakan.
Bahkan dari rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) yang dibuat tahun lalu, diperkirakan hingga saat ini hanya 20% proyek yang mampu dicapai.
"Padahal kita dulu bengkelnya Telkom, lalu dipisah jadi entity sendiri, lalu berkembang. Itu tujuannya. Kita produksi telpon umum, telpon rumah, besar kita. Dulu produksi jumlah karyawan masih 3.000, lalu sekarang cuma 340-350 karyawan. Bahkan yang pensiunan juga ga dibayar tunjangannya karena ga ada uang cash-nya,"ungkap dia.
Sebelumnya Ketua Serikat Pekerja INTI Ridwan Al Faruq mengatakan setiap bulan, seluruh karyawan mengalami ketidakpastian karena pemberitahuan tak akan dibayarkan gaji disampaikan setiap akhir bulan jelang pay day.
Selama masa itu juga para karyawan ini tetap bekerja full seperti biasanya.
"Bahwa sampai saat ini Perusahaan masih belum memenuhi hak-hak karyawan PT INTI, dari bulan Februari 2020," kata Ridwan.
Dia mengungkapkan, terakhir pembayaran gaji terjadi pada Februari namun karyawan hanya dibayarkan Rp 1 juta saja. Di bulan-bulan berikutnya perusahaan hanya menerima pemberitahuan dari perusahaan.
"Terkait yang Rp 1 juta memang itu usaha maksimal manajemen cara dana sana sini," ungkapnya.
INTI adalah salah satu BUMN yang fokus pada industri telekomunikasi. Laporan keuangan 2018 menunjukkan, tujuan pendirian PT INTI ialah melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, khususnya di bidang industri telekomunikasi, elektronika, informatika, kelistrikan, atau energi, pertahanan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perusahaan.
Perusahaan didirikan sebagia evolusi dari kerja sama PN Telekomunikasi dan Siemens AG pada tahun 1966, kerja sama itu berlanjut pada pembentukan Pabrik Telepon dan Telegraf (PTT) sebagian bagian dari Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pos dan Telekomnunikasi (LPP Postl) pada 1968.
Nah, saat ini, sebetulnya bisnis perusahaan masih berjalan kok.
Pada Agustus lalu, INTI mengeksekusi aksi strategis. Kali ini, INTI menjalin kerja sama dengan PT PP Infrastruktur (anak usaha PT PP Tbk). terkait dengan investasi infrastruktur yang ditandai dengan dilakukannya penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MOU).
"Kerja sama strategis ini untuk memperkuat posisi kedua belah pihak, khususnya terkait investasi infrastruktur proyek telekomunikasi nasional," ungkap Direktur Utama INTI Otong Iip, dalam keterangan resmi, dikutip dari situs resmi perusahaan.
Sebelumnya INTI juga menjalin kerja sama strategis dengan PT Metra-Net (Telkom Group) terkait sinergi penyediaan layanan dan produk over the top (OTT) yang ditandai dengan dilakukannya penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyediaan Perangkat Android TV dan Mesin Electronic Data Capture (EDC).
Laporan keuangan 2019 belum terpublikasi di situs perusahaan, tapi yang terungkap ke publik ialah laporan keuangan audit 2018.
Mengacu laporan 2018, total pendapatan mencapai Rp 847,76 miliar, turun 35% dari tahun 2017 yakni Rp 1,31 triliun. Pendapatan terbesar diperoleh dari penjualan barang sebesar Rp 388,96 miliar, ambles dari sebleumnay Rp 972,58 miliar, sisanya dari penjuaan jasa.
Sementara laba bersih juga turun 73% menjadi hanya Rp 1,70 miliar dari sebelumnya Rp 6,37 miliar.
Jumlah karyawan pada 31 Desember 2018 yakni 494 orang dari tahun sebelumnya 518 orang. Ekuitas tercatat Rp 221,57 miliar, dengan total kewajiban Rp 1,61 triliun. Total liablitas itu turun dari tahun sebelumnya Rp 1,81 triliun.
Liabilitas paling besar berasal dari utang bank Rp 733,54 miliar, utang pihak ketiga Rp 252,45 miliar, utang pihak berelasi Rp 262,98 miliar dan utang pajak Rp 40,17 miliar.
Aset tercatat Rp 1,83 triliun di Desember 2018 dari Rp 2,03 triliun di Desember 2017.
Sepanjang 2018, perseroan tidak menerbitkan obligasi/sukuk/atau obligasi konversi. INTI pernah menerbitkan surat utang jangka menengah (MTN) senilai Rp 135 miliar pada tahun 2014.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, PT INTI masih memiliki sejumlah dana di bank pelat merah yang tak bisa dicairkan. Dana tersebut setidaknya akan cukup untuk membayarkan gaji kepada karyawannya ini.
"PT INTI ini punya simpanan cash di dua bank BUMN, nah uang cash ini tidak bisa diambil karena mereka ada tagihan tertentu yang memaksa bank untuk menahan cash tersebut," kata Arya di Jakarta, Selasa (8/9/2020).
Untuk itu, kementerian telah meminta dua bank BUMN ini untuk segera mencairkan dana tersebut sehingga perusahaan dapat membayarkan gaji karyawannya selama 7 bulan terakhir.
"Untuk itu kami sudah minta juga kedua bank nasional ini bUMN ini untuk merilis juga, untuk memberikan simpanan tersebut supaya bisa membayar. Dan kami lihat dari uang yang mereka miliki ini bisa membayar uang karyawan," tukasnya.
Tahap selanjutnya, untuk memastikan perusahaan tetap memiliki pendanaan yang siap maka. kementerian juga telah meminta PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) untuk memberikan proyek-proyek untuk dikerjakan oleh perusahaan. Ini dilakukan untuk memastikan keberlangsungan bisnis perusahaan ke depannya.
"Kita harapkan dengan proyek yang diberikan Telkom akan membuat PT INTI mendapatkan dana segar ke depannya," imbuh Arya.
