Bailout BPJS Kesehatan Diputuskan Kamis Pekan Ini
Arys Aditya, CNBC Indonesia
07 August 2018 08:31
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah bersiap mengucurkan dana talangan untuk menutup sebagian defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hingga sebesar Rp 5 triliun.
Kepastian keputusan tersebut akan diambil pada Kamis pekan ini setelah mendengarkan pemeriksaan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengungkapkan Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani untuk memimpin rapat perumusan itu.
"Kesimpulannya, hari Kamis kita akan rapat di Ibu Menko PMK. Diserahkan ke Bu Menko untuk diselesaikan, bagaimana nanti pelayanan mayarakat tidak berhenti dan berjalan dengan baik," kata Fahmi usai rapat bersama Presiden di Istana Merdeka, Senin (6/8/2018).
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan ada dana langsung dari APBN untuk menutup defisit, dan bukan melalui skema penyertaan modal negara (PMN).
"Sebagian akan kita tutup dan akan kita tambahkan tapi kita lihat hitungannya masih sangat goyang," tuturnya.
Seorang sumber menyebut Presiden Joko Widodo menaruh perhatian besar terhadap persoalan ini.
"Presiden memerintahkan menteri-menterinya untuk mencari cara menutup defisit tersebut," ujar sumber ini.
Seperti disebut dalam PP mengenai BPJS Kesehatan, lembaga tersebut memiliki tiga opsi untuk menambal defisit. Opsi pertama adalah kenaikan premi atau iuran peserta. Kedua, pengurangan layanan. Ketiga, bantuan langsung dari anggaran negara.
(hps) Next Article Jelang Bailout BPJS Kesehatan, Kemenkeu Rapat Dengan BPKP
Kepastian keputusan tersebut akan diambil pada Kamis pekan ini setelah mendengarkan pemeriksaan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengungkapkan Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani untuk memimpin rapat perumusan itu.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan ada dana langsung dari APBN untuk menutup defisit, dan bukan melalui skema penyertaan modal negara (PMN).
"Sebagian akan kita tutup dan akan kita tambahkan tapi kita lihat hitungannya masih sangat goyang," tuturnya.
Seorang sumber menyebut Presiden Joko Widodo menaruh perhatian besar terhadap persoalan ini.
"Presiden memerintahkan menteri-menterinya untuk mencari cara menutup defisit tersebut," ujar sumber ini.
Seperti disebut dalam PP mengenai BPJS Kesehatan, lembaga tersebut memiliki tiga opsi untuk menambal defisit. Opsi pertama adalah kenaikan premi atau iuran peserta. Kedua, pengurangan layanan. Ketiga, bantuan langsung dari anggaran negara.
(hps) Next Article Jelang Bailout BPJS Kesehatan, Kemenkeu Rapat Dengan BPKP
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular