Internasional
Kashmir & UU 'Anti Muslim', Alasan India Boikot CPO Malaysia?
Rehia Sebayang, CNBC Indonesia
15 January 2020 09:09
Kashmir, yang menjadi topik pembahasan Mahathir adalah wilayah penuh konflik karena diklaim oleh India dan Pakistan. Namun begitu kedua negara hanya mengendalikan sebagian wilayah.
Pada Agustus lalu India membuat peraturan baru, menjadikan Jammu dan Kashmir sebagai satu wilayah. Sementara Ladakh, yang berbatasan dengan China, sebagai wilayah terpisah.
Dua wilayah persatuan baru itu sekarang diperintah langsung dari ibu kota Delhi, demikian menurut laporan BBC. Tujuan dari penyatuan wilayah ini adalah untuk memperketat kendali pemerintah India atas bagian Kashmir yang dikelolanya.
Perdana Menteri India Narendra Modi pada Kamis, telah menunjuk Girish Chandra Murmu sebagai gubernur letnan wilayah Jammu dan Kashmir. Sementara RK Mathur sebagai gubernur letnan Ladakh.
"Sekarang partisipasi nyata dari federalisme koperasi akan terlihat. Jalan raya baru, jalur kereta api baru, sekolah baru, rumah sakit baru akan membawa perkembangan masyarakat Jammu dan Kashmir ke tingkat baru," kata Modi.
Akibat penyatuan wilayah ini, hampir 98% dari populasi negara bagian akan berada di wilayah persatuan Jammu dan Kashmir.
Sebelumnya wilayah lembah Kashmir yang berpenduduk mayoritas Muslim, memiliki status khusus. Menurut pasal 370, ketentuan konstitusional yang menjamin status khusus wilayah itu, dengan adanya status khusus ini wilayah Kashmir mungkin untuk memiliki otonomi tertentu, termasuk hak istimewa khusus dalam kepemilikan properti, pendidikan, dan pekerjaan.
Namun, pada 5 Agustus pemerintah India mencabut status khusus Kashmir itu. Pencabutan ini pun memicu protes di lembah yang dihuni sekitar delapan juta orang tersebut.
Menurut BBC, sebelum pemerintah yang dipimpin Partai Bharatiya Janata mengumumkan keputusannya untuk membatalkan status khusus, mereka mengisolasi wilayah itu dengan cara memutuskan jaringan telepon seluler, sambungan telepon rumah dan internet; dan para pemimpin politik daerah dijadikan tahanan rumah.
Akibat hal ini, protes meletus di wilayah itu. Bentrokan kerap kali terjadi selama protes berlangsung antara pasukan keamanan dengan warga sipil. Laporan menyebut ribuan aktivis dan lainnya diyakini telah ditangkap setelahnya.
Pemerintah India baru membuka jaringan seluler pada awal bulan ini setelah dibiarkan mati selama 72 hari. Tapi hingga kini layanan internet di wilayah itu masih mati dan sebagian besar bisnis masih tutup.
Keputusan itu diambil bisnis sebagai bentuk protes pada pemerintah dan juga karena kekhawatiran mereka akan kelompok militan yang menentang pemerintah. Kelompok itu disebut telah melakukan pembantaian pada sekitar 11 buruh migran dalam dua minggu terakhir.
(sef/sef)
Pada Agustus lalu India membuat peraturan baru, menjadikan Jammu dan Kashmir sebagai satu wilayah. Sementara Ladakh, yang berbatasan dengan China, sebagai wilayah terpisah.
Dua wilayah persatuan baru itu sekarang diperintah langsung dari ibu kota Delhi, demikian menurut laporan BBC. Tujuan dari penyatuan wilayah ini adalah untuk memperketat kendali pemerintah India atas bagian Kashmir yang dikelolanya.
"Sekarang partisipasi nyata dari federalisme koperasi akan terlihat. Jalan raya baru, jalur kereta api baru, sekolah baru, rumah sakit baru akan membawa perkembangan masyarakat Jammu dan Kashmir ke tingkat baru," kata Modi.
Akibat penyatuan wilayah ini, hampir 98% dari populasi negara bagian akan berada di wilayah persatuan Jammu dan Kashmir.
Sebelumnya wilayah lembah Kashmir yang berpenduduk mayoritas Muslim, memiliki status khusus. Menurut pasal 370, ketentuan konstitusional yang menjamin status khusus wilayah itu, dengan adanya status khusus ini wilayah Kashmir mungkin untuk memiliki otonomi tertentu, termasuk hak istimewa khusus dalam kepemilikan properti, pendidikan, dan pekerjaan.
Namun, pada 5 Agustus pemerintah India mencabut status khusus Kashmir itu. Pencabutan ini pun memicu protes di lembah yang dihuni sekitar delapan juta orang tersebut.
Menurut BBC, sebelum pemerintah yang dipimpin Partai Bharatiya Janata mengumumkan keputusannya untuk membatalkan status khusus, mereka mengisolasi wilayah itu dengan cara memutuskan jaringan telepon seluler, sambungan telepon rumah dan internet; dan para pemimpin politik daerah dijadikan tahanan rumah.
Akibat hal ini, protes meletus di wilayah itu. Bentrokan kerap kali terjadi selama protes berlangsung antara pasukan keamanan dengan warga sipil. Laporan menyebut ribuan aktivis dan lainnya diyakini telah ditangkap setelahnya.
Pemerintah India baru membuka jaringan seluler pada awal bulan ini setelah dibiarkan mati selama 72 hari. Tapi hingga kini layanan internet di wilayah itu masih mati dan sebagian besar bisnis masih tutup.
Keputusan itu diambil bisnis sebagai bentuk protes pada pemerintah dan juga karena kekhawatiran mereka akan kelompok militan yang menentang pemerintah. Kelompok itu disebut telah melakukan pembantaian pada sekitar 11 buruh migran dalam dua minggu terakhir.
(sef/sef)
Next Page
UU 'Anti-Muslim'
Pages
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular