Internasional
Gubernur Bank Sentral Diberitakan Mundur, Rupee Anjlok
Rehia Sebayang, CNBC Indonesia
31 October 2018 14:57
Mumbai, CNBC Indonesia - Gubernur bank sentral India (Reserve Bank of India/ RBI) Urjit Patel dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk mengundurkan diri dari jabatannya akibat keretakan hubungan dengan pemerintah, beberapa saluran TV melaporkan, Rabu (31/10/2018). Kabar itu memicu aksi jual rupee dan obligasi negara tersebut.
Saluran televisi India CNBC-TV18 dan ET Now mengutip beberapa sumber yang mengatakan bahwa Patel kemungkinan akan mengundurkan diri, dilansir dari Reuters.
RBI dan kementerian keuangan menolak berkomentar.
Pemerintah telah menggunakan kekuatan yang belum pernah digunakan sebelumnya di bawah Undang-Undang RBI yang memungkinkannya untuk mengeluarkan arahan kepada gubernur bank sentral mengenai isu-isu terkait kepentingan umum, surat kabar Economic Times melaporkan, seperti dikutip Reuters.
Surat kabar itu mengatakan pemerintah telah mengirim surat kepada Gubernur RBI dalam beberapa pekan terakhir sebagai langkah memanfaatkan otoritas di bawah pasal 7 dari UU RBI. Pasal tersebut mencakup pada berbagai isu, mulai dari likuiditas untuk perusahaan pembiayaan non-bank, persyaratan modal untuk bank yang lemah, dan pinjaman untuk perusahaan kecil dan menengah.
Pasal 7 mengatakan 'Pemerintah Pusat dapat dari waktu ke waktu memberikan arahan tersebut kepada Bank karena mungkin, setelah berkonsultasi dengan Gubernur Bank, hal itu perlu dilakukan demi kepentingan publik'.
Aturan ini belum pernah digunakan di India sejak masa kemerdekaannya, menurut Economic Times.
Imbal hasil obligasi bertenor 10-tahun naik menjadi 7,87% dari penutupan sebelumnya di 7,83%.
Rupee melemah menjadi 73,99 terhadap dolar dari 73,6750 hari Selasa, setelah menyentuh 74,04, rekor terendah sejak 15 Oktober.
"Sulit untuk percaya bahwa Gubernur RBI akan mengundurkan diri karena itu belum pernah terjadi sebelumnya dan akan terlihat sebagai langkah yang cukup tidak bertanggung jawab dan tidak dewasa," kata seorang trader senior di bank asing. "Tapi cukup mengkhawatirkan jika pemerintah mencoba terus mengganggu operasi RBI."
Ketegangan antara RBI dan pemerintah telah menyebar ke publik setelah Wakil Gubernur Viral Acharya mengatakan pekan lalu bahwa merongrong independensi bank sentral bisa "berpotensi menimbulkan bencana".
Pernyataan itu mengindikasikan bank sentral kembali melawan tekanan pemerintah untuk melonggarkan kebijakannya dan mengurangi kekuatannya menjelang pemilihan umum yang jatuh tempo pada bulan Mei.
Menteri Keuangan Arun Jaitley juga turut menyalahkan bank sentral karena gagal menghentikan derasnya pinjaman selama 2008-2014 yang menyebabkan bank-bank terbebani kredit macet sebesar US$150 miliar (Rp 2.281 triliun).
Patel dan regulator lainnya, termasuk lembaga Pengatur Sekuritas dan Bursa India, Otoritas Pengaturan dan Pengembangan Asuransi, dan Otoritas Pembangunan dan Regulator Dana Pensiun, bertemu Jaitley dan pejabat kementerian keuangan lainnya pada pertemuan Dewan Stabilitas Keuangan dan Pembangunan pada hari Selasa untuk membahas krisis likuiditas.
Namun, tidak ada tanda pengunduran diri oleh Patel pada pertemuan itu, kata para pejabat.
Patel dan wakil gubernurnya akan bertemu dengan pejabat kementerian keuangan pada hari Jumat mendatang.
(prm) Next Article Krisis Shadow Banking, Bank Sentral India Akan Abaikan Rupee?
Saluran televisi India CNBC-TV18 dan ET Now mengutip beberapa sumber yang mengatakan bahwa Patel kemungkinan akan mengundurkan diri, dilansir dari Reuters.
RBI dan kementerian keuangan menolak berkomentar.
Surat kabar itu mengatakan pemerintah telah mengirim surat kepada Gubernur RBI dalam beberapa pekan terakhir sebagai langkah memanfaatkan otoritas di bawah pasal 7 dari UU RBI. Pasal tersebut mencakup pada berbagai isu, mulai dari likuiditas untuk perusahaan pembiayaan non-bank, persyaratan modal untuk bank yang lemah, dan pinjaman untuk perusahaan kecil dan menengah.
Pasal 7 mengatakan 'Pemerintah Pusat dapat dari waktu ke waktu memberikan arahan tersebut kepada Bank karena mungkin, setelah berkonsultasi dengan Gubernur Bank, hal itu perlu dilakukan demi kepentingan publik'.
Aturan ini belum pernah digunakan di India sejak masa kemerdekaannya, menurut Economic Times.
Imbal hasil obligasi bertenor 10-tahun naik menjadi 7,87% dari penutupan sebelumnya di 7,83%.
 Foto: Rupee Mata Uang India (REUTERS/Francis Mascarenhas) |
"Sulit untuk percaya bahwa Gubernur RBI akan mengundurkan diri karena itu belum pernah terjadi sebelumnya dan akan terlihat sebagai langkah yang cukup tidak bertanggung jawab dan tidak dewasa," kata seorang trader senior di bank asing. "Tapi cukup mengkhawatirkan jika pemerintah mencoba terus mengganggu operasi RBI."
Ketegangan antara RBI dan pemerintah telah menyebar ke publik setelah Wakil Gubernur Viral Acharya mengatakan pekan lalu bahwa merongrong independensi bank sentral bisa "berpotensi menimbulkan bencana".
Pernyataan itu mengindikasikan bank sentral kembali melawan tekanan pemerintah untuk melonggarkan kebijakannya dan mengurangi kekuatannya menjelang pemilihan umum yang jatuh tempo pada bulan Mei.
Menteri Keuangan Arun Jaitley juga turut menyalahkan bank sentral karena gagal menghentikan derasnya pinjaman selama 2008-2014 yang menyebabkan bank-bank terbebani kredit macet sebesar US$150 miliar (Rp 2.281 triliun).
Patel dan regulator lainnya, termasuk lembaga Pengatur Sekuritas dan Bursa India, Otoritas Pengaturan dan Pengembangan Asuransi, dan Otoritas Pembangunan dan Regulator Dana Pensiun, bertemu Jaitley dan pejabat kementerian keuangan lainnya pada pertemuan Dewan Stabilitas Keuangan dan Pembangunan pada hari Selasa untuk membahas krisis likuiditas.
Namun, tidak ada tanda pengunduran diri oleh Patel pada pertemuan itu, kata para pejabat.
Patel dan wakil gubernurnya akan bertemu dengan pejabat kementerian keuangan pada hari Jumat mendatang.
(prm) Next Article Krisis Shadow Banking, Bank Sentral India Akan Abaikan Rupee?
Most Popular