Kashmir & UU 'Anti Muslim', Alasan India Boikot CPO Malaysia?

Kashmir, yang menjadi topik pembahasan Mahathir adalah wilayah penuh konflik karena diklaim oleh India dan Pakistan. Namun begitu kedua negara hanya mengendalikan sebagian wilayah.

Pada Agustus lalu India membuat peraturan baru, menjadikan Jammu dan Kashmir sebagai satu wilayah. Sementara Ladakh, yang berbatasan dengan China, sebagai wilayah terpisah.

Dua wilayah persatuan baru itu sekarang diperintah langsung dari ibu kota Delhi, demikian menurut laporan BBC. Tujuan dari penyatuan wilayah ini adalah untuk memperketat kendali pemerintah India atas bagian Kashmir yang dikelolanya.

Perdana Menteri India Narendra Modi pada Kamis, telah menunjuk Girish Chandra Murmu sebagai gubernur letnan wilayah Jammu dan Kashmir. Sementara RK Mathur sebagai gubernur letnan Ladakh.

"Sekarang partisipasi nyata dari federalisme koperasi akan terlihat. Jalan raya baru, jalur kereta api baru, sekolah baru, rumah sakit baru akan membawa perkembangan masyarakat Jammu dan Kashmir ke tingkat baru," kata Modi.

Akibat penyatuan wilayah ini, hampir 98% dari populasi negara bagian akan berada di wilayah persatuan Jammu dan Kashmir.

Sebelumnya wilayah lembah Kashmir yang berpenduduk mayoritas Muslim, memiliki status khusus. Menurut pasal 370, ketentuan konstitusional yang menjamin status khusus wilayah itu, dengan adanya status khusus ini wilayah Kashmir mungkin untuk memiliki otonomi tertentu, termasuk hak istimewa khusus dalam kepemilikan properti, pendidikan, dan pekerjaan.

Namun, pada 5 Agustus pemerintah India mencabut status khusus Kashmir itu. Pencabutan ini pun memicu protes di lembah yang dihuni sekitar delapan juta orang tersebut.

Menurut BBC, sebelum pemerintah yang dipimpin Partai Bharatiya Janata mengumumkan keputusannya untuk membatalkan status khusus, mereka mengisolasi wilayah itu dengan cara memutuskan jaringan telepon seluler, sambungan telepon rumah dan internet; dan para pemimpin politik daerah dijadikan tahanan rumah.

Akibat hal ini, protes meletus di wilayah itu. Bentrokan kerap kali terjadi selama protes berlangsung antara pasukan keamanan dengan warga sipil. Laporan menyebut ribuan aktivis dan lainnya diyakini telah ditangkap setelahnya.

Pemerintah India baru membuka jaringan seluler pada awal bulan ini setelah dibiarkan mati selama 72 hari. Tapi hingga kini layanan internet di wilayah itu masih mati dan sebagian besar bisnis masih tutup.

Keputusan itu diambil bisnis sebagai bentuk protes pada pemerintah dan juga karena kekhawatiran mereka akan kelompok militan yang menentang pemerintah. Kelompok itu disebut telah melakukan pembantaian pada sekitar 11 buruh migran dalam dua minggu terakhir.


Pemerintah India meresmikan UU Amandemen Warga Negara, yang dianggap anti-Muslim, pada akhir tahun lalu. UU ini akan memberikan kewarganegaraan pada imigran ilegal non-Muslim dari Afghanistan, Bangladesh dan Pakistan.

Namun, meski memberikan kewarganegaraan pada imigran non-Muslim India, UU ini akan mengharuskan umat Muslim India untuk membuktikan kalau mereka adalah warga negara tersebut.

Sehingga ada kemungkinan, warga Muslim India, justru akan kehilangan kewarganegaraan tanpa alasan. Meski demikian, aturan ini tidak berlaku untuk agama lain, karena ada kejelasan alur dalam UU tersebut.

Akibat ini, kerusuhan pecah di India Timur pada Desember lalu, di mana sejumlah demonstran yang menentang UU tersebut bentrok dengan polisi, sebagaimana dilaporkan Reuters pada Desember.

UU yang menjadi sumber kericuhan merupakan bagian dari agenda nasionalis Hindu Perdana Menteri Narendra Modi. Kelompok Islam, oposisi, kelompok hak asasi manusia menganggap UU itu bertujuan untuk memarginalkan 200 juta Muslim di India.

Apa Dampak boikot bagi Malaysia?

Menurut Prashanth Parameswaran, Editor Senior di The Diplomat, salah satu dampak yang jelas dari masalah ini yaitu gangguan ekonomi.

Ini dikarenakan minyak sawit menyumbang sekitar 3% dari produk domestik bruto (PDB) Malaysia. Negara ini adalah penghasil dan pengekspor minyak sawit terbesar kedua di dunia setelah Indonesia.

Parameswaran juga menyebut, akibat boikot ini, India kemungkinan akan mengalihkan sumber pasokannya dari Malaysia ke negara lain, seperti Indonesia.

"Sementara itu, India akan tetap memiliki kemampuan untuk terus mengimpor - dan mungkin bahkan mengimpor lebih banyak - minyak kelapa sawit mentah, dari pengekspor utama Indonesia," tulisnya lagi.