5 Pemprov Sesumbar Rilis Obligasi, Siapa Bisa Realisasikan?
Irvin Avriano Arief, CNBC Indonesia
17 July 2019 11:24
Jakarta, CNBC Indonesia - Obligasi pemerintah daerah atau municipal bond sedang ramai diperbincangkan terkait dengan rencana Pemprov Jawa Tengah yang akan menjadi pionir dan 'memecahkan telur' surat utang perdana daerah di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Kendati di Indonesia belum ada satu pun pemprov atau pemkot/pemkab merilis obligasi daerah tapi di Amerika Serikat (AS) menjadi pasar terbesar bagi obligasi daerah ini. Nilai pasar obligasi beredarnya saja sudah mencapai US$ 3,85 triliun (setara Rp 53.690 triliun atau Rp 53,69 kuadriliun), berdasarkan catatan Reuters pada September 2018.
Direktur PT Penilai Harga Efek Indonesia atau Indonesia Bond Pricing Agency (BPA) Wahyu Trenggono berbagi informasi tentang beberapa calon penerbit surat utang unik tersebut di pasar domestik, termasuk Jawa Tengah.
Berikut ini dua pemda yang pernah berencana menerbitkan efek yang juga disebut muni-bond tersebut:
1. Jawa Tengah.Pemprov Jawa Tengah sudah menggagas penerbitan sejak periode pertama Ganjar Pranowo menjadi gubernur, yaitu pada rentang 2013-2018.
Meskipun demikian, karena disibukkan Pilkada pada awal 2018, proses penerbitan municipal bond tertahan kembali, bahkan kembali dilanjutkan dengan gelaran Pilpres pada awal tahun ini. Setelah itu, barulah proses penerbitan kembali berjalan.
"Kami berkomitmen menargetkan menerbitkan obligasi tahun depan, berapa pun nilainya. Hanya saja proses masih memerlukan waktu karena belum ada persetujuan prinsip dari DPRD Jateng," kata Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sri Puryono di laman jatengprov.go.id, Rabu (3/7/2019).
2. DKI Jakarta.
Pemprov DKI pernah mengajukan rencana untuk menjadi pemda pertama yang menerbitkan surat utang di pasar modal. Rencana ini sudah diwacanakan sejak Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) belum resmi menjadi duet gubernur-wagub DKI, atau sebelum 2007.
Bahkan, pemprov DKI sempat mendapatkan peringkat idAA+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) untuk rencana penerbitan obligasi tersebut.
Ketika Joko Widodo duduk di kursi Jakarta 01, dia segera mengkaji kembali rencana penerbitan tersebut serta mendisiplinkan anggaran pemerintahan daerah dengan menggagas sistem informasi penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan (e-budgeting).
Dalam penerapan e-budgeting tersebut, Jokowi yang kemudian ikut dalam Pilpres dan sukses menjadi presiden, justru menemukan 'harta karun' senilai lebih dari Rp 12,1 triliun dari APBD yang dinilai merupakan salah satu bentuk penyelewengan anggaran.
Karena temuan itulah, wacana dan rencana penerbitan obligasi senilai Rp 1 triliun-Rp 2 triliun yang masih berjalan dihentikan, dengan pertimbangan masih banyaknya dana yang dapat dimanfaatkan pemda.
3. Jawa Barat
Pemprov Jabar juga pernah menunjukkan minat untuk menerbitkan municipal bond dengan tujuan utamanya untuk mendanai pembangunan Bandara Kertajati.
Rencana itu berjalan bahkan hingga 2018 dan sudah mengantongi peringkat AA- dari Pefindo. Rencana itu sempat mundur ketika Ahmad Heryawan (Aher) duduk di posisi gubernur Jawa Barat karena Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang merevisi aturan terkait.
Proses yang dinilai Aher berbelit itu mengharuskan pemda yang dia pimpin melewati beberapa proses seperti DPRD, Kemendagri, Kemenkeu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Akan tetapi, karena rencana pendanaan Bandara Kertajati akhirnya ditalangi pemerintah pusat dan bukan menggunakan anggaran daerah, maka penerbitan kembali tertunda.
Senin pekan ini (15/7/19), Gubernur Jabar Ridwan Kamil kembali menegaskan bahwa rencana penerbitan municipal bond masih ada dan rencananya tahun depan akan segera direalisasikan mengingat kondisi keuangan pemerintah daerahnya sudah sesuai dengan kualifikasi.
Kualifikasi itu adalah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK terkait dengan pemeriksaan keuangan. Dia mengatakan bahwa pemprovnya bersama dengan Pemprov Jateng sudah berkomunikasi dengan OJK terkait dengan rencana penerbitan municipal bond.
Penerbitan efek tersebut, lanjutnya, dapat meningkatkan kecepatan pertumbuhan daerah. Sebagai analogi, Ridwan Kamil mengatakan saat ini Jabar yang hanya didanai APBD sudah memiliki kecepatan 50 km/jam, maka nantinya dengan dana tambahan dari municipal bond maka kecepatan akan naik menjadi 80 km/jam.
4. Jawa Timur
Tak mau kalah dengan Jawa Tengah yang dijadikan sebagai pilot project penerbitan obligasi daerah, kini daerah yang dipimpin oleh Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak yakni Provinsi Jawa Timur (Jatim) juga berniat menerbitkan instrumen yang sama.
Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak mengatakan sangat potensial untuk diterbitkan oleh Jawa Timur, ditambah lagi juga sudah ada dukungan dari pemerintah pusat.
"Kami melihat bisa di level Jawa Timur bisa di kabupaten atau kota, municipal bond ini. Ini sangat potensial apalagi ternyata sudah ada aturan yang mewadahi di mana cost of fund yang di-raising ini bisa mendekati sovereign. Kalau begitu kan tentu sangat kompetitif dan terms of payment bisa bullet repayment artinya dibayar di belakang," kata Emil saat ditemui CNBC Indonesia, di Surabaya beberapa waktu lalu.
5. Daerah lain.
Beberapa daerah lain yang pernah memunculkan wacana penerbitan obligasi adalah Kalimantan Selatan, Riau, Bali, Sumatra Barat, dan Banten.
Untuk Kalimantan Selatan sendiri, pemprov berniat menggunakan obligasi untuk mendanai kebutuhan pembangunan infrastruktur dengan kebutuhan dana Rp 20 triliun, terutama untuk proyek jalan tol.
Rudy Resnawan, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, pada kesempatannya berkonsultasi dengan otoritas bursa efek pada Februari tahun ini, mengatakan realisasi penerbitan obligasi itu paling cepat adalah tahun depan.
TIM RISET CNBC INDONESIA
(irv/tas) Next Article Berlomba! Ganjar, Emil & Anies Terbitkan Obligasi Daerah
Kendati di Indonesia belum ada satu pun pemprov atau pemkot/pemkab merilis obligasi daerah tapi di Amerika Serikat (AS) menjadi pasar terbesar bagi obligasi daerah ini. Nilai pasar obligasi beredarnya saja sudah mencapai US$ 3,85 triliun (setara Rp 53.690 triliun atau Rp 53,69 kuadriliun), berdasarkan catatan Reuters pada September 2018.
Direktur PT Penilai Harga Efek Indonesia atau Indonesia Bond Pricing Agency (BPA) Wahyu Trenggono berbagi informasi tentang beberapa calon penerbit surat utang unik tersebut di pasar domestik, termasuk Jawa Tengah.
 Foto: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (CNN Indonesia/Safir Makki) |
1. Jawa Tengah.
Meskipun demikian, karena disibukkan Pilkada pada awal 2018, proses penerbitan municipal bond tertahan kembali, bahkan kembali dilanjutkan dengan gelaran Pilpres pada awal tahun ini. Setelah itu, barulah proses penerbitan kembali berjalan.
"Kami berkomitmen menargetkan menerbitkan obligasi tahun depan, berapa pun nilainya. Hanya saja proses masih memerlukan waktu karena belum ada persetujuan prinsip dari DPRD Jateng," kata Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sri Puryono di laman jatengprov.go.id, Rabu (3/7/2019).
 Foto: Anies Baswedan (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono). |
2. DKI Jakarta.
Pemprov DKI pernah mengajukan rencana untuk menjadi pemda pertama yang menerbitkan surat utang di pasar modal. Rencana ini sudah diwacanakan sejak Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) belum resmi menjadi duet gubernur-wagub DKI, atau sebelum 2007.
Bahkan, pemprov DKI sempat mendapatkan peringkat idAA+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) untuk rencana penerbitan obligasi tersebut.
Ketika Joko Widodo duduk di kursi Jakarta 01, dia segera mengkaji kembali rencana penerbitan tersebut serta mendisiplinkan anggaran pemerintahan daerah dengan menggagas sistem informasi penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan (e-budgeting).
Dalam penerapan e-budgeting tersebut, Jokowi yang kemudian ikut dalam Pilpres dan sukses menjadi presiden, justru menemukan 'harta karun' senilai lebih dari Rp 12,1 triliun dari APBD yang dinilai merupakan salah satu bentuk penyelewengan anggaran.
Karena temuan itulah, wacana dan rencana penerbitan obligasi senilai Rp 1 triliun-Rp 2 triliun yang masih berjalan dihentikan, dengan pertimbangan masih banyaknya dana yang dapat dimanfaatkan pemda.
 Foto: Presiden Joko Widodo (Jokowi) (Biro Pers RI) |
3. Jawa Barat
Pemprov Jabar juga pernah menunjukkan minat untuk menerbitkan municipal bond dengan tujuan utamanya untuk mendanai pembangunan Bandara Kertajati.
Rencana itu berjalan bahkan hingga 2018 dan sudah mengantongi peringkat AA- dari Pefindo. Rencana itu sempat mundur ketika Ahmad Heryawan (Aher) duduk di posisi gubernur Jawa Barat karena Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang merevisi aturan terkait.
Proses yang dinilai Aher berbelit itu mengharuskan pemda yang dia pimpin melewati beberapa proses seperti DPRD, Kemendagri, Kemenkeu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Akan tetapi, karena rencana pendanaan Bandara Kertajati akhirnya ditalangi pemerintah pusat dan bukan menggunakan anggaran daerah, maka penerbitan kembali tertunda.
Senin pekan ini (15/7/19), Gubernur Jabar Ridwan Kamil kembali menegaskan bahwa rencana penerbitan municipal bond masih ada dan rencananya tahun depan akan segera direalisasikan mengingat kondisi keuangan pemerintah daerahnya sudah sesuai dengan kualifikasi.
Kualifikasi itu adalah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK terkait dengan pemeriksaan keuangan. Dia mengatakan bahwa pemprovnya bersama dengan Pemprov Jateng sudah berkomunikasi dengan OJK terkait dengan rencana penerbitan municipal bond.
Penerbitan efek tersebut, lanjutnya, dapat meningkatkan kecepatan pertumbuhan daerah. Sebagai analogi, Ridwan Kamil mengatakan saat ini Jabar yang hanya didanai APBD sudah memiliki kecepatan 50 km/jam, maka nantinya dengan dana tambahan dari municipal bond maka kecepatan akan naik menjadi 80 km/jam.
 Foto: Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak/(CNN Indonesia/Hesti Rika |
4. Jawa Timur
Tak mau kalah dengan Jawa Tengah yang dijadikan sebagai pilot project penerbitan obligasi daerah, kini daerah yang dipimpin oleh Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak yakni Provinsi Jawa Timur (Jatim) juga berniat menerbitkan instrumen yang sama.
Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak mengatakan sangat potensial untuk diterbitkan oleh Jawa Timur, ditambah lagi juga sudah ada dukungan dari pemerintah pusat.
"Kami melihat bisa di level Jawa Timur bisa di kabupaten atau kota, municipal bond ini. Ini sangat potensial apalagi ternyata sudah ada aturan yang mewadahi di mana cost of fund yang di-raising ini bisa mendekati sovereign. Kalau begitu kan tentu sangat kompetitif dan terms of payment bisa bullet repayment artinya dibayar di belakang," kata Emil saat ditemui CNBC Indonesia, di Surabaya beberapa waktu lalu.
5. Daerah lain.
Beberapa daerah lain yang pernah memunculkan wacana penerbitan obligasi adalah Kalimantan Selatan, Riau, Bali, Sumatra Barat, dan Banten.
Untuk Kalimantan Selatan sendiri, pemprov berniat menggunakan obligasi untuk mendanai kebutuhan pembangunan infrastruktur dengan kebutuhan dana Rp 20 triliun, terutama untuk proyek jalan tol.
Rudy Resnawan, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, pada kesempatannya berkonsultasi dengan otoritas bursa efek pada Februari tahun ini, mengatakan realisasi penerbitan obligasi itu paling cepat adalah tahun depan.
TIM RISET CNBC INDONESIA
(irv/tas) Next Article Berlomba! Ganjar, Emil & Anies Terbitkan Obligasi Daerah
Most Popular