Sri Mulyani Kantongi Audit BPJS Kesehatan, Siap Bailout?
Lidya Julita S, CNBC Indonesia
17 August 2018 10:38
Jakarta, CNBC Indonesia - Skema penyelamatan BPJS Kesehatan akan segera diputuskan. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, saat ini sudah mengantongi hasil audit internal BPJS Kesehatan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo saat mengikuti upacara Kemerdekaan di Lapangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
"Sudah [ada keputusan], sudah diserahkan ke bu Menteri [Sri Mulyani] hasilnya," ungkap Mardiasmo di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (17/8/2018).
Sebelumnya, rapat tingkat menteri yang membahas tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang diselenggarakan hari ini (9/8/2018) belum menelurkan hasil. Pasalnya, pemerintah masih menunggu hasil audit.
Seperti diketahaui, pemerintah memiliki rencana penyelamatan BPJS Kesehatan salah satunya melalui bailout.
Sejak berdiri pada 1 Januari 2014, BPJS Kesehatan terus dirundung ketidaksesuaian antara penerimaan iuran dan pembayaran klaim.
Pada 2015, BPJS Kesehatan mengalami defisit sekitar Rp 5,85 triliun. Kemudian pada 2016 sekitar Rp 7 triliun. Lalu pada 2017 membesar menjadi Rp 9,75 triliun. Setiap tahunnya pula, pemerintah mengucurkan dana untuk menambal defisit tersebut.
Setelah audit dari BPKP dirilis, Pemerintah akan melakukan bailout atau menyiapkan dana untuk menambal defisit itu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan ada dana langsung dari APBN untuk menutup defisit. "Sebagian akan kita tutup dan akan kita tambahkan tapi kita lihat hitungannya masih sangat goyang," ujarnya beberapa waktu lalu.
(ray/ray) Next Article Bailout BPJS Tunggu Audit Keuangan, Ini Kata Kepala BPKP
Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo saat mengikuti upacara Kemerdekaan di Lapangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
"Sudah [ada keputusan], sudah diserahkan ke bu Menteri [Sri Mulyani] hasilnya," ungkap Mardiasmo di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (17/8/2018).
Seperti diketahaui, pemerintah memiliki rencana penyelamatan BPJS Kesehatan salah satunya melalui bailout.
Sejak berdiri pada 1 Januari 2014, BPJS Kesehatan terus dirundung ketidaksesuaian antara penerimaan iuran dan pembayaran klaim.
Pada 2015, BPJS Kesehatan mengalami defisit sekitar Rp 5,85 triliun. Kemudian pada 2016 sekitar Rp 7 triliun. Lalu pada 2017 membesar menjadi Rp 9,75 triliun. Setiap tahunnya pula, pemerintah mengucurkan dana untuk menambal defisit tersebut.
Setelah audit dari BPKP dirilis, Pemerintah akan melakukan bailout atau menyiapkan dana untuk menambal defisit itu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan ada dana langsung dari APBN untuk menutup defisit. "Sebagian akan kita tutup dan akan kita tambahkan tapi kita lihat hitungannya masih sangat goyang," ujarnya beberapa waktu lalu.
(ray/ray) Next Article Bailout BPJS Tunggu Audit Keuangan, Ini Kata Kepala BPKP
Most Popular