Pak Dirjen! Agar Lebih Likuid, BEI Minta Pajak ETF Dihapus

Market - Syahrizal Sidik, CNBC Indonesia
14 August 2019 13:27
Pak Dirjen! Agar Lebih Likuid, BEI Minta Pajak ETF Dihapus
Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas bursa terus berupaya meramaikan pasar exchange traded fund (ETF) dengan bauran insentif baik dari segi penghapusan biaya transaksi maupun fiskal.

Bursa Efek Indonesia akan membahas mengenai rencana insentif penghapusan pajak bagi instrumen efek berupa Kontrak Investasi Kolektif (KIK) seperti Dana Investasi Real Estate (DIRE), Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA) dan ETF dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pekan depan.

"Awal minggu depan sudah ada rencana audiensi dengan Direktorat Jenderal Pajak," ungkap Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, Hasan Fawzi di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

ETF adalah kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya dicatat dan diperdagangkan di bursa efek seperti halnya saham. 


Menurut Hasan, BEI berkeyakinan, seharusnya instrumen ini dibebaskan dari unsur pajak final, sehingga transaksinya bisa lebih likuid. Saat ini, Kemenkeu memberlakukan tarif final untuk transaksi bursa 0,01%.

"Kita berkeyakinan seharusnya tidak dikenakan unsur pajak final di pasar sekunder bagi instrumen yang bersifat kontrak investasi kolektif," kata dia.

Pada saat yang bersamaan, BEI juga sudah mengusulkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menghapus biaya transaksi (levy) kepada diler partisipaan. Permohonan ini akan diujicoba dalam dua tahun pertama.

"BEI sudah menyampaikan permohonan kebijakan insentif penghapusan biaya transaksi (levy fee) kepada OJK," kata Hasan menambahkan.

Alasan peniadaan biaya transaksi mengingat pendapatan BEI dari levy fee juga masih minim, BEI mencatat aktivitas transaksi ETF masih di bawah Rp 100 juta per tahun.

Saat ini diler partisipan dikenakan biaya yang sama dengan anggota bursa yang lain untuk membeli pasokan saham yang dijadikan aset dasar produk ETF. Beberapa anggota bursa yang sudah menjadi diler partisipan antara lain: Indo Premier Sekuritas, Sinarmas Sekuritas, Philip Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan Bahana Sekuritas.

Bila diterapkan, aturan ini nantinya akan dibuat surat edaran dan tidak mengubah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Begini Upaya BEI Bikin ETF Lebih Likuid
[Gambas:Video CNBC] (hps/hps)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading