Tiga Pilar dan Drama Penggelembungan Dana
29 March 2019 07:59
Jakarta, CNBC Indonesia - PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) alias TPS Food merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi barang-barang consumer good. Perusahaan menjalankan bisnisnya melalui dua entitas anak usaha yang kemudian dibagi dalam tujuh perusahaan di entitas food dan enam anak usaha di entitas beras.
Nama produsen makanan ringan merk Taro ini terangkat ke permukaan setelah adanya penggerebekan pemerintah ke PT Indo Beras Unggul (IBU) dengan tuduhan mengepul beras petani yang menikmati subsidi pemerintah untuk diproses dan dikemas ulang menjadi beras premium.
Sejak itu, bisnis beras yang sebelumnya menyumbang 50% pendapatan TPS Food tidak lagi beroperasi sehingga perseroan kehilangan potensi pendapatan Rp 2 triliun per tahun.
Belum lagi akhirnya perusahaan memutuskan untuk memecat 1.700 karyawannya dan menyatakan akan menjual IBU.
Kondisi ini menjadi awal dari permasalahan keuangan TPS Food. Perusahaan hingga saat ini gagal bayar atas sukuk ijarah I tahun 2013 dengan pokok senilai Rp 300 miliar dan jatuh tempo pada 5 April 2018 dan obligasi I tahun yang sama dengan nilai emisi Rp 600 miliar, jatuh temponya pada 5 April 2018.
Lalu, laporan keuangan untuk tahun buku 2017 malah ditolak oleh investor dan pemegang sahamnya karena ada dugaan penyelewangan dana. Hingga dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2018 yang dihelat pada 30 Juli 2018 direktur utama TPS Food kala itu, Stefanus Joko Mogoginta, merasa bahwa salah satu pemegang sahamnya KKR melakukan hostile take over atau pengambilalihan paksa.
Kisruh tak pernah selesai sejak saat itu. Komisaris perusahaan yang diwakili oleh Jaka Prasetya dan Hengki Koestanto memberhentikan direksi yang ada saat itu, sebaliknya direksi melakukan somasi atas komisarisnya.
Hingga pada Oktober 2018 komisaris mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan agenda penggantian direksi. Pihak direksi yang dipimpin Joko Mogoginta menolak untuk hadir dengan alasan RUPSLB itu tidak sah.
Nasib tak berpihak padanya, pemegang saham justru menyetujui penggantian manajemen perusahaan, mengangkat Hengky Koestanto sebagai nahkoda perusahaan yang baru.
Dalam RUPSLB yang sama pemegang saham mengajukan investigasi terhadap laporan keuangan 2017 yang sebelumnya ditolak oleh para pemegang saham.
Dalam laporan Hasil Investigasi Berbasis Fakta PT Ernst & Young Indonesia (EY) kepada manajemen baru AISA tertanggal 12 Maret 2019, dugaan penggelembungan ditengarai terjadi pada akun piutang usaha, persediaan, dan aset tetap Grup AISA.
Ditemukan fakta bahwa direksi lama melakukan penggelembungan dana senilai Rp 4 triliun lalu ada juga temuan dugaan penggelembungan pendapatan senilai Rp 662 miliar dan penggelembungan lain senilai Rp 329 miliar pada pos EBITDA (laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi) entitas bisnis makanan dari emiten tersebut.
Temuan lain dari laporan EY tersebut adalah aliran dana Rp 1,78 triliun melalui berbagai skema dari Grup AISA kepada pihak-pihak yang diduga terafiliasi dengan manajemen lama.
"Antara lain menggunakan pencairan pinjaman Grup AISA dari beberapa bank, pencairan deposito berjangka, transfer dana di rekening bank, dan pembiayaan beban pihak terafiliasi oleh Grup AISA," tulis laporan tersebut.
Selain itu, ditemukan juga adanya hubungan serta transaksi dengan pihak terafiliasi yang tidak menggunakan mekanisme pengungkapan (disclosure) yang memadai kepada stakeholders secara relevan.
Hal tersebut ditengarai EY berpotensi melanggar Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No.KEP-412/BL/2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
(prm)
Nama produsen makanan ringan merk Taro ini terangkat ke permukaan setelah adanya penggerebekan pemerintah ke PT Indo Beras Unggul (IBU) dengan tuduhan mengepul beras petani yang menikmati subsidi pemerintah untuk diproses dan dikemas ulang menjadi beras premium.
Sejak itu, bisnis beras yang sebelumnya menyumbang 50% pendapatan TPS Food tidak lagi beroperasi sehingga perseroan kehilangan potensi pendapatan Rp 2 triliun per tahun.
Belum lagi akhirnya perusahaan memutuskan untuk memecat 1.700 karyawannya dan menyatakan akan menjual IBU.
Kondisi ini menjadi awal dari permasalahan keuangan TPS Food. Perusahaan hingga saat ini gagal bayar atas sukuk ijarah I tahun 2013 dengan pokok senilai Rp 300 miliar dan jatuh tempo pada 5 April 2018 dan obligasi I tahun yang sama dengan nilai emisi Rp 600 miliar, jatuh temponya pada 5 April 2018.
Lalu, laporan keuangan untuk tahun buku 2017 malah ditolak oleh investor dan pemegang sahamnya karena ada dugaan penyelewangan dana. Hingga dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2018 yang dihelat pada 30 Juli 2018 direktur utama TPS Food kala itu, Stefanus Joko Mogoginta, merasa bahwa salah satu pemegang sahamnya KKR melakukan hostile take over atau pengambilalihan paksa.
 Foto: RUPSLB PT tiga pilar sejahtera food (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) |
Kisruh tak pernah selesai sejak saat itu. Komisaris perusahaan yang diwakili oleh Jaka Prasetya dan Hengki Koestanto memberhentikan direksi yang ada saat itu, sebaliknya direksi melakukan somasi atas komisarisnya.
Hingga pada Oktober 2018 komisaris mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan agenda penggantian direksi. Pihak direksi yang dipimpin Joko Mogoginta menolak untuk hadir dengan alasan RUPSLB itu tidak sah.
Nasib tak berpihak padanya, pemegang saham justru menyetujui penggantian manajemen perusahaan, mengangkat Hengky Koestanto sebagai nahkoda perusahaan yang baru.
Dalam RUPSLB yang sama pemegang saham mengajukan investigasi terhadap laporan keuangan 2017 yang sebelumnya ditolak oleh para pemegang saham.
Dalam laporan Hasil Investigasi Berbasis Fakta PT Ernst & Young Indonesia (EY) kepada manajemen baru AISA tertanggal 12 Maret 2019, dugaan penggelembungan ditengarai terjadi pada akun piutang usaha, persediaan, dan aset tetap Grup AISA.
Ditemukan fakta bahwa direksi lama melakukan penggelembungan dana senilai Rp 4 triliun lalu ada juga temuan dugaan penggelembungan pendapatan senilai Rp 662 miliar dan penggelembungan lain senilai Rp 329 miliar pada pos EBITDA (laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi) entitas bisnis makanan dari emiten tersebut.
Temuan lain dari laporan EY tersebut adalah aliran dana Rp 1,78 triliun melalui berbagai skema dari Grup AISA kepada pihak-pihak yang diduga terafiliasi dengan manajemen lama.
"Antara lain menggunakan pencairan pinjaman Grup AISA dari beberapa bank, pencairan deposito berjangka, transfer dana di rekening bank, dan pembiayaan beban pihak terafiliasi oleh Grup AISA," tulis laporan tersebut.
Selain itu, ditemukan juga adanya hubungan serta transaksi dengan pihak terafiliasi yang tidak menggunakan mekanisme pengungkapan (disclosure) yang memadai kepada stakeholders secara relevan.
Hal tersebut ditengarai EY berpotensi melanggar Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No.KEP-412/BL/2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Artikel Selanjutnya
Ada Penggelembungan Dana, BEI akan Panggil Direksi AISA
(prm)
