Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sederet impian mengenai
ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur (Kaltim). Ia menegaskan tujuan pemindahan ibu kota bukan soal pindahkan istana atau gedung pemerintahan ke lokasi baru. Pemindahan ibu kota untuk mengembangkan sebuah kawasan yang multi fungsi.
"Pemerintah akan membangun kota yang smart metropolis. Saya hanya bayangkan, di sana nanti ada kluster pemerintahan, ada kluster teknologi dna inovasi seperti Silicon Valley, ada kluster pendidikan universitas terbaik ada di sana, klutser layanan kesehatan, dan kluster wisata. Inilah yang ada di bayangan kita," kata ujarnya.
Jokowi menegaskan hal ini saat menyampaikan pidato pembukaan Indonesia Infrastructure Week 2019, di JIExpo Kemayoran, Rabu (6/11/2019). Ia juga bilang, ibu kota baru akan menjadi jawaban dalam penciptaan kualitas hidup tertinggi bagi para penghuninya.
"Bebas emisi, ke mana-mana bisa jalan kaki, bisa bersepeda, transportasi publik yang bebas emisi. Kota dinamis, harga terjangkau, dan kota yang menggembirakan. Kota yang masyarakatnya majemuk. Inilah bayangan di benak saya," ujar Jokowi
Lebih jauh, ibu kota baru nantinya tak hanya sebagai pusat pemerintahan tapi sebagai pusat bisnis. Lokasi ibu kota baru berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, akan disiapkan menjadi pusat para orang-orang berbakat.
"Ibu kota negara bukan hanya kota pemerintahan. Kota baru juga kota bisnis. Tetapi bisnis yang bebas emisi, atau industri yang bebas emisi yang mempekerjakan orang kelas dunia. Google Global Talent akan ada di sana," katanya.
Ia mengatakan akan mengundang para sumber daya manusia Indonesia berbakat yang berkiprah di luar negeri atau diaspora untuk kembali ke Indonesia. Hal ini akan, menurutnya, terjadi jika kota ini menyediakan lapangan kerja yang berkelas.
Selain itu, Jokowi mengatakan di ibu kota baru juga sediakan suasana dan pelayanan yang berkualitas kelas dunia antara lain pelayanan pendidikan dan kesehatan.
"Kota yang sangat sehat dan ramah lingkungan. Kota yang hidup menyenangkan dan ramah. Kota yang compact dan humanis, pelayanan publik yang lengkap dan berkualitas. Ini harus kita rancang secara baik sejak awal," katanya.
Jokowi juga mengatakan ibu kota baru bisa memberi contoh untuk menjawab permasalahan dunia. "Ibu kota negara baru ini adalah hadiahnya Indonesia untuk dunia," katanya.
"Mimpinya memang harus tinggi. Dubai, the happiest city on the earth, ibu kota negara baru the best on earth, the cleanest city, the most innovative city dan the most-most lainnya. Kita memang harus meng-install sistem baru di kota ini. Jangan hanya pindah lokasi saja. Bukan," tegas Jokowi.
Ia juga mengingatkan pindah ibu kota baru tak hanya soal fisik dan sarana kelas dunia, tapi perlu penyesuaian segala hal manusia yang ada di sana
seperti pindah sistem, pindah budaya, pindah budaya kerja, dan pindah pola pikir.
"Ini yang kita harapkan. Sekali lagi jangan hanya pindah tempat namun pindah sistem. Ganti sistem dan pindah budaya kerja. Ubah budaya kerja dan terpenting pindah pola pikir dan mindset," katanya.
Sejalan dengan itu, gambaran infrastruktur di ibu kota negara (IKN) baru mulai terkuak. Rencananya akan terdapat tol hingga jalur kereta di IKN baru.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Eko D Heripoerwanto, menyebut, tol yang dibangun di ibu kota baru sepanjang 57 Km. Selain itu, akan terbangun pula jalur kereta sepanjang 72 Km.
Khusus untuk tol, panjang yang disebutkan merupakan pengembangan dari tol yang sudah ada. Sejauh ini sudah dilakukan pembangunan Tol Balikpapan-Samarinda yang memiliki trase melintasi kawasan Samboja, calon lokasi IKN. Tol ini sudah hampir rampung sebagian.
"Tol udah ada dan yang akan. Yang ada itu dulu tidak mempertimbangkan di situ akan ada IKN. Itu kan sudah lama sebetulnya desain tolnya. Nah disambungkan saja ke titik di ibu kota negara. Tapi kan trasenya menyesuaikan dengan hasil sayembara itu," ungkapnya saat ditemui di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (6/11).
Kawasan IKN sendiri meliputi sejumlah zona. Pertama, desain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dengan luas area 2.000 - 6.000 hektare. Kedua, Kawasan Ibu Kota Negara (K-IKN) dengan luas area ±40.000 hektare. Ketiga, Kawasan Perluasan Ibu Kota Negara (KP-IKN) dengan luas total area hingga ±180.000 hektare (termasuk perluasan KIPP dan K-IKN).
Tol sepanjang 57 Km yang dibangun, membutuhkan lahan sekitar 4.000 hektare di area IKN. Selain tol, ada jalan nasional non-tol sepanjang 71 Km di KIPP, 629 Km di K-IKN, dan 198 Km di KP-IKN.
Untuk rel kereta, dibangun 22 Km di K-IKN, serta 50 km di KP-IKN. Adapun fasilitas pedestrian meliputi 86 Km di KIPP, 671 km di K-IKN, dan 198 km KP-IKN.
Selanjutnya, akan ada jalur sepeda sepanjang 70 Km di KIPP, 200 Km di K-IKN, dan 198 KM di KP-IKN. Pemerintah juga menyiapkan drainase, sistem manajemen banjir, hingga pembangunan pembangkit listrik energi baru terbarukan.
"Lalu ada housing yang akan dibangun. Karena ada 1,5 juta (ASN) akan tinggal di sana, yang dibangun 307 ribu unit," papar Eko.
Untuk pembangunan sederet infrastruktur itu, dia menargetkan sebesar Rp 253,4 triliun dipenuhi melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Sementara Rp 123,2 triliun diharapkan dari swasta, dan APBN sebesar Rp 89,4 triliun.
Proyek infrastruktur di IKN baru ini bahkan mulai mengundang perhatian investor asing. Sejumlah perusahaan swasta mulai curi-curi pandang.
"Investor yang berinisiatif tapi mereka nggak bicara secara spesifik. Jadi mereka mau berpartisipasi untuk semua sektor misal SDA, untuk jalan, untuk cipta karya," ungkapnya.
Ia mengatakan, investor yang menunjukkan minatnya berasal dari dalam dan luar negeri. Belum lama ini, investor asal Malaysia giat mencari informasi mengenai proyek ibu kota baru.
"Ada beberapa [investor asing], yang pasti negara tetangga kita masuk, Malaysia," urainya.
Dia bilang bahwa Malaysia tertarik membangun infrastruktur sumber daya air. Meski tak menyebut nama perusahaannya, namun dia memastikan investor ini punya pengalaman di bidang sumber daya air.
Eko menegaskan bahwa pemerintah memang menggenjot investasi swasta untuk pembangunan ibu kota baru. Pasalnya, dana dari APBN sangat terbatas.
"Kalau di sektor PUPR hampir semua ditawarkan yang ibu kota. Baik jalan non-tol, tol, perumahan, building juga akan menjadi tanggung jawab kita itu semuanya nanti akan ditawarkan karena APBN memang sedikit," cetusnya.
Dijelaskan, tahapan lelang dan pembangunan ibu kota baru ini tidak jauh berbeda dengan proyek pada umumnya.
"IKN atau non IKN sama. Pertama itu adalah perencanaan, kemudian penyiapan, seksi, dan konstruksi. Tahapnnya seperti itu," katanya.
Namun, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan ada CPNS yang ogah pindah ke ibu kota baru. Keengganan tersebut didapatkan dari hasil survei, sempat ada survei terhadap CPNS terkait ibu kota baru.
"Kalau survey ke CPNS dengan nama konsep ibu kota baru forest city mereka menyatakan ah saya nggak usah pindah pak, saya di sini saja," kata Basuki ketika ditemui di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (6/11/2019).
Kementerian PUPR akhirnya menghapus konsep forest city atau 'kota hutan' untuk ibu kota negara yang baru. "Namun dengan kalimat smart metropolis maka para CPNS akan mau pindah ke sana," lanjut Basuki.
Sejak awal, banyak istilah yang diusulkan sebagai konsep ibu kota negara. Basuki menyebut, selain forest city, ada pula usulan green city, smart city dan sebagainya. Semua itu, menurutnya, mencerminkan lompatan peradaban dan kemajuan bangsa. Penolakan CPNS ini, kata Basuki, hanya persoalan salah persepsi saja.
"Itu hanya mis-persepsi kita dengan istilah-istilah tersebut sehingga kita harus berhati-hati juga. [...] Forest city bahasa Inggris kan. Bisa dipersepsikan beda-beda," katanya.
