Mau Rombak Direksi BUMN, Rini Lapor Jokowi Dulu
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
21 August 2019 06:32
Nusa Dua, CNBC Indonesia - Sebanyak lima perusahaan BUMN akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada akhir Agustus ini. Agendanya sama yakni evaluasi kinerja semester I-2019 dan rencana perubahan susunan pengurus, baik direksi maupun komisaris perusahaan.
Lima BUMN tersebut ialah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk/(BMRI) yang akan menggelar RUPSLB pada 28 Agustus di Menara Mandiri, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk/BBTN pada 28 Agustus di Gedung Menara BTN, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk/BBNI pada 30 Agustus di Menara BNI.
Dua lainnya yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk/BBRI yang akan menyelenggarakan RUPSLB pada 2 September dengan lokasi di kantor pusat BRI dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) juga akan menggelar RUPSLB pada 30 Agustus di Four Seasons Hotel.
Titah RUPSLB ini sebetulnya diberikan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno dan ramai di publik mengingat keinginan Rini ingin merombak direksi dan komisaris BUMN tersebut dinilai 'melanggar' perintah Presiden Joko Widodo.
Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) periode 2005-2010 Said Didu menyebutkan intervensi politik dalam pergantian manajemen di perusahaan BUMN memang sangat tinggi.
Dia menilai, pergantian manajemen perusahaan BUMN yang sering dilakukan justru menimbulkan ketidaknyamanan dalam bekerja. Hal ini dinilai juga membingungkan pelaku pasar dalam menilai kinerja manajemen tersebut.
"Sekarang enggak jelas sama sekali kriterianya [pergantian manajemen]. Hampir setiap saat boleh diganti. Tapi enggak mungkin juga Bu Rini [Rini Soemarno] berani melakukan ini tanpa lampu hijau dari Presiden," jelasnya kepada CNBC Indonesia, pekan lalu, (14/8/2019).
Rini pun akhirnya buka suara setelah kembali ke Tanah Air usai menunaikan Ibadah Haji dari Tanah Suci. Rini menegaskan rencana tersebut masih akan dikomunikasikan kepada Presiden Jokowi.
"Nanti aja lihat seperti apa. Semua itu kan harus saya laporkan kepada Presiden. Ya nanti liat aja hasilnya," kata Rini di sela-sela pagelaran Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue (IAID) 2019 di Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali, Selasa (20/8/2019).
Rini juga tidak gamblang menyebutkan jadi atau tidak agenda RUPSLB tersebut. Dia hanya menegaskan rencana ini akan dilaporkan kepada Presiden.
"Nanti lihat aja hasilnya. Kan saya harus laporkan kepada Presiden apa apa yang harus dilakukan. Itu saja. Keputusan ya nanti. Keputusannya nanti," tegas mantan bos PT Astra International Tbk ini sambil berlalu.
Mengacu data Bursa Efek Indonesia (BEI) per Selasa ini (20/8/2019), belum ada keputusan terbaru soal penyelenggaraan RUPSLB tersebut, artinya belum ada perubahan agenda.
Dalam penyelenggaraan Public Expose Live 2019 di Gedung BEI, Senin kemarin, tiga bank yang menyelenggarakan paparan publik tersebut juga belum menginformasikan perubahan agenda RUPSLB.
"Saat pertama saya ditunjuk sebagai Menteri BUMN, keuntungan BUMN Rp 143 triliun dan dengan kerja keras seluruh insan BUMN, pada 2018 untungnya di atas Rp 200 triliun," ungkap Rini.
Sebelumnya Jokowi menegaskan bahwa menteri dilarang membuat suatu kebijakan strategis, minimal hingga Oktober 2019 atau sebelum periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menilai rencana Menteri BUMN Rini Soemarno merombak pengurus perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dilakukan dalam masa transisi pergantian pemerintahan adalah langkah yang kurang bijak.
Ketua KNKG Mas Achmad Daniri mengatakan secara legal pergantian pengurus baik direksi maupun komisaris perusahaan BUMN memang dibolehkan. Namun, secara etika sebaiknya pergantian ini dilakukan menurut urgensinya.
"Tapi secara etika governance [tata kelola] dan sebagainya maka seharusnya kalau tidak ada masalah yang sangat membahayakan perusahaan, tidak ada hal yang sangat strategis seharusnya dibiarkan sampai habis masa jabatannya," kata Daniri kepada CNBC Indonesia, Rabu (14/8/2019).
Apa kata Moeldoko soal Rini mau rombak direksi BUMN?
[Gambas:Video CNBC]
(tas) Next Article Sebelum Rombak Direksi BUMN, Rini Mau Lapor Jokowi
Lima BUMN tersebut ialah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk/(BMRI) yang akan menggelar RUPSLB pada 28 Agustus di Menara Mandiri, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk/BBTN pada 28 Agustus di Gedung Menara BTN, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk/BBNI pada 30 Agustus di Menara BNI.
Dua lainnya yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk/BBRI yang akan menyelenggarakan RUPSLB pada 2 September dengan lokasi di kantor pusat BRI dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) juga akan menggelar RUPSLB pada 30 Agustus di Four Seasons Hotel.
Titah RUPSLB ini sebetulnya diberikan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno dan ramai di publik mengingat keinginan Rini ingin merombak direksi dan komisaris BUMN tersebut dinilai 'melanggar' perintah Presiden Joko Widodo.
Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) periode 2005-2010 Said Didu menyebutkan intervensi politik dalam pergantian manajemen di perusahaan BUMN memang sangat tinggi.
Dia menilai, pergantian manajemen perusahaan BUMN yang sering dilakukan justru menimbulkan ketidaknyamanan dalam bekerja. Hal ini dinilai juga membingungkan pelaku pasar dalam menilai kinerja manajemen tersebut.
"Sekarang enggak jelas sama sekali kriterianya [pergantian manajemen]. Hampir setiap saat boleh diganti. Tapi enggak mungkin juga Bu Rini [Rini Soemarno] berani melakukan ini tanpa lampu hijau dari Presiden," jelasnya kepada CNBC Indonesia, pekan lalu, (14/8/2019).
Rini pun akhirnya buka suara setelah kembali ke Tanah Air usai menunaikan Ibadah Haji dari Tanah Suci. Rini menegaskan rencana tersebut masih akan dikomunikasikan kepada Presiden Jokowi.
"Nanti aja lihat seperti apa. Semua itu kan harus saya laporkan kepada Presiden. Ya nanti liat aja hasilnya," kata Rini di sela-sela pagelaran Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue (IAID) 2019 di Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali, Selasa (20/8/2019).
Rini juga tidak gamblang menyebutkan jadi atau tidak agenda RUPSLB tersebut. Dia hanya menegaskan rencana ini akan dilaporkan kepada Presiden.
"Nanti lihat aja hasilnya. Kan saya harus laporkan kepada Presiden apa apa yang harus dilakukan. Itu saja. Keputusan ya nanti. Keputusannya nanti," tegas mantan bos PT Astra International Tbk ini sambil berlalu.
Mengacu data Bursa Efek Indonesia (BEI) per Selasa ini (20/8/2019), belum ada keputusan terbaru soal penyelenggaraan RUPSLB tersebut, artinya belum ada perubahan agenda.
Dalam penyelenggaraan Public Expose Live 2019 di Gedung BEI, Senin kemarin, tiga bank yang menyelenggarakan paparan publik tersebut juga belum menginformasikan perubahan agenda RUPSLB.
"Saat pertama saya ditunjuk sebagai Menteri BUMN, keuntungan BUMN Rp 143 triliun dan dengan kerja keras seluruh insan BUMN, pada 2018 untungnya di atas Rp 200 triliun," ungkap Rini.
Sebelumnya Jokowi menegaskan bahwa menteri dilarang membuat suatu kebijakan strategis, minimal hingga Oktober 2019 atau sebelum periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menilai rencana Menteri BUMN Rini Soemarno merombak pengurus perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dilakukan dalam masa transisi pergantian pemerintahan adalah langkah yang kurang bijak.
Ketua KNKG Mas Achmad Daniri mengatakan secara legal pergantian pengurus baik direksi maupun komisaris perusahaan BUMN memang dibolehkan. Namun, secara etika sebaiknya pergantian ini dilakukan menurut urgensinya.
"Tapi secara etika governance [tata kelola] dan sebagainya maka seharusnya kalau tidak ada masalah yang sangat membahayakan perusahaan, tidak ada hal yang sangat strategis seharusnya dibiarkan sampai habis masa jabatannya," kata Daniri kepada CNBC Indonesia, Rabu (14/8/2019).
Apa kata Moeldoko soal Rini mau rombak direksi BUMN?
[Gambas:Video CNBC]
(tas) Next Article Sebelum Rombak Direksi BUMN, Rini Mau Lapor Jokowi
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular