PGN Akuisisi 51% Pertagas, BUMN: Intinya Jadi Mayoritas
09 July 2018 16:38
Jakarta, CNBC Indonesia- Staf Khusus Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Wianda A Pusponegoro menjelaskan alasan akuisisi Pertagas oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk (PGAS) hanya mengambil 51% saham.
Wianda mengatakan, hal itu tidak lepas dari fokus utama pemerintah dalam hal pembentukan holding, yang penting sudah menjadi pemegang saham mayoritas.
"Saat ini 51% dulu, yang penting sudah mayoritas, karena yang utama bagi kami adalah apapun bentuk holdingnya, itu kan untuk dua hal, efisiensi dan peningkatan nilai perusahaan. Jadi, yang penting itu dulu kami jalani," terang Wianda kepada media saat dijumpai di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (9/7/2018).
Dengan begitu, lanjutnya, dalam hal PGN dan Pertagas, sudah ada sinergi dan tidak perlu membangun dua pipa gas di lokasi yang bersamaan, sehingga ada efisiensi investasi, belanja modal (capex), dan pengeluaran operasional (opex).
"Pemeliharan dan perawatan bisa dilakukan secara bersama-sama. Kami jadi bisa atur semua pipa gas tidak di lokasi yang sama, sehingga penyebaran pipa gas bisa lebih luas lagi, masuk ke wilayah-wilayah yang selama ini belum tersambung pipa gas," jelas Wianda.
Ia pun mengaku belum tahu apakah nanti akan mengakuisisi sisa saham Pertagas yang belum diambilalih PGN. Menurutnya, keputusan tersebut ada di tangan deputi BUMN terkait.
"Belum tahu, nanti di-update ke pihak dan deputi terkait," pungkasnya.
Sebagai informasi, setelah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (Conditional Sales Purchase Agreement/CSPA), PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk kini resmi memiliki 51% saham Pertagas.
"Satu demi satu tahapan proses integrasi antara PGN dan Pertagas ini kami lalui dan pada hari ini melakukan penandatanganan CSPA," kata Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama melalui keterangan resmi yang diterima CNBC Indonesia, Jumat (29/6/2018).
Lebih lanjut, Rachmat mengatakan, sesuai dengan CSPA, langkah berikutnya yakni menyelesaikan transaksi dalam kurun waktu 90 hari ke depan. Selain itu, integrasi bisnis di sektor milir migas ini dilakukan guna mendorong perekonomian dan ketahanan energi nasional melalui pengelolaan infrastruktur gas yang terhubung dari Indonesia bagian Barat (Arun) hingga Indonesia Bagian Timur (Papua).
Adapun, saat ini PGN tengah mencari pendanaan dari perbankan sebesar Rp 10-11 triliun, untuk mendanai nilai transaksi akuisisi yang sebesar Rp 16,6 triliun.
(gus/hps)
Wianda mengatakan, hal itu tidak lepas dari fokus utama pemerintah dalam hal pembentukan holding, yang penting sudah menjadi pemegang saham mayoritas.
"Saat ini 51% dulu, yang penting sudah mayoritas, karena yang utama bagi kami adalah apapun bentuk holdingnya, itu kan untuk dua hal, efisiensi dan peningkatan nilai perusahaan. Jadi, yang penting itu dulu kami jalani," terang Wianda kepada media saat dijumpai di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (9/7/2018).
Dengan begitu, lanjutnya, dalam hal PGN dan Pertagas, sudah ada sinergi dan tidak perlu membangun dua pipa gas di lokasi yang bersamaan, sehingga ada efisiensi investasi, belanja modal (capex), dan pengeluaran operasional (opex).
"Pemeliharan dan perawatan bisa dilakukan secara bersama-sama. Kami jadi bisa atur semua pipa gas tidak di lokasi yang sama, sehingga penyebaran pipa gas bisa lebih luas lagi, masuk ke wilayah-wilayah yang selama ini belum tersambung pipa gas," jelas Wianda.
Ia pun mengaku belum tahu apakah nanti akan mengakuisisi sisa saham Pertagas yang belum diambilalih PGN. Menurutnya, keputusan tersebut ada di tangan deputi BUMN terkait.
"Belum tahu, nanti di-update ke pihak dan deputi terkait," pungkasnya.
Sebagai informasi, setelah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (Conditional Sales Purchase Agreement/CSPA), PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk kini resmi memiliki 51% saham Pertagas.
"Satu demi satu tahapan proses integrasi antara PGN dan Pertagas ini kami lalui dan pada hari ini melakukan penandatanganan CSPA," kata Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama melalui keterangan resmi yang diterima CNBC Indonesia, Jumat (29/6/2018).
Lebih lanjut, Rachmat mengatakan, sesuai dengan CSPA, langkah berikutnya yakni menyelesaikan transaksi dalam kurun waktu 90 hari ke depan. Selain itu, integrasi bisnis di sektor milir migas ini dilakukan guna mendorong perekonomian dan ketahanan energi nasional melalui pengelolaan infrastruktur gas yang terhubung dari Indonesia bagian Barat (Arun) hingga Indonesia Bagian Timur (Papua).
Adapun, saat ini PGN tengah mencari pendanaan dari perbankan sebesar Rp 10-11 triliun, untuk mendanai nilai transaksi akuisisi yang sebesar Rp 16,6 triliun.
(gus/hps)
