Rudiantara Bicara Soal Etika Buruk Penagihan Fintech
Lidya Julita S, CNBC Indonesia
29 July 2018 17:24
Jakarta, CNBC Indonesia - Persoalan layanan peminjaman dari Fintech beberapa waktu lalu terbukti meresahkan. Fintech melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam Prosedur Standar Operasional (SOP) dalam penagihan utang. Hal ini membuat pemerintah menyiapkan aturan menagani masalah tersebut.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan, aturan ini sedang dibicarakan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kedua lembaga ini juga membahas mengenai fintech ilegal yang semakin menjamur.
"Saya sama Pak Tirta Segara (OJK), kami address masalah fintech, layanan masyarakat, dan lain sebagainya. Insyallah hari Senin (30/7/2018) besok kami selesaikan [...] fintech ilegal, dan lain sebagainya," ujarnya di Komplek Bank Indonesia, Jakarta, Minggu (29/7/2018).
Selain itu, dia mengatakan sebetulnya sudah ada aturan yang mengharuskan perusahaan fintech menjaga kerahasian data nasabah dan melakukan penagihan sesuai dengan etika yang berlaku. Untuk etika penagihan ia mengatakan sudah ada Peraturan Menteri-nya.
"Itu sebenernya sudah banyak etika dan itu lebih banyak ke OJK. Itu kan ada permen PSE 2016 bahwa fintech harus menjaga data pribadi usernya," jelasnya.
Sementara itu, dari sisi menjaga kerahasian nasabah sudah disusun oleh pihaknya sejak 2017 lalu. Tapi karena persiaoan belum maksimal maka gagal masuk Prolegnas 2018 dan saat ini akan masuk pada Prolegnas 2019.
"UU (data pribadi) nya sedang dibuat. Jadi 2017 dibahas antara pemerintah dan DPR, waktu itu yang disiapkan yang prioritas hanya 5. Jadi yang disiapkan Kominfo enggak masuk proglegnas 2018. Saya hanya bicara dengan pak Yasonna Laoly (Menkumham) dan teman-teman di Baleg. Kalau 2019 sudah ada understanding itu masuk prolegnaa 2019," tukasnya.
(dru) Next Article Perhatian! Fintech Tak Boleh Akses Kontak dan Data Nasabahnya
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan, aturan ini sedang dibicarakan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kedua lembaga ini juga membahas mengenai fintech ilegal yang semakin menjamur.
"Saya sama Pak Tirta Segara (OJK), kami address masalah fintech, layanan masyarakat, dan lain sebagainya. Insyallah hari Senin (30/7/2018) besok kami selesaikan [...] fintech ilegal, dan lain sebagainya," ujarnya di Komplek Bank Indonesia, Jakarta, Minggu (29/7/2018).
"Itu sebenernya sudah banyak etika dan itu lebih banyak ke OJK. Itu kan ada permen PSE 2016 bahwa fintech harus menjaga data pribadi usernya," jelasnya.
Sementara itu, dari sisi menjaga kerahasian nasabah sudah disusun oleh pihaknya sejak 2017 lalu. Tapi karena persiaoan belum maksimal maka gagal masuk Prolegnas 2018 dan saat ini akan masuk pada Prolegnas 2019.
"UU (data pribadi) nya sedang dibuat. Jadi 2017 dibahas antara pemerintah dan DPR, waktu itu yang disiapkan yang prioritas hanya 5. Jadi yang disiapkan Kominfo enggak masuk proglegnas 2018. Saya hanya bicara dengan pak Yasonna Laoly (Menkumham) dan teman-teman di Baleg. Kalau 2019 sudah ada understanding itu masuk prolegnaa 2019," tukasnya.
(dru) Next Article Perhatian! Fintech Tak Boleh Akses Kontak dan Data Nasabahnya
Most Popular