Dolar AS Lompat ke Rp 14.200/US$, Ini Komentar Sri Mulyani
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
28 June 2018 11:15
Jakarta, CNBC indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara mengenai pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hari ini yang sudah menembus level Rp 14.200/US$.
Berbicara di Aula Dhanapala, kompleks Kementerian Keuangan, bendahara negara menganggap depresiasi rupiah sejauh ini masih dalam batas normal, mengikuti trend global.
"Kita melihat selama mencerminkan suatu fundamental dan kekuatan ekonomi yang tidak berubah atau bergerak jauh dari faktor positifnya, kami lihat ini sebagai adjustment yang normal," kata Sri Mulyani, Kamis (28/6/2018).
Berdasarkan kurs acuan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia (BI), rupiah terhadap dolar AS berada di Rp 14.271/US$, atau melemah 0,76% dibandingkan pentupan sebelum libur Pilkada, atau terlemah sejak Oktober 2015.
Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, pelemahan rupiah karena pengaruh dari internal maupun eksternal seperti kebijakan fiskal pemerintah, moneter BI, kondisi neraca pembayaran, serta gejolak ekonomi global.
Dari sisi kebijakan fiskal, pemeirntah menegaskan akan tetap menjaga defisit kas keuangan negara terjaga. Upaya pemerintah melakukan pembiayaan anggaran melalui penerbitan surat utang, pun akan mengedepankan prinsip kehati-hatian.
"Dari sisi penerimaan dan belanja akan terus disampaikan agar ada yang namanya kepercayaan meskipun terjadi perubahan yang cukup besar," katanya.
Sementara dari kebijakan moneter, Sri Mulyani menyebut bahwa bank sentral sudah secara jelas menegaskan bahwa ruang untuk menaikkan bunga acuan terbuka lebar dalam rapat dewan gubernur (RDG) bulan ini.
"Kalau yang sifatnya relatif, seperti perubahan karena kebijakan AS, penguatan dolar, dan arus modal, maka kita perlu mitigasi. Kalau menghilangkan sama sekali, tidak mungkin," jelasnya.
Perencanaan Matang Bisa Tekan Defisit APBN
Pada kesempatan yang sama, Sri Mulyani mensosialisasikan Peraturan Presiden 16/2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Bendahara negara kembali menyindir setiap satuan kerja (satker) di kementerian dan lembaga yang kerap kali melakukan perencanaan keuangan yang tak sesuai dengan realitanya.
"Dalam proses APBN, banyak sekali K/L, terutama dari bottom up satker kurang melakukan pembelajaran dari yang mereka rencanakan," kata Sri Mulyani.
"Sehingga, sering kali APBN dibuat seakan-akan menjadi besar, tapi eksekusinya tidak sebesar yang di desain dan diundangkan," jelas bendahara negara.
Perencanaan belanja setiap K/L yang tidak akurat, pada akhirnya membuat pembiayaan kas keuangan negara menjadi lebih besar, sesuatu hal seharusnya bisa ditekan.
Pada tahun ini, total belanja pemerintah pusat mencapai Rp 1.454,5 triliun, sementara transfer ke daerah sebesar Rp 766,2 triliun. Dengan perencanaan yang matang, maka pembiayaan pun bisa ditekan.
"Defisit bisa ditekan lebih kecil lagi kalau kita lebih akurat dalam merencankan bekanja negara," katanya.
(dru) Next Article Kondisi Realisasi APBN 2018 yang Makin Jauh dari Asumsinya
Berbicara di Aula Dhanapala, kompleks Kementerian Keuangan, bendahara negara menganggap depresiasi rupiah sejauh ini masih dalam batas normal, mengikuti trend global.
"Kita melihat selama mencerminkan suatu fundamental dan kekuatan ekonomi yang tidak berubah atau bergerak jauh dari faktor positifnya, kami lihat ini sebagai adjustment yang normal," kata Sri Mulyani, Kamis (28/6/2018).
Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, pelemahan rupiah karena pengaruh dari internal maupun eksternal seperti kebijakan fiskal pemerintah, moneter BI, kondisi neraca pembayaran, serta gejolak ekonomi global.
Dari sisi kebijakan fiskal, pemeirntah menegaskan akan tetap menjaga defisit kas keuangan negara terjaga. Upaya pemerintah melakukan pembiayaan anggaran melalui penerbitan surat utang, pun akan mengedepankan prinsip kehati-hatian.
"Dari sisi penerimaan dan belanja akan terus disampaikan agar ada yang namanya kepercayaan meskipun terjadi perubahan yang cukup besar," katanya.
Sementara dari kebijakan moneter, Sri Mulyani menyebut bahwa bank sentral sudah secara jelas menegaskan bahwa ruang untuk menaikkan bunga acuan terbuka lebar dalam rapat dewan gubernur (RDG) bulan ini.
"Kalau yang sifatnya relatif, seperti perubahan karena kebijakan AS, penguatan dolar, dan arus modal, maka kita perlu mitigasi. Kalau menghilangkan sama sekali, tidak mungkin," jelasnya.
Perencanaan Matang Bisa Tekan Defisit APBN
Pada kesempatan yang sama, Sri Mulyani mensosialisasikan Peraturan Presiden 16/2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Bendahara negara kembali menyindir setiap satuan kerja (satker) di kementerian dan lembaga yang kerap kali melakukan perencanaan keuangan yang tak sesuai dengan realitanya.
"Dalam proses APBN, banyak sekali K/L, terutama dari bottom up satker kurang melakukan pembelajaran dari yang mereka rencanakan," kata Sri Mulyani.
"Sehingga, sering kali APBN dibuat seakan-akan menjadi besar, tapi eksekusinya tidak sebesar yang di desain dan diundangkan," jelas bendahara negara.
Perencanaan belanja setiap K/L yang tidak akurat, pada akhirnya membuat pembiayaan kas keuangan negara menjadi lebih besar, sesuatu hal seharusnya bisa ditekan.
Pada tahun ini, total belanja pemerintah pusat mencapai Rp 1.454,5 triliun, sementara transfer ke daerah sebesar Rp 766,2 triliun. Dengan perencanaan yang matang, maka pembiayaan pun bisa ditekan.
"Defisit bisa ditekan lebih kecil lagi kalau kita lebih akurat dalam merencankan bekanja negara," katanya.
(dru) Next Article Kondisi Realisasi APBN 2018 yang Makin Jauh dari Asumsinya
Most Popular