Milenial Susah Beli Rumah karena Bunga KPR Tinggi
Monica Wareza, CNBC Indonesia
17 October 2019 10:59
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mengharapkan adanya kolaborasi yang dilakukan oleh seluruh stakeholder di sektor properti untuk kembali mendorong kebangkitan dari sektor ini. Tak hanya kolaborasi, namun juga diharapkan bisa munculnya inovasi-inovasi untuk menggaet konsumer potensial, yakni kalangan milenial.
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan target konsumen utama untuk properti saat ini adalah kalangan milenial. Ini justru menjadi tantangan utama bagi para stakeholder sebab kalangan ini memiliki karakter dan kebutuhan berbeda dari para pendahulunya.
"Hanya dua kunci supaya muktamar mortgage ini berhasil. Pertama sinergi kolaborasi antara para stakeholder. Yang kedua kreativitas dalam bentuk inovasi terobosan kecerdasan jalanan karena tools policy sudah ada, ngecak ini piye, jalankannya gimana," kata Mrdiasmo di Hotel Shangri-la Jakarta, Kamis (17/10/2019).
Stakeholder yang dimaksud adalah Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perintah, pelaku industri properti dan konsumen.
Menurut dia, pemerintah sudah memberikan dorongan dari segi regulasi dengan kelonggaran dari segi perpajakan, baik itu PPh, PPnBM dan PPn. BI juga telah menurunkan suku bunga acuan.
Dia juga menyinggung permasalahan utama belum bangkit kembali sektor ini adalah mahalnya tingkat bunga yang dikenakan untuk kredit pemilikan rumah (KPR) yang diberikan oleh perbankan. Untuk itu pemerintah memberikan subsidi untuk uang muka (down payment/DP), BI juga memberikan ketentuan keringanan DP yang akan diterapkan pada Desember 2019 ini.
Selanjutnya, diharapkan sektor perbankan bisa menyerap insentif yang sudah diberikan oleh pemerintah ini menjadi lebih kreatif, yang sesuai dengan karakteristik dari milenial.
Dia menjelaskan, kalangan milenial saat ini kurang menyukai rumah dengan ukuran rumah besar, sebab rumah tinggal hanya digunakan sebagai tempat transit saja. Kecenderungan tersebut membuat kalangan ini lebih menyukai rumah dengan ukuran lebih kecil bahkan lebih memilih untuk menyewa ketimbang memiliki langsung.
"Harus ada perubahan, pertimbangkan kondisi, kebutuhan dan know your costumer. Harus tau. Tidak semua mereka jelita, jangan sasar terus dengan rumah harga Rp 30 miliar. Duite sopo," tegasnya.
(hps/hps) Next Article Ibu Kota RI Pindah, Ini Permintaan Pengusaha Properti
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan target konsumen utama untuk properti saat ini adalah kalangan milenial. Ini justru menjadi tantangan utama bagi para stakeholder sebab kalangan ini memiliki karakter dan kebutuhan berbeda dari para pendahulunya.
"Hanya dua kunci supaya muktamar mortgage ini berhasil. Pertama sinergi kolaborasi antara para stakeholder. Yang kedua kreativitas dalam bentuk inovasi terobosan kecerdasan jalanan karena tools policy sudah ada, ngecak ini piye, jalankannya gimana," kata Mrdiasmo di Hotel Shangri-la Jakarta, Kamis (17/10/2019).
Stakeholder yang dimaksud adalah Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perintah, pelaku industri properti dan konsumen.
Dia juga menyinggung permasalahan utama belum bangkit kembali sektor ini adalah mahalnya tingkat bunga yang dikenakan untuk kredit pemilikan rumah (KPR) yang diberikan oleh perbankan. Untuk itu pemerintah memberikan subsidi untuk uang muka (down payment/DP), BI juga memberikan ketentuan keringanan DP yang akan diterapkan pada Desember 2019 ini.
Selanjutnya, diharapkan sektor perbankan bisa menyerap insentif yang sudah diberikan oleh pemerintah ini menjadi lebih kreatif, yang sesuai dengan karakteristik dari milenial.
Dia menjelaskan, kalangan milenial saat ini kurang menyukai rumah dengan ukuran rumah besar, sebab rumah tinggal hanya digunakan sebagai tempat transit saja. Kecenderungan tersebut membuat kalangan ini lebih menyukai rumah dengan ukuran lebih kecil bahkan lebih memilih untuk menyewa ketimbang memiliki langsung.
"Harus ada perubahan, pertimbangkan kondisi, kebutuhan dan know your costumer. Harus tau. Tidak semua mereka jelita, jangan sasar terus dengan rumah harga Rp 30 miliar. Duite sopo," tegasnya.
(hps/hps) Next Article Ibu Kota RI Pindah, Ini Permintaan Pengusaha Properti
Most Popular