
Pemerintah Rangkul Program Vaksin Nusantara Terawan?

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi VII DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Konsorsium Riset dan InovasiĀ Covid-19 dan Tim Peneliti Vaksin Nusantara di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/6/2021).
Salah satu kesimpulan rapat itu berbunyi: "Komisi VII DPR RI mendukung Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19 untuk memasukkan riset Vaksin Imun Nusantara Sel Dendritik yang dikembangkan oleh Dr. dr. Terawan Agus Putranto Sp. Rad ke dalam pengembangan riset Vaksin Covid-19 pada Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19".
Salah satu anggota Komisi VII DPR RI yang mendukung hal itu adalah Mulyanto dari Fraksi PKS.
"Sikap politik PKS adalah Vaksin Nusantara dimasukkan ke dalam konsorsium riset vaksin bagian dari 7 platform menjadi 8 platform," kata dia.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Mercy Chriesty Barends dari PDIP. Dia menyatakan sebenarnya tidak jadi masalah jika Vaksin Nusantara tidak masuk dalam konsorsium. Namun, menurut dia, terdapat diskriminasi pada Vaksin Nusantara. Mercy meminta untuk konsorsium menggandeng seluruh anak bangsa untuk menyelesaikan soal vaksin.
Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19, Ismunandar menjelaskan semua riset akan digandeng dalam konsorsium. Misalnya Unpad yang awalnya belum masuk, namun akhirnya ikut. Dia bilang konsorsium terbuka pada semua kelompok.
Ismunandar mengatakan prioritas utama adalah kelompok yang akan bergabung harus memiliki niat untuk mau bergabung dalam konsorsium. Nantinya akan ada evaluasi secara periodik secara internal.
Sementara itu, inisiator Vaksin Nusantara Letnan Jenderal TNI (Purn) dr. Terawan Agus Putranto juga tidak ada persoalan jika bersatu dengan konsorsium.
"Yang penting menguntungkan ada percepatan atau tidak. Kalau itu menghambat untuk apa. Kalau pengetahuan secara ilmiah jelas sama. Semuanya adalah etik, publikasi itu hal yang simpel," kata mantan menteri kesehatan itu.
(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Vaksin Nusantara: Dikritik BPOM, Didukung DPR & Kata Jokowi