Alasan Ditjen Pajak Kenakan Pajak Jual Beli Barang di Medsos

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah berencana meluncurkan aturan pajak untuk toko online (e-commerce). Salah satu yang akan dipajaki adalah aktivitas jual-beli melalui media sosial.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki alasan tersendiri atas rencana memungut pajak bagi netizen yang melakukan aktivitas jual beli di media sosial.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan, pada prinsipnya setiap orang yang berusaha memiliki kewajiban membayar pajak kepada negara.

“Tentunya, ketentuan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Hestu saat berbincang dengan CNBC Indonesia, Kamis (15/2/2018).

Pilihan Redaksi Penyelenggara Lapak Online Wajib Mendaftarkan Diri Ini Cara Pemerintah Pungut Pajak dari Pedagang Online Siap-siap, Jual-Beli Barang di Medsos Bakal Kena Pajak

Dalam konteks netizen yang berjualan di media sosial, bisa dikategorikan sebagai pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pengenaan pajaknya, pun berbeda dengan yang biasanya.

Aturan tersebut menyebutkan, UMKM yang memiliki omzet di bawah Rp 4,8 miliar, maka akan dikenakan tarif pajak penghasilan (PPh) final 1%. Jika penghasilan di atas nominal tersebut, maka dikenakan tarif normal.

“Kalau lebih dari nominal, maka akan dikenakan tarif normal sesuai pasal 17 UU (Undang-Undang) PPh,” katanya.

Selain itu, pengenaan pajak bagi netizen yang menjual belikan produknya di media sosial demi mengedepankan aspek kesetaraan antara pedagang online dan konvensional.

“Karena pada dasarnya, harus ada kesetaraan antara pedagang online dan konvensional,” katanya.
(roy/roy) Next Article Pendataan Toko Online Mundur Dari Target