Nama Tak Ada Dalam Daftar Penerima Vaksin Covid, Lakukan Ini

Rahajeng Kusumo Hastuti, CNBC Indonesia

13 January 2021 18:40

In this photo released by Xinhua News Agency, a medical worker injects a man with a COVID-19 vaccine at a healthcare center in Beijing, China, Saturday, Jan. 2, 2021. China authorized its first homegrown COVID-19 vaccine for general use on Dec. 31, 2020, adding another shot that could see wide use in poorer countries as the virus surges back around the globe. (Peng Ziyang/Xinhua via AP) — Foto: Petugas medis menyuntikkan vaksin Sinopharm kepada warga Beijing, China. (Peng Ziyang/Xinhua via AP)

Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintah akan melakukan vaksinasi massal kepada 1,46 juta orang tenaga kesehatan hingga Februari 2021. Salah satu sarana informasi yang digunakan kepada tenaga kesehatan menggunakan SMS blast (pesan singkat), bahwa mereka adalah penerima vaksin.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan data tenaga kesehatan didapatkan dari daftar Direktorat PPSDM Kesehatan sebagai dasar untuk mengirimkan SMS blast. Dia mengakui ada kemungkinan tenaga kesehatan yang tidak mendapatkan SMS, namun bisa melakukan pendaftaran manual melalui 119.

Pilihan Redaksi

"Kami minta agar mereka call 119 sehingga kita bisa melakukan verifikasi ulang yang belum ada. Itu dipakai sebagai dasar, dan mereka bisa daftar, daftarnya bisa lewat SMS atau Whatsapp, website atau aplikasi, kalau yang belum terdaftar, bisa call 119," kata Budi Gunadi di Komisi IX DPR RI, Rabu (13/01/2021).

Hingga saat ini menurut Budi, masih ada 30 ribu data tenaga kesehatan yang belum bersih atau belum bisa dihubungi. Untuk itu, Menkes menegaskan dapat melakukan pendaftaran manual melalui kontak 119. Dia menjelaskan data dikerjakan oleh Telkom yang menggabungkan data Dukcapil, BPJS Kesehatan, dan data Kementerian Sosial.

"Semua itu di-screening dan itu yang kita pakai sebagai dasar, apakah data itu kekurangan pasti makanya kami buka dengan call 119 kalau memang ada yang belum masuk ke daftar," katanya.

"Kalau ditanya data ini ideal apa enggak, saya bilang enggak karena di Indonesia ini susah dapat data ideal. Saya mengakui itu, kita harus mengambil titik awal, dari Dukcapil, BPJS Kesehatan dan Kemensos," tambahnya.

Budi menegaskan tidak masalah jika datanya berlebih, tetapi berbahaya jika kekurangan karena akan vaksinasi bisa tidak efektif. Inilah yang membuat Kemenkes membuka jalur manual sebagai sarana perbaikan data.

"Mungkin bapak ibu mempertanyakan masa mau begini terus,Itu sebabnya makanya saya tanda tangan dengan Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk satu, jadi momentum ini kita mau pake buat beresin database yang beda," katanya.

Meski datanya tidak sempurna, dia menegaskan vaksinasi harus tetap dimulai sambil melakukan perbaikan dan konsolidasi data.

(roy/roy)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Penjelasan dr Reisa Bagi Anda yang Nggak Percaya Vaksin!