Internasional
Pemerintah Intervensi, Gubernur Bank Sentral Ini Mundur!
Wahyu Daniel, CNBC Indonesia
10 December 2018 19:21
Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur bank sentral India (Reserve Bank of India/RBI), Urjit Patel, mengumumkan pengunduran dirinya pada hari ini. Di tengah ramainya perselisihan soal campur tangan pemerintah pimpinan Perdana Menteri, Narendra Modi, kepada kebijakan bank sentral.
Dilansir dari AFP, Senin (10/12/2018), Urjit mengatakan pengunduran dirinya karena alasan pribadi. Namun laporan sejumlah media, Urjit merasa terganggu dengan campur tangan pemerintah kepada kebijakan bank sentral.
Sebelumnya diberitakan, pemerintah India telah menggunakan kekuatan yang belum pernah digunakan sebelumnya di bawah Undang-Undang RBI yang memungkinkannya untuk mengeluarkan arahan kepada gubernur bank sentral mengenai isu-isu terkait kepentingan umum, surat kabar Economic Times melaporkan, seperti dikutip Reuters.
Surat kabar itu mengatakan, pemerintah telah mengirim surat kepada Gubernur RBI sebagai langkah memanfaatkan otoritas di bawah pasal 7 dari UU RBI. Pasal tersebut mencakup pada berbagai isu, mulai dari likuiditas untuk perusahaan pembiayaan non-bank, persyaratan modal untuk bank yang lemah, dan pinjaman untuk perusahaan kecil dan menengah.
Pasal 7 mengatakan 'Pemerintah Pusat dapat dari waktu ke waktu memberikan arahan tersebut kepada Bank karena mungkin, setelah berkonsultasi dengan Gubernur Bank, hal itu perlu dilakukan demi kepentingan publik'.
Aturan ini belum pernah digunakan di India sejak masa kemerdekaannya, menurut Economic Times.
(wed/dru) Next Article Krisis Shadow Banking, Bank Sentral India Akan Abaikan Rupee?
Dilansir dari AFP, Senin (10/12/2018), Urjit mengatakan pengunduran dirinya karena alasan pribadi. Namun laporan sejumlah media, Urjit merasa terganggu dengan campur tangan pemerintah kepada kebijakan bank sentral.
Sebelumnya diberitakan, pemerintah India telah menggunakan kekuatan yang belum pernah digunakan sebelumnya di bawah Undang-Undang RBI yang memungkinkannya untuk mengeluarkan arahan kepada gubernur bank sentral mengenai isu-isu terkait kepentingan umum, surat kabar Economic Times melaporkan, seperti dikutip Reuters.
Pasal 7 mengatakan 'Pemerintah Pusat dapat dari waktu ke waktu memberikan arahan tersebut kepada Bank karena mungkin, setelah berkonsultasi dengan Gubernur Bank, hal itu perlu dilakukan demi kepentingan publik'.
Aturan ini belum pernah digunakan di India sejak masa kemerdekaannya, menurut Economic Times.
(wed/dru) Next Article Krisis Shadow Banking, Bank Sentral India Akan Abaikan Rupee?
Most Popular