Langkah Konkret Sri Mulyani & Erick Thohir Selamatkan Ekonomi

Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia

16 July 2020 12:00

Foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan Keterangan Pers Mengenai Burden Sharing Antara Pemerintah dan Bank Indonesia(Tangkapan Layar Youtube Kemenkeu RI)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memprediksi perekonomian Indonesia pada kuartal II-2020 akan terkoreksi dalam hingga minus 4,3%. Proyeksi ini lebih anjlok dibandingkan sebelumnya minus 3,8%

Adapun pemerintah sebelumnya memproyeksi perekonomian kuartal II-2020 di kisaran minus 3,5% sampai minus 5,1%. Terkoreksinya perekonomian ini karena pada kuartal II perputaran perekonomian terhenti akibat kebijakan pembatasan sosial.

"Kita melihat April, Mei sangat dalam, Juni sudah mulai ada normal baru tapi itu masih sangat sedikit. Jadi kita mengekspektasikan kuartal II itu kontraksinya seperti minus 3,5% sampai minus 5,1%, titik poinnya kita ada di minus 4,3% jadi lebih dalam dari yang kita sampaikan -3,8%," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR RI.

Namun, untuk kuartal III ia berharap akan terjadi perbaikan dari perekonomian. Apalagi, saat ini pemerintah sudah melonggarkan pembatasan sosial sehingga perekonomian mulai berjalan kembali.

Lanjutnya, berbagai langkah telah dilakukan pemerintah agar semua sektor pendorong perekonomian terutama konsumsi rumah tangga bisa kembali bangkit. Salah satunya dengan menambah sasaran dan perpanjangan waktu bantuan sosial baik berupa sembako maupun tunai.

Hal ini terutama untuk masyarakat miskin dan daerah yang memang sangat terdampak dengan adanya pandemi Covid-19 ini. UMKM dan usaha kecil mikro serta ultra mikro menjadi fokus pemerintah agar mereka bisa tetap bertahan.

Selain itu, pemerintah juga fokus memberikan perhatian kepada daerah yang menghadapi situasi sulit dari sisi APBD nya. Terutama karena banyak yang Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya turun akibat tidak adanya kegiatan dan karantina wilayah.

Oleh karenanya, Pemerintah memberikan alokasi hampir Rp 15 triliun untuk membantu daerah sebagai pinjaman melalui Perpres 72/2020.

Selanjutnya, langkah lainnya adalah Pemerintah juga menempatkan dana di perbankan untuk bisa membantu sektor usaha terutama UMKM dengan total anggaran Rp 78,8 triliun. Untuk tahap awal, Sri Mulyani telah menempatkan dana sebesar Rp 30 triliun di bank negara yakni di Bank Mandiri, BNI, BRI dan BTN.

Pilihan Redaksi

Untuk selanjutnya, pemerintah masih dalam pembahasan dan mengkaji akan menempatkan di bank mana lagi. Ada kemungkinan, dana juga akan ditempatkan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) maupun bank swasta.

Semua langkah konkrit itu diharapkan benar-benar bisa membantu masyarakat dan sektor usaha yang paling terdampak Covid-19 bisa tetap bertahan. Dengan demikian, maka perekonomian di kuartal III bisa kembali membaik meski tidak signifikan.

"Semuanya ini kita harapkan bisa menjadi mesin pertumbuhan supaya kuartal III nanti tidak dalam situasi sangat dalam," tegas Sri Mulyani.

Perjuangan Erick Thohir

Komisi VI DPR RI menetapkan jumlah dana yang diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadi Rp 151,1 triliun. Penetapan itu dilakukan setelah Komisi VI rapat bersama Menteri BUMN Erick Thohir.

Dalam kesempatan itu, Erick Thohir menyampaikan sejumlah paparan mengenai kebutuhan kucuran dana ke BUMN. Selain itu, Kementerian BUMN melaporkan capaian BUMN yang sudah menyetorkan dana ke negara sebesar Rp 97,94 triliun sepanjang kuartal I tahun ini.

Setoran ini disebutkan sebagai kontribusi perusahaan pelat merah dalam bentuk pajak dan dividen kepada negara kendati saat ini tengah terdampak pandemi Covid-19. Erick Thohir di hadapan Komisi VI DPR RI menyatakan BUMN tetap mendukung pemerintah untuk menjaga arus kas atau cashflow di tahun ini.

"Kami di kuartal I-2020 sebagai catatan bahwa kami tetap dukung pemerintah dengan bayar pajak di kuartal I 2020 sudah bayar Rp 55,51 triliun. Jadi kami terus, terlepas dari Covid-19 kami juga ingin jaga cashflow pemerintah karena itu pajak kita bayar tepat waktu," kata Erick saat rapat kerja di Komisi VI DPR RI, Rabu (15/7/2020).

Selain pajak, BUMN juga telah membayarkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp 31,42 triliun di periode ini. Mayoritas PNBP (termasuk dividen dari laba bersih) dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan di sektor energi. 

Sebagai catatan, di tahun lalu total pajak yang dibayarkan oleh BUMN kepada negara mencapai Rp 283 triliun dan PNBP senilai Rp 136 triliun.

Sebagai perbandingan, berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019 yang telah diaudit dan dirilis pada Rabu (15/7/2020), pemerintah melaporkan realisasi pendapatan dari kekayaan negara dipisahkan (KND) tahun 2019 berupa bagian pemerintah atas laba perusahaan BUMN 2019 mencapai Rp50,63 triliun, naik 12,37% dari tahun sebelumnya.

Pendapatan Bagian Laba BUMN Perbankan sebesar Rp 18,59 triliun, seluruhnya adalah berasal dari BUMN di Bawah Kementerian BUMN.

Untuk Pendapatan Bagian Laba BUMN Non Perbankan berasal dari BUMN di bawah Kementerian BUMN sebesar Rp 31,18 triliun, dan BUMN Non Perbankan di Bawah Kementerian Keuangan sebesar Rp 860,52 miliar.

Penerimaan bagian laba itu merupakan dividen dari modal yang ditanamkan negara di dalam perusahaan pelat merah.

Dari realisasi Bagian Pemerintah atas Laba BUMN TA 2019 tersebut, sebesar 53,36% berasal dari 10 BUMN terbesar, yaitu:
1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Rp 9,25 triliun
2. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Rp 8,45 triliun
3. PT Pertamina (Persero) Rp 7,95 triliun
4. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Rp 6,75 triliun
5. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Rp 4,00 triliun
6. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Rp 2,25 triliun
7. PT Pegadaian (Persero) Rp 1,39 triliun
8. PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) Rp1,09 triliun
9. PT Pupuk Indonesia (Persero) Rp1,05 triliun
10. PT Jasa Raharja (Persero) Rp 891,13 miliar