Rugi Saham Reksa Dana Rp 16,8 T, Jiwasraya Belanja Apa Saja?

Market - Sandi Ferry, CNBC Indonesia
10 March 2020 06:58
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akhirnya mengumumkan Potensi Kerugian Negara.
Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akhirnya mengumumkan Potensi Kerugian Negara (PKN) dalam pemeriksaan investigasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Hasilnya, jumlah PKN yang dihitung BPK mencapai Rp 16,81 triliun. Jumlahnya beda tipis dengan proyeksi awal Kejaksaan Agung (Kejagung) Rp 17 triliun. Dari jumlah itu, terdiri dari kerugian investasi di saham Rp 4,65 triliun dan reksa dana Rp 12,16 triliun.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan metode yang dilakukan untuk menghitung PKN ini adalah total lost di mana seluruh saham-saham yang diduga dibeli melawan hukum dianggap berdampak.

"Menghitung PKN ini adalah total lost di mana seluruh saham-saham yang diduga dibeli melawan hukum dianggap berdampak dan nilai PKN Rp 16,81 triliun terdiri dari investasi saham sebesar Rp 4,65 triliun dan kerugian negara akibat investasi reksa dana Rp 12,16 triliun," katanya dalam konferensi pers bersama Kejagung di Jakarta, Senin (9/3/2020).


Foto: Konferensi pers Kejaksaan Agung dan BPK terkait Potensi Kerugian Negara di Kejagung, Jakarta, Senin (9/3/2020). (CNBC Indonesia/Ferry Sandi)

Dia mengatakan pemeriksaan investigasi dalam rangka PKN Jiwasraya sudah selesai dalam 2 bulan sebagaimana dijanjikan sebelumnya.

"Kami melakukan dua hal, jadi pemeriksaan investigasi yang terus berjalan dan waktu gak dibatasi. Mungkin sekitar 1 tahun, dan PKN yang kami lakukan dalam rangka mendukung proses penegakan hukum oleh Kejaksaan," kata Agung.

"Sudah kami rampungkan sejak Rabu atau Kamis minggu lalu, tapi selama itu Rabu hingga hari ini pemutakhiran terkait pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan terkait Jiwasraya ini," kata Agung.




Agung menjelaskan BPK bertugas mengidentifikasi terhadap langkah melawan hukum yang dilakukan para tersangka Jiwasraya yang ditetapkan oleh Kejagung yang menimbulkan kerugian negara. Namun untuk menentukan apakah ketentuan perundang-undangan ada
mens rea (niat jahat) itu wewenang Kejagung sebagai penegak hukum.

"Alhamdulillah hari ini rampung, kami harapkan konstruksi sudah lengkap sehingga tahapan penegakan hukum bisa dilanjutkan."

Dia menjelaskan PKN itu memang terkait dengan salah satu skema yang dikenal dengan produk bancassurance, yakni Saving Plan. "Sehingga terkait Saving Plan dari 2008 sampe setidaknya 2018, jadi memang di beberapa pertemuan BPK telah melakukan beberapa pemeriksaan," katanya.

"Investasi yang dilakukan oleh JS ada insolvensi [keadaan utang melebihi seluruh jumlah harta kekayaan] mereka melakukan kebijakan investasi ini yang kita pendalaman. Dari 2008-2018 walaupun intensitas peningkatan di 2014, 2015, 2016, 2017 ke atas. Itu kejadian dari 2008," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Jaksa Agung, ST Burhanuddin, mengaku bersyukur lantaran hasil PKN yang dilakukan BPK telah selesai.

"Hari ini kami, Kejaksaan Agung, menerima berkas hasil PKN," kata Burhanuddin.

"Aset yang dapat kita sita sebanyak Rp 13,1 triliun dan ini masih tetap berkembang. Kita terus cari hingga terpenuhi apa yang kita harapkan untuk pengembaliannya," kata Jaksa Agung.

Lebih lanjut, Agung mengatakan pendekatan total kerugian Jiwasraya itu dari dua hal yakni investasi saham dan reksa dana. "Keseluruhan dana yang dikeluarkan untuk beli unit penyertaan reksa dana dengan underline efek [saham], yang diduga dikendalikan pihak terafiliasi, dikurangi dana yang diterima berasal dari penjualan unit penyertaan reksa dana. Teknis sekali."



[Gambas:Video CNBC]

Inikah Deretan Saham Koleksi Jiwasraya?
BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :
1 2
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading