Arus Kas Terganggu, BUMN Ramai-ramai Tagih Piutang Pemerintah

Market - Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
01 July 2020 10:15
Gedung Kementerian BUMN (detik.com/Hendra Kusuma)

Jakarta, CNBC Indonesia - Perusahaan pelat merah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ramai-ramai menagih piutang ke pemerintah karena kondisi keuangan yang mulai terganggu akibat dampak pandemi corona (covid-19). Hal ini dibahas dalam rapat kerja secara bergilir di Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

BUMN pertama yaitu, PT PLN (Persero). Perusahaan setrum milik pemerintah ini mencatat, piutang pemerintah sebesar Rp 48,46 triliun.

Rincian dari utang pemerintah kepada PLN terdiri dari, Rp 45,42 triliun kompensasi tarif yang belum dibayar ke PLN tahun 2018 dan 2019. Lalu masih ada tambahan sekitar Rp 3 triliun tambahan subsidi dari kebijakan diskon tarif tumah tangga.


"Besarnya piutang PLN dari pemerintah dari kompensasi tarif dengan total Rp 45, 42 triliun. Kompensasi 2018 Rp 23,17 triliun dan tahun 2019 Rp 22,25 triliun," ungkap Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini, dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi VI DPR RI, Kamis, (25/06/2020).

Lebih lanjut Zulkifli mengatakan, kompensasi tahun 2018 terdapat alokasi pembayaran Rp 7,17 triliun namun belum terbayar. Sementara untuk Pagu Dipa APBN tahun 2020 sebesar Rp 62,81 triliun yang mencakup subsidi rutin dan tambahan subsidi program stimulus rumah tangga kecil.

"Pencairan sampai dengan Juni Rp 15,66 triliun dan sisa pagu subsidi listrik Rp 39,1 triliun. Tagihan subsidi bulan Mei dan triwulan I-2020 sebesar Rp 4,8 triliun, realisasi diskon tarif sampai dengan Juni 2020 sebesar Rp 3,1 triliun masih dalam proses verifikasi dan pencairan," jelasnya.

Zulkifli menyebut, sejak tahun 2014 tarif adjusment dilakukan setiap bulannya dan disesuaikan dengan ICP, kurs, dan inflasi. Tahun 2017 tarif adjusment tidak dilakukna lagi atau tidak ada kenaikan tarif.

Saat ini, PLN mendapat penugasan diskon tarif listrik untuk meringankan beban masyarakat dampak dari pandemi corona (Covid-19). "Kebijakan ini diperpanjang sampai 6 bulan ke depan. Kemudian PT PLN melaporkan, diskon dan perrmohonan tambahan subsidi tersebut agar dibayar di tahun berjalan selanjutnya dilakukan proses revisi daftar isian DIPA dilanjutkan dengan proses penagian verifikasi dan pencairan subsidi listrik," jelasnya.

Dari total Rp 48,46 triliun, ia menyampaikan jika pemerintah sudah berencana bakal membayar utang kompensasi sebesar Rp 45,42 triliun pada bulan depan.

"Kalau kita bicara, oh ini uang Rp 45 triliun dibayar ke sini ke sini. Itu namanya berandai-andai. Jadi lebih baik kita sampaikan responsnya pada saat diterima kami akan cerita," ujarnya saat ditemui di ruang rapat Komisi VI DPR RI, Kamis (25/06/2020).

Zulkifli mengatakan, jika utang pemerintah sudah dibayarkan, akan sangat membantu operasional PLN saat ini sampai dengan akhir tahun. Karena ini adalah biaya yang sudah seharusnya dibayar di tahun-tahun lalu.

"Insya Allah bulan depan, insya Allah bulan Juli dan kita semua berharap bahwa nanti bulan Juli itu akan terima pembayaran dan pembayaran itu akan sangat membantu operasional PLN. 2018 itu cashflow 2018, 2019 itu juga demikian, ini sesuatu yang akan baik sekali untuk kondisi PLN di 2020 apabila bisa dibayar di bulan Juli," kata Zulkifli.

Wow! Tagihan Pertamina ke Pemerintah Rp 96,5 T
BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :
1 2 3 4 5 6
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading