Kepala BKPM: Investor Keluhkan Dominasi BUMN Semakin Mencolok
Samuel Pablo, CNBC Indonesia
13 March 2019 18:44
Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) cukup menjadi sorotan dalam dua hari terakhir. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BKPM kemarin (12/3/2019), menyoroti jebloknya investasi dan rendahnya ekspor di tahun lalu.
"Investasi dan ekspor ini kunci. Saya bilang ke Kemenkeu, kalau ada investasi petrokimia, sudah, tutup mata, beri tax holiday. Daripada kita defisit? Membebani bertahun-tahun nggak selesai," kata Jokowi.
"Kuncinya investasi dan ekspor. Kuncinya tahu, kok nggak kita selesaikan? Bodoh banget kita. Jangan sampai kalah dengan Kamboja, Laos. Hati-hati, negara ini negara besar," ketus Kepala Negara di ICE BSD, Selasa (12/3/2019).
Total realisasi investasi Indonesia di tahun lalu sebesar Rp 721,3 triliun atau hanya tumbuh 4,1% dibandingkan 2017. Realisasi tersebut di bawah target yang ditetapkan dalam RPJMN sebesar Rp 765 triliun, atau hanya 94,3%.
Tidak tercapainya target tersebut disebabkan oleh turunnya realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di tahun lalu -8,8% menjadi Rp 392,7 triliun dari total realisasi PMA di tahun 2017 sebesar Rp 430,5 triliun.
Kepala BKPM, Thomas Lembong, angkat bicara soal turunnya investasi asing. Menurutnya, ada lima penghambat PMA masuk ke Tanah Air.
"Saya kira sudah sangat terkenal keluhan nomor satu adalah regulasi. Terlalu banyak peraturan, peraturannya abu-abu, tumpang tindih, dan sebagainya," kata Tom, usai Rapat Kerja Kementerian Perdagangan di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (13/3/2019).
Faktor penghambat kedua ada di aspek perpajakan. Contohnya pada indeks kemudahan usaha (Ease of Doing Business/EoDB) skor RI cukup jelek dalam indikator kemudahan membayar pajak.
"Bahkan di tahun 2018 skor kemudahan membayar pajak turun dibandingkan 2017," kata Tom.
Faktor ketiga, tenaga kerja di Tanah Air kurang terampil dibandingkan negara tetangga. "Keempat adalah aspek lahan, pertanahan, izin-izin terkait tanah, lahan dan bangunan," tambahnya.
Faktor kelima yang paling mencolok dan menjadi keluhan investor kepada BKPM adalah overdominasi BUMN.
"Ini juga semakin mencolok, semakin menjadi keluhan. Terus terang saja, investor merasa bahwa hubungan sektor swasta dan BUMN di negara ini semakin negatif, semakin kurang fair," ungkap Lembong.
Dia menambahkan, masalah overdominasi BUMN ini juga menjadi tantangan di berbagai negara, terutama di Tiongkok.
"Juga sudah banyak diakui, di Tiongkok saja BUMN juga menjadi beban mengganggu dinamika dari sektor swasta. Itu kira-kira yang menjadi keluhan investor," pungkasnya.
(wed/wed) Next Article Realisasi Investasi Triwulan I-2019 Naik 5,3%, Capai Rp 195 T
"Investasi dan ekspor ini kunci. Saya bilang ke Kemenkeu, kalau ada investasi petrokimia, sudah, tutup mata, beri tax holiday. Daripada kita defisit? Membebani bertahun-tahun nggak selesai," kata Jokowi.
"Kuncinya investasi dan ekspor. Kuncinya tahu, kok nggak kita selesaikan? Bodoh banget kita. Jangan sampai kalah dengan Kamboja, Laos. Hati-hati, negara ini negara besar," ketus Kepala Negara di ICE BSD, Selasa (12/3/2019).
Total realisasi investasi Indonesia di tahun lalu sebesar Rp 721,3 triliun atau hanya tumbuh 4,1% dibandingkan 2017. Realisasi tersebut di bawah target yang ditetapkan dalam RPJMN sebesar Rp 765 triliun, atau hanya 94,3%.
Tidak tercapainya target tersebut disebabkan oleh turunnya realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di tahun lalu -8,8% menjadi Rp 392,7 triliun dari total realisasi PMA di tahun 2017 sebesar Rp 430,5 triliun.
Kepala BKPM, Thomas Lembong, angkat bicara soal turunnya investasi asing. Menurutnya, ada lima penghambat PMA masuk ke Tanah Air.
"Saya kira sudah sangat terkenal keluhan nomor satu adalah regulasi. Terlalu banyak peraturan, peraturannya abu-abu, tumpang tindih, dan sebagainya," kata Tom, usai Rapat Kerja Kementerian Perdagangan di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (13/3/2019).
Faktor penghambat kedua ada di aspek perpajakan. Contohnya pada indeks kemudahan usaha (Ease of Doing Business/EoDB) skor RI cukup jelek dalam indikator kemudahan membayar pajak.
"Bahkan di tahun 2018 skor kemudahan membayar pajak turun dibandingkan 2017," kata Tom.
Faktor ketiga, tenaga kerja di Tanah Air kurang terampil dibandingkan negara tetangga. "Keempat adalah aspek lahan, pertanahan, izin-izin terkait tanah, lahan dan bangunan," tambahnya.
Faktor kelima yang paling mencolok dan menjadi keluhan investor kepada BKPM adalah overdominasi BUMN.
"Ini juga semakin mencolok, semakin menjadi keluhan. Terus terang saja, investor merasa bahwa hubungan sektor swasta dan BUMN di negara ini semakin negatif, semakin kurang fair," ungkap Lembong.
Dia menambahkan, masalah overdominasi BUMN ini juga menjadi tantangan di berbagai negara, terutama di Tiongkok.
"Juga sudah banyak diakui, di Tiongkok saja BUMN juga menjadi beban mengganggu dinamika dari sektor swasta. Itu kira-kira yang menjadi keluhan investor," pungkasnya.
(wed/wed) Next Article Realisasi Investasi Triwulan I-2019 Naik 5,3%, Capai Rp 195 T
Most Popular