Ganjar, Emil & Anies Bicara Obligasi Daerah, Cuma Wacana?

Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana sejumlah daerah menerbitkan obligasi daerah (municipal bond) tampaknya masih menjadi sebatas wacana. Penerbitan obligasi daerah masih dianggap sebagai utang yang akan menjadi beban pemerintahan periode selanjutnya.

Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mengatakan butuh edukasi kepada elite politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menjelaskan bahwa obligasi menjadi salah satu sumber pendanaan untuk percepatan pembangunan daerah.

"Ternyata banyak yang tidak tahu, persepsi kemudian yang muncul obligasi daerah adalah utang, dan utang itu jelek....Maka tik tok-nya lama, karena tik tok-nya lama makin mundur. Waktu politik saya 5 tahun kalau mau pinjam 15 tahun saya dianggap orang yang bikin repot setelah saya, ini soal paradigma, saya tidak bisa paksakan," kata Ganjar, kepada CNBC Indonesia, Rabu. (27/11/2019).

Pilihan Redaksi 5 Pemprov Sesumbar Rilis Obligasi, Siapa Bisa Realisasikan? Aceh dan Jakarta Siapkan Penerbitan Obligasi Daerah Pemprov Jabar Mau Rilis Obligasi Daerah, Kapan Kang Emil?

Perbedaan pandangan dengan DPRD tersebut membuat Pemrov Jawa Tengah sulit untuk menerbitkan municipal bond.

Padahal, kata Ganjar, untuk menerbitkan obligasi daerah ini sudah melakukan konsultasi dengan World Bank.

Padahal untuk membiayai pembangunan sumber pendanaan tidak cukup dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saja.

"Kita butuh modal untuk membiayai [pembangunan] kalo kita pakai APBD saja kan enggak bisa, sekali lagi pikiran kita mesti kreatif, kalo anda mau pake duit APBA terus enggak bakal cukup," tambah Ganjar.

Hal serupa juga dialami oleh Pemrov Jawa Barat. Gubernur Jabar Ridwan Kamil, saat berkunjung ke CNBC Indonesia juga menyampaikan belum bisa memastikan kapan rencana penerbitan municipal bond akan dilakukan.

Ridwan Kamil juga belum bisa menyebutkan nilai obligasi daerah yang akan diterbitkan Pemrov Jabar.

"Sebenarnya sumber pembiayaan pembangunan daerah itu banyak, tidak hanya dari APBD saja. Bisa dari obligasi, hibah dan dari dana umat. Itu dananya banyak sekali, tinggal bagaimana memaksilkannya saja," kata Kang Emil, demikian Ridwan Kamil akrab disapa, kepada CNBC Indonesia, Selasa (26/11/2019).

Emil mengatakan saat ini masih dalam tahap komunikasi dengan DPRD terkait dengan pemahaman urgensi penerbitan instrumen obligasi daerah atau municipal bond. Tahun depan, juga belum dipastikan apakah akan diterbitkan atau tidak.

"Jadi sedang proses, masih komunikasi dengan DPRD untuk masuk dalam pemahaman. Gubernur Jateng, Jabar, juga isunya lebih kepada pemahaman [penerbitan obligasi daerah] di level daerah," kata Emil sebelumnya.

Mantan Wali Kota Bandung ini juga menegaskan belum bisa memastikan kapan rencana tersebut bisa terealisasi sampai dengan penerbitan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beberapa waktu lalu juga menyampaikan rencana menerbitkan obligasi daerah untuk percepatan pembangunan DKI untuk 10 tahun ke depan."Salah satunya [menerbitkan obligasi]. [masuk pendanaan] masuknya ke APBD," kata Anies Baswedan, Gubernur DKI.

Meski demikian, Anies tak merinci lebih jauh detail rencana tersebut. Namun dia menegaskan bahwa obligasi yang akan diterbitkan pemerintah provinsi DKI Jakarta akan tetap menarik bagi investor.

"Saya belum bisa ngomong. Yang jelas buat investor, Jakarta menarik karena return-nya yang jelas," kata Anies.

Satu yang akan menerbitkan obligasi daerah adalah Provinsi Jawa Timur. Menurut Wakil Gubernur, Emil Elestianto Dardak menilai bahwa obligasi daerah dapat menjadi sumber pembiayaan untuk percepatan pembangunan yang dapat dilaksanakan melalui 2 opsi yaitu obligasi masuk ke APBD atau di investasikan melalui BUMD.
(hps/tas) Next Article Berlomba! Ganjar, Emil & Anies Terbitkan Obligasi Daerah