Ini Bocoran Aturan Baru Postelsiar Turunan UU Ciptaker

Tech - Novina Putri Bestari, CNBC Indonesia
29 March 2021 14:45
Gedung Kominfo. Foto: detikINET/Agus Tri Haryanto

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Kominfo telah menyiapkan lima Rancangan Peraturan Menteri atau RPM. Menurut Menteri Kominfo Johnny Plate, RPM ini adalah bagian dari regulasi UU Cipta Kerja yang Diundangkan 2 November 2021 lalu.

Kelima RPM diharapkan bisa menjadi pengambilan kebijakan yang memudahkan masyarakat, khususnya bagi pengusaha mikro dan kecil saat membuka usaha baru.

"Regulasi tumpang tindih dan prosedur rumit dipangkas dan perizinan disederhanakan. Kita ciptakan kepastian hukum merayakan iklim usaha yang kondusif," kata Johnny.


Seluruh aturan adalah bagian dari peraturan pelaksana dari PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP NSPK) dan PP No 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Postelsiar).

Berikut rangkuman kelima RPM tersebut yang dipaparkan dalam Webinar Serap Aspirasi RPM Postelsiar di kanal Youtube Kementerian Kominfo, Senin (29/3/2021).

Rancangan Aturan tentang Penyelenggaraan Pos

Dalam aturan ini akan diatur mengenai ketentuan teknis pada layanan transaksi keuangan, layanan pos universal dan ketentuan kerja sama asing. Direktur Pos Kementerian Kominfo, Ikhsan Baidirus mengatakan salah satu fokus dalam transaksi keuangan adalah tabungan pos.

Menurutnya layanan tersebut adalah bentuk inklusi keuangan bagi mereka yang berada di wilayah tidak ada akses pada perbankan. Dia mengatakan akan Kominfo akan bekerja sama dengan Bank Indonesia.

"Kominfo tidak akan jalan sendiri mengelola transaksi keuangan. Akan berkoordinasi dengan BI, dan ketika berbicara koordinasi diperlukan satu bentuk kerja sama yang sah dan secara hukum," jelas dia.



Rancangan Aturan tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :
1 2 3
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading