Internasional
Nah Lo! Aliran Dana Junta Myanmar 'Dikebiri' Perusahaan Ini
Foto: Seorang aktivis memegang potret Panglima Tertinggi Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing (AP/Tatan Syuflana)
Jakarta, CNBC Indonesia - Perusahaan energi Perancis, Total, serta Amerika Serikat (AS), Chevron, menangguhkan pembayaran ke perusahaan milik junta militer Myanmar. Ini terkait usaha patungan gas melalui Perusahaan Transportasi Gas Moattama (MGTC).
Pernyataan dikeluarkan Kamis (27/5/2021). Total dan Chevron memutuskan hal ini setelah pertemuan dengan MGTC, perusahaan yang memiliki pipa penghubung ladang gas Yadana, Myanmar dan Thailand.
"Total mengutuk kekerasan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di Myanmar," ujar Total dikutip Reuters.
"Menegaskan kembali bahwa akan mematuhi setiap keputusan yang mungkin diambil oleh otoritas internasional dan nasional yang relevan, termasuk sanksi yang berlaku yang dikeluarkan oleh otoritas Uni Eropa atau AS.
Hal senada juga dikatakan Chevron. Dikatakan bahwa krisis kemanusiaan di Myanmar membutuhkan tanggapan kolektif.
"Setiap tindakan harus dipertimbangkan dengan hati-hati untuk memastikan rakyat Myanmar tidak lagi dirugikan oleh konsekuensi yang tidak diinginkan dan tak terduga dari keputusan yang bermaksud baik," kata Chevron dalam sebuah pernyataan.
Total adalah pemegang saham terbesar di MGTC dengan 31,24% sedangkan Chevron memegang 28%. Sisanya adalah PTT Eksplorasi dan Produksi Umum (PTTEP), lalu Perusahaan Minyak dan Gas Myanma Thailand.
Terletak di lepas pantai barat daya Myanmar di Teluk Martaban, ladang Yadana memproduksi gas untuk dikirim ke pembangkit listrik di Thailand. Mereka juga memasok pasar domestik Myanmar, melalui pipa lepas pantai yang dibangun dan dioperasikan oleh perusahaan energi negara Myanmar Oil and Gas Enterprise.
Total mengatakan pihaknya terus menjaga produksi ladang gas Yadana agar tidak mengganggu pasokan listrik yang vital bagi penduduk lokal Myanmar dan Thailand.
Langkah yang diambil Total dan Chevron mendapatkan pujian dari para aktivis pro-demokrasi. Justice for Myanmar, sebuah kelompok aktivis, menyambut baik keputusan untuk menangguhkan pembayaran dividen, yang dikatakan akan membatasi satu sumber pendapatan bagi junta.
Sebelumnya perusahaan internasional yang berbisnis di negara itu mendapat tekanan dari kelompok HAM dan pemerintah sipil paralel Myanmar. Mereka diminta untuk meninjau operasi guna menghentikan pembayaran mengalir ke pemerintah militer.
Myanmar berada dalam kekacauan sejak tentara menggulingkan pemerintah terpilih dan menahan pemimpin Aung San Suu Kyi pada 1 Februari. Junta juga menanggapi protes pro demokrasi dengan kekerasan brutal.
[Gambas:Video CNBC]
Junta Militer Tangkap Aktor Top Myanmar, 120 Selebriti Diburu
(sef/sef)
