Ada 'Google', Tol & Kereta, PNS Ogah Pindah ke Ibu Kota Baru?
Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
07 November 2019 10:09
Untuk pembangunan sederet infrastruktur itu, dia menargetkan sebesar Rp 253,4 triliun dipenuhi melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Sementara Rp 123,2 triliun diharapkan dari swasta, dan APBN sebesar Rp 89,4 triliun.
Proyek infrastruktur di IKN baru ini bahkan mulai mengundang perhatian investor asing. Sejumlah perusahaan swasta mulai curi-curi pandang.
"Investor yang berinisiatif tapi mereka nggak bicara secara spesifik. Jadi mereka mau berpartisipasi untuk semua sektor misal SDA, untuk jalan, untuk cipta karya," ungkapnya.
Ia mengatakan, investor yang menunjukkan minatnya berasal dari dalam dan luar negeri. Belum lama ini, investor asal Malaysia giat mencari informasi mengenai proyek ibu kota baru.
"Ada beberapa [investor asing], yang pasti negara tetangga kita masuk, Malaysia," urainya.
Dia bilang bahwa Malaysia tertarik membangun infrastruktur sumber daya air. Meski tak menyebut nama perusahaannya, namun dia memastikan investor ini punya pengalaman di bidang sumber daya air.
Eko menegaskan bahwa pemerintah memang menggenjot investasi swasta untuk pembangunan ibu kota baru. Pasalnya, dana dari APBN sangat terbatas.
"Kalau di sektor PUPR hampir semua ditawarkan yang ibu kota. Baik jalan non-tol, tol, perumahan, building juga akan menjadi tanggung jawab kita itu semuanya nanti akan ditawarkan karena APBN memang sedikit," cetusnya.
Dijelaskan, tahapan lelang dan pembangunan ibu kota baru ini tidak jauh berbeda dengan proyek pada umumnya.
"IKN atau non IKN sama. Pertama itu adalah perencanaan, kemudian penyiapan, seksi, dan konstruksi. Tahapnnya seperti itu," katanya.
(roy/roy)
Proyek infrastruktur di IKN baru ini bahkan mulai mengundang perhatian investor asing. Sejumlah perusahaan swasta mulai curi-curi pandang.
"Investor yang berinisiatif tapi mereka nggak bicara secara spesifik. Jadi mereka mau berpartisipasi untuk semua sektor misal SDA, untuk jalan, untuk cipta karya," ungkapnya.
"Ada beberapa [investor asing], yang pasti negara tetangga kita masuk, Malaysia," urainya.
Dia bilang bahwa Malaysia tertarik membangun infrastruktur sumber daya air. Meski tak menyebut nama perusahaannya, namun dia memastikan investor ini punya pengalaman di bidang sumber daya air.
Eko menegaskan bahwa pemerintah memang menggenjot investasi swasta untuk pembangunan ibu kota baru. Pasalnya, dana dari APBN sangat terbatas.
"Kalau di sektor PUPR hampir semua ditawarkan yang ibu kota. Baik jalan non-tol, tol, perumahan, building juga akan menjadi tanggung jawab kita itu semuanya nanti akan ditawarkan karena APBN memang sedikit," cetusnya.
Dijelaskan, tahapan lelang dan pembangunan ibu kota baru ini tidak jauh berbeda dengan proyek pada umumnya.
"IKN atau non IKN sama. Pertama itu adalah perencanaan, kemudian penyiapan, seksi, dan konstruksi. Tahapnnya seperti itu," katanya.
(roy/roy)
Next Page
Alasan CNPS Ogah Pindah ke Ibu Kota Baru
Pages
Most Popular