Asosiasi Asuransi Jiwa: BPJS Kesehatan Harus Diaudit Penuh
gita rossiana, CNBC Indonesia
07 August 2018 12:16
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah berencana menambal defisit yang diderita BPJS Kesehatan. Bailout diperlukan agar badan itu tetap dapat memberikan penjaminan keseahatan bagi masyarakat.
Terkait dengan hal itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Sianipar mengatakan seharusnya dilakukan audit penuh terhadap BPJS Kesehatan.
Hal ini bertujuan untuk menemukan penyebab dari defisit berkepanjangan yang terjadi di BPJS Kesehatan.
"Kenapa nombok muluk, menurut saya mesti diaudit secara seksama dan teliti, lalu dievaluasi dan analisis supaya ketahuan apa penyebabnya. Baru lah dari situ dicarikan solusinya," ujar dia kepada CNBC Indonesia, Selasa (7/8/2018).
Menurut dia banyaknya penjaminan penyakit yang ada di BPJS Kesehatan bisa saja bukan penyebab utama defisit.
"Kan belum tentu dari coverage, bisa saja dari hal lain," kata dia.
Apalagi, sesuai peraturan, BPJS Kesehatan memang melindungi seluruh masyarakat Indonesia dengan coverage yang luas. Sehingga apabila penjaminan dibatasi, maka bisa melanggar peraturan perundang-undangan.
Sementara itu mengenai kerjasama dengan perusahaan asuransi komersial dalam bentuk koordinasi manfaat, menurut Togar sejauh ini sudah tidak pernah didiskusikan lagi antara asosiasi dan BPJS Kesehatan.
"Mudah-mudahan teman-teman bisa berkoordinasi langsung dan menemukan format yang bisa disepakati,"ucap dia.
(ray/ray) Next Article Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Hingga Dua Kali Lipat
Terkait dengan hal itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Sianipar mengatakan seharusnya dilakukan audit penuh terhadap BPJS Kesehatan.
Hal ini bertujuan untuk menemukan penyebab dari defisit berkepanjangan yang terjadi di BPJS Kesehatan.
Menurut dia banyaknya penjaminan penyakit yang ada di BPJS Kesehatan bisa saja bukan penyebab utama defisit.
"Kan belum tentu dari coverage, bisa saja dari hal lain," kata dia.
Apalagi, sesuai peraturan, BPJS Kesehatan memang melindungi seluruh masyarakat Indonesia dengan coverage yang luas. Sehingga apabila penjaminan dibatasi, maka bisa melanggar peraturan perundang-undangan.
Sementara itu mengenai kerjasama dengan perusahaan asuransi komersial dalam bentuk koordinasi manfaat, menurut Togar sejauh ini sudah tidak pernah didiskusikan lagi antara asosiasi dan BPJS Kesehatan.
"Mudah-mudahan teman-teman bisa berkoordinasi langsung dan menemukan format yang bisa disepakati,"ucap dia.
(ray/ray) Next Article Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Hingga Dua Kali Lipat
Most Popular