Sinyal Sri Mulyani Titip Dana ke BPD Menguat, Aturan Digodok!

Market - Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
20 July 2020 14:42
Menteri Keuangan Sri Mulyani di acara Rapat Koordinasi Nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Properti 2019. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan rencana penempatan dana pemerintah demi pemulihan ekonomi nasional akan diperluas tak hanya bagi bank-bank milik negara (Himbara) tapi juga tengah bank lain. Bahkan Kemenkeu berharap Bank Pembangunan Daerah (BPD) termasuk mendapatkan dana tersebut.

"Lagi kita godok [aturan], mudah-mudah bisa di-launch minggu depan. Nanti juga akan dipasangkan dengan penempatan dana yang lebih luas, bukan hanya Himbara tapi ke bank lain, harapannya bisa ke BPD," tegas Febrio Kacaribu, Kepala BKF Kemenkeu, Senin (20/7/2020).

Terkait dengan penjaminan kredit korporasi, pihaknya berharap ada penjaminan modal kerja ke sektor padat karya dan sektor-sektor yang sudah bergerak.


"Bentuk penjaminan kredit korporasi ini dari Rp10 miliar ke atas. Mayoritas dugaan kita nanti di sekitar paling banyak di Rp200 miliar ke bawah. Nanti kami buka sampai ke atas juga."

"Harapannya bisa beri penjaminan modal kerja ke sektor padat karya dan sektor-sektor yang sudah bergerak juga. Penjaminan coverage-nya akan berbeda tergantung pada assessment dari bank. Kita akan mulai dari 60-40. Nanti untuk sektor prioritas, itu bisa mencapai 80-20 juga, nanti IJP-nya [imbal jasa penjaminan] akan dibayar oleh pemerintah juga," jelasnya.

"Kami harap ini bisa gerakkan, angkanya bergerak mungkin bisa Rp 100 triliun kredit modal kerja baru dalam 12 bulan ke depan, akan kita pelajari lagi. Kami bicara terus ke pelaku usaha dan bank."

Adapun soal penempatan dana pemerintah ke BPD, sebelumnya Kementerian Keuangan di bawah komando Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah merealisasikan 'titipan' dana Rp 30 triliun kepada Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara).

Bank pelat merah pun berkomitmen untuk menggunakan dana simpanan pemerintah yang ditempatkan di empat bank BUMN sebesar Rp 30 triliun untuk meningkatkan ekspansi kredit (leverage) naik tiga kali dalam 3 bulan mencapai Rp 90 triliun.

Keempat bank BUMN tersebut adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN).

Nah setelah bank BUMN, pemerintah bakal menyiapkan juga dana 'titipan' kepada BPD. Dengan mekanisme yang sama dengan bank BUMN, nantinya bank daerah dapat melakukan restrukturisasi kredit sampai ekspansi seperti halnya bank BUMN.

"Mirip dengan BUMN, nah itu skema penempatan dana pemerintah di bank pembangunan daerah tengah disiapkan," kata salah satu pejabat di Kemenkeu kepada CNBC Indonesia, Jumat (3/7/2020).

Adapun, BPD tersebut di antaranya BPD Jabar (Bank bjb) BPD DKI (Bank DKI), BPD Jateng (Bank Jateng) dan BPD Jatim (Bank Jatim).

Berapa besarannya?

"Masih dikalkulasi. Bisa lebih dari Rp 10 triliun dananya," ujar sumber tersebut menambahkan.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani masih belum membalas konfirmasi CNBC Indonesia, termasuk juga Sekjen Kemenkeu Hadiyanto.

Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Supriyatno mengonfirmasi kebenaran informasi itu. Asbanda pun berharap rencana itu segera direalisasikan.

"Infonya begitu. Semoga," ujar Supriyatno singkat saat dihubungi CNBC Indonesia, Minggu (5/7/2020).

Ia menekankan meski pihak BPD berharap, namun sampai saat ini belum ada pembicaraan dengan pemerintah pusat mengenai hal tersebut.

"Belum (ada pembicaraan)," kata Supriyatno.

Lanjutnya, dengan adanya penempatan dana tersebut maka likuiditas perbankan daerah akan sangat terbantu. Meski saat ini likuditas masih aman.

"Likuiditas akan membaik. Meski saat ini relatif aman (likuidutas)," ujar Supriyanto.


[Gambas:Video CNBC]

(tas/tas)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading