Nasib Bailout BPJS Kesehatan Diputuskan Minggu Depan
09 August 2018 16:34
Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris menyerahkan sepenuhnya pemberian dana talangan kepada pemerintah. Saat ini keuangan BPJS Kesehatan masih diaudit BPKP.
"Keputusannya tunggu minggu depan," ujar Fahmi di kantor kementerian Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kamis (9/8/2018).
Fahmi mengatakan selama ini BPJS Kesehatan menggunakan prinsip anggaran berimbang dimana semuanya direncanakan dengan baik.
"Kita menyusun rencana kerja tahunan yang disusun bersama dengan menteri kesehatan, Menkeu (menteri keuangan, DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional), semua sudah. pada akhirnya diputus di peraturan menteri, semua tanda tangan," tambah Fahmi.
Fahmi menambahkan semua pihak yang terkait tahu pada 2018 ada mismatch (beban klaim lebih tinggi dari jumlah iuran).
"Prinsipnya pelayan kepada masyarakat itu berjalan terus menerus jangan pelayan berhenti. itu prinsip kita pemerintah. soal dari mana sumbernya dan bagaiman penyelesaiannya itu bagian kami, pemerintah. BPJS akn bagian dari pemerintah, ada kemenkeu, kemenkes," terangnya.
Asal tahu saja, BPJS Kesehatan sedang menghadapi masalah defisit keuangan yang mencapai Rp 5 triliun. Defisit ini terjadi karena beban klaim lebih tinggi dari jumlah iuran. Untuk menyelesaikan pemerintah perlu campur tangan dengan memberikan dana talangan.
(roy)
"Keputusannya tunggu minggu depan," ujar Fahmi di kantor kementerian Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kamis (9/8/2018).
"Kita menyusun rencana kerja tahunan yang disusun bersama dengan menteri kesehatan, Menkeu (menteri keuangan, DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional), semua sudah. pada akhirnya diputus di peraturan menteri, semua tanda tangan," tambah Fahmi.
Fahmi menambahkan semua pihak yang terkait tahu pada 2018 ada mismatch (beban klaim lebih tinggi dari jumlah iuran).
"Prinsipnya pelayan kepada masyarakat itu berjalan terus menerus jangan pelayan berhenti. itu prinsip kita pemerintah. soal dari mana sumbernya dan bagaiman penyelesaiannya itu bagian kami, pemerintah. BPJS akn bagian dari pemerintah, ada kemenkeu, kemenkes," terangnya.
Asal tahu saja, BPJS Kesehatan sedang menghadapi masalah defisit keuangan yang mencapai Rp 5 triliun. Defisit ini terjadi karena beban klaim lebih tinggi dari jumlah iuran. Untuk menyelesaikan pemerintah perlu campur tangan dengan memberikan dana talangan.
