Internasional
Jepang Akan Naikkan Pajak Penjualan di 2019
Ester Christine Natalia, CNBC Indonesia
04 September 2018 11:32
Jakarta, CNBC Indonesia - Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe berjanji untuk menindaklanjuti kenaikan pajak penjualan yang dijadwalkan tahun depan "dengan segala cara". Ia juga akan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi dampak pungutan yang lebih tinggi itu terhadap konsumsi, tulis harian Nikkei yang dilansir dari CNBC International hari Selasa (4/9/2018).
Abe mengatakan partai pengusungnya, yaitu Partai Liberal Demokrat (Liberal Democratic Party/LDP), memenangkan pemilu legislatif tahun lalu dengan janji untuk menindaklanjuti kenaikan pajak penjualan. Kenaikan tersebut dilakukan guna membuat sistem kesejahteraan sosial Jepang lebih berkelanjutan.
"Kami harus menyelesaikan ini dengan segala cara," kata Abe dalam sebuah wawancara dengan harian tersebut. Ia merujuk pada kenaikan pajak menjadi 10% dari 8% di bulan Oktober tahun depan.
Abe dua kali menunda kenaikan pajak setelah peningkatan pajak hingga 8% dari 5% di tahun 2014 menyebabkan Negara Matahari Terbit mengalami resesi.
Beberapa analis memperingatkan kenaikan pajak yang rencananya dilakukan tahun depan dapat merugikan konsumsi rumah tangga yang sudah rentan saat lonjakan pembangunan menjelang Tokyo Olympic Games 2020 kemungkinan sudah mereda.
Abe mengatakan dampak kenaikan pajak hingga 10% akan lebih kecil dibandingkan kenaikan ke angka 8% sebelumnya. Dia juga mengatakan pemerintah akan mengambil langkah-langkah untuk mengerem penurunan konsumsi yang diproyeksikan terjadi setelah kenaikan tersebut.
Ketika mengomentari tentang apakah pemerintah bisa menyatakan deflasi sudah berakhir bahkan sebelum inflasi melampaui target Bank of Japan (BOJ) sebesar 2%, Abe mengatakan kunci keputusannya adalah pertumbuhan lapangan kerja.
"Jepang mungkin tidak mencapai target inflasi [BOJ], tetapi apa yang sangat kita fokuskan adalah pekerjaan," katanya.
Perekonomian Jepang akan mencatatkan periode pertumbuhan terpanjang pasca-perang berkat pesatnya ekspor dan belanja modal. Tingkat pengangguran juga anjlok ke titik terendah dalam sejarah. Bahkan para analis berkata tingkatnya sudah mendekati level lapangan kerja penuh.
Namun, inflasi masih jauh dari target harga BOJ. Sebab, perusahaan tetap mewaspadai risiko bahwa kenaikan harga bisa menakut-nakuti konsumen yang sangat sensitif terhadap biaya hidup.
(prm) Next Article PM Jepang Tak Akan Naikkan Pajak Jika Ekonomi Tertekan
Abe mengatakan partai pengusungnya, yaitu Partai Liberal Demokrat (Liberal Democratic Party/LDP), memenangkan pemilu legislatif tahun lalu dengan janji untuk menindaklanjuti kenaikan pajak penjualan. Kenaikan tersebut dilakukan guna membuat sistem kesejahteraan sosial Jepang lebih berkelanjutan.
"Kami harus menyelesaikan ini dengan segala cara," kata Abe dalam sebuah wawancara dengan harian tersebut. Ia merujuk pada kenaikan pajak menjadi 10% dari 8% di bulan Oktober tahun depan.
Beberapa analis memperingatkan kenaikan pajak yang rencananya dilakukan tahun depan dapat merugikan konsumsi rumah tangga yang sudah rentan saat lonjakan pembangunan menjelang Tokyo Olympic Games 2020 kemungkinan sudah mereda.
Abe mengatakan dampak kenaikan pajak hingga 10% akan lebih kecil dibandingkan kenaikan ke angka 8% sebelumnya. Dia juga mengatakan pemerintah akan mengambil langkah-langkah untuk mengerem penurunan konsumsi yang diproyeksikan terjadi setelah kenaikan tersebut.
Ketika mengomentari tentang apakah pemerintah bisa menyatakan deflasi sudah berakhir bahkan sebelum inflasi melampaui target Bank of Japan (BOJ) sebesar 2%, Abe mengatakan kunci keputusannya adalah pertumbuhan lapangan kerja.
"Jepang mungkin tidak mencapai target inflasi [BOJ], tetapi apa yang sangat kita fokuskan adalah pekerjaan," katanya.
Perekonomian Jepang akan mencatatkan periode pertumbuhan terpanjang pasca-perang berkat pesatnya ekspor dan belanja modal. Tingkat pengangguran juga anjlok ke titik terendah dalam sejarah. Bahkan para analis berkata tingkatnya sudah mendekati level lapangan kerja penuh.
Namun, inflasi masih jauh dari target harga BOJ. Sebab, perusahaan tetap mewaspadai risiko bahwa kenaikan harga bisa menakut-nakuti konsumen yang sangat sensitif terhadap biaya hidup.
(prm) Next Article PM Jepang Tak Akan Naikkan Pajak Jika Ekonomi Tertekan
Most Popular