Rasio Utang RI Tembus 30,31% dari PDB, Aman atau Bahaya?
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
24 September 2018 06:11
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan menegaskan bahwa rasio utang pemerintah yang sudah menembus 30,31% dari produk domestik bruto (PDB) masih cukup aman dan tidak mengindikasikan adanya tanda-tanda yang mengkhawatirkan.
Hal ini dikemukakan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman saat berbincang dengan CNBC Indonesia, akhir pekan lalu, dikutip Senin (24/9/2018).
"Sekarang batas yang ditetapkan dalam UU Keuangan Negara berapa? Jadi, tidak ada istilah lampu kuning, karena masih terkendali," kata Luky.
Total utang pemerintah hingga periode Agustus 2018 memang kembali bertambah menjadi Rp 4.363,1 triliun, atau melonjak hingga Rp 547,4 triliun dibandingkan utang pemerintah pada periode sama Rp 3.825,7 triliun.
Menurut Luky, lonjakan utang pada periode tersebut disebabkan oleh nilai mata uang rupiah yang melemah terhadap sejumlah mata uang asing, terutama terhadap dolar Amerika Serikat (AS).
Secara keseluruhan, Luky menegaskan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan secara berlebih atas posisi rasio utang yang menembus 30,31%. Apalagi, kondisi APBN di tengah tahun masih cukup positif.
Hal tersebut, tercermin dari posisi keseimbangan primer yang mencetak surplus Rp 11,6 triliun. Luky mengatakan, kondisi tersebut mencerminkan bahwa pemerintah tak lagi menarik utang untuk bayar utangan.
Selain itu, defisit anggaran sampai Agustus 2018 pun hanya Rp 150,7 triliun atau jauh lebih terkendali dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp 224,9 triliun.
"Artinya apa? Defisit makin berkurang, pembiayaan tidak terlalu besar. Arahnya semua sekarang sudah positif," katanya.
(prm) Next Article Sri Mulyani Sudah Tarik Utang Baru Rp 179,2 T Sampai Mei
Hal ini dikemukakan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman saat berbincang dengan CNBC Indonesia, akhir pekan lalu, dikutip Senin (24/9/2018).
"Sekarang batas yang ditetapkan dalam UU Keuangan Negara berapa? Jadi, tidak ada istilah lampu kuning, karena masih terkendali," kata Luky.
Menurut Luky, lonjakan utang pada periode tersebut disebabkan oleh nilai mata uang rupiah yang melemah terhadap sejumlah mata uang asing, terutama terhadap dolar Amerika Serikat (AS).
 Foto: infografis/Sang pemberi Pinjaman setia RI/Aristya Rahadian krisabella |
Hal tersebut, tercermin dari posisi keseimbangan primer yang mencetak surplus Rp 11,6 triliun. Luky mengatakan, kondisi tersebut mencerminkan bahwa pemerintah tak lagi menarik utang untuk bayar utangan.
Selain itu, defisit anggaran sampai Agustus 2018 pun hanya Rp 150,7 triliun atau jauh lebih terkendali dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp 224,9 triliun.
"Artinya apa? Defisit makin berkurang, pembiayaan tidak terlalu besar. Arahnya semua sekarang sudah positif," katanya.
(prm) Next Article Sri Mulyani Sudah Tarik Utang Baru Rp 179,2 T Sampai Mei
Most Popular