Cryptocurrency
Pajak dan Larangan Akun Anonim Bikin Harga Bitcoin Cs Anjlok
Roy Franedya & roy & Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
24 January 2018 07:10
Jakarta, CNBC Indonesia — Harga Bitcoin Cs kembali turun cukup dalam. Para investor di mata uang digital ini kembali melakukan aksi jual yang membuat harga mata uang digital utama turun lebih dari 10%.
(roy) Next Article Jangan Iri, Investor Bitcoin Cuan Rp 34 Juta Dalam Sebulan
Berdasarkan Coinbase pada senin sore waktu Amerika Serikat (AS) harga Bitcoin turun 11% dalam 24 jam terakhir menjadi US$10.050 atau setara Rp 133,67 juta (asumsi US$1 = Rp 13.300).
Ethereum turun di bawah 10% atau di bawah angka psikologisnya US$1.000 menjadi US$943 (Rp 12,54 juta) menurut CoinMarketCap.
CoinMarketCap juga mencatat Ripple, mata uang digital dengan kapitalisasi pasar terbesar ketiga turun14,5% menjadi US$1,18 per koin (Rp 15.694).
Penyebab kejatuhan harga Bitcoin Cs karena aturan pengetatan transaksi Bitcoin Cs di Korea Selatan (Korsel). Menurut kantor berita Yonhap seperti dilansir CNBC otoritas Korsel akan memungut pajak dari perusahaan transaksi Bitcoin Cs.
Besarannya sebesar 22% dan 2,2% untuk pendapatan tahun lalu perusahaan dengan tahun fiskal yang berakhir maret dan april. Pajak ini ditanggung perusahaan yang memiliki pendapatan tahunan lebih dari 20 miliar won atau setara Rp 250 miliar (asumsi 1 won = Rp 12,5) selama tahun 2016 atau setara.
Otoritas pengawas Korsel larang penggunaan akun anonim dalam transaksi Bitcoin Cs. Nama akun Bitcoin Cs harus sama dengan nama akun bank. Penyelenggara transaksi Bitcoin Cs harus mau membagi data pengguna ke bank lokal.
Pembuatan aturan Bitcoin Cs akan meluas ke negara-negara lain. Dana moneter internasional atau International Monetary Fund (IMF) telah meminta regulator di seluruh dunia mengkoordinasikan kebijakan untuk Bitcoin Cs. IMF mengidentifikasi adanya konsetrasi risiko karena melonjaknya harga aset digital ini.
CNN.com melaporkan IMF mendorong diskusi dan kerja sama internasional yang lebih besar antar regulator secara global guna membentuk kebijakan mengenai kriptografi.
Juru Bicara IMF Gerry Rice mengatakan penggunaan Bitcoin Cs sebagai alat pembayaran dan manfaatnya harus dipertimbangkan apalagi ada potensi penyalahgunaan untuk pencucian uang, penipuan, dan pendanaan terorisme.
“Ketika harga aset naik dengan cepat, risiko bisa terakumulasi terutama jika pelaku pasar meminjam uang membelinya. Penting menyadari risikonya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk pengelolaan risiko,” ujar Rice.
Di Indonesia, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) kembali menegaskan pelarangan penggunaan Bitcoin Cs. Mata uang digital ini dianggap memiliki resiko yang tinggi.
”Bitcoin tidak didasari underlying transaction (transaksi yang menjadi dasar) yang jadi penilaian. Kami tidak ingin ada yang jual, dagang Bitcoin kepada masyarakat. Kami melarang semua lembaga keuangan yang di bawah supervisi Bank Indonesia (BI) transaksi Bitcoin,” ujar Anggota KSSK Agus Martowardojo yang juga menjabat sebagai Gubernur BI.
Di sisi lain, keamanan dalam penjualan koin baru melalui penawaran perdana koin atawa intial coin offering (ICO) cukup mengkhawatirkan. Ernest & Young (EY) melaporkan hampir US$ 400 juta atau setara Rp 5,32 triliun (asumsi US$1 = Rp 13.300) koin yang diterbitkan melalui ICO hilang atau dicuri.
“Phishing merupakan bentuk pencurian dana yang paling umum selama ICO. Peretas (hacker) mencuri … hingga US$1,5 juta (Rp 19,95 miliar) dana ICO per bulan,” ujar EY seperti dikutip dari CNBC.
Bentuk serangan phishing terjadi saat hacker menipu seseorang untuk memberikan informasi pribadi berharga dengan berpura-pura mewakili sebuah institusi formal. Contoh yang paling populer dari kerja ini dengan menciptakan website mirip dengan website aslinya. Cara ini sukses mencuri dana hampir US$1,4 juta (Rp 18,62 miliar) pada Agustus lalu.
Ethereum turun di bawah 10% atau di bawah angka psikologisnya US$1.000 menjadi US$943 (Rp 12,54 juta) menurut CoinMarketCap.
Penyebab kejatuhan harga Bitcoin Cs karena aturan pengetatan transaksi Bitcoin Cs di Korea Selatan (Korsel). Menurut kantor berita Yonhap seperti dilansir CNBC otoritas Korsel akan memungut pajak dari perusahaan transaksi Bitcoin Cs.
Besarannya sebesar 22% dan 2,2% untuk pendapatan tahun lalu perusahaan dengan tahun fiskal yang berakhir maret dan april. Pajak ini ditanggung perusahaan yang memiliki pendapatan tahunan lebih dari 20 miliar won atau setara Rp 250 miliar (asumsi 1 won = Rp 12,5) selama tahun 2016 atau setara.
Otoritas pengawas Korsel larang penggunaan akun anonim dalam transaksi Bitcoin Cs. Nama akun Bitcoin Cs harus sama dengan nama akun bank. Penyelenggara transaksi Bitcoin Cs harus mau membagi data pengguna ke bank lokal.
Pembuatan aturan Bitcoin Cs akan meluas ke negara-negara lain. Dana moneter internasional atau International Monetary Fund (IMF) telah meminta regulator di seluruh dunia mengkoordinasikan kebijakan untuk Bitcoin Cs. IMF mengidentifikasi adanya konsetrasi risiko karena melonjaknya harga aset digital ini.
CNN.com melaporkan IMF mendorong diskusi dan kerja sama internasional yang lebih besar antar regulator secara global guna membentuk kebijakan mengenai kriptografi.
Juru Bicara IMF Gerry Rice mengatakan penggunaan Bitcoin Cs sebagai alat pembayaran dan manfaatnya harus dipertimbangkan apalagi ada potensi penyalahgunaan untuk pencucian uang, penipuan, dan pendanaan terorisme.
“Ketika harga aset naik dengan cepat, risiko bisa terakumulasi terutama jika pelaku pasar meminjam uang membelinya. Penting menyadari risikonya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk pengelolaan risiko,” ujar Rice.
Di Indonesia, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) kembali menegaskan pelarangan penggunaan Bitcoin Cs. Mata uang digital ini dianggap memiliki resiko yang tinggi.
”Bitcoin tidak didasari underlying transaction (transaksi yang menjadi dasar) yang jadi penilaian. Kami tidak ingin ada yang jual, dagang Bitcoin kepada masyarakat. Kami melarang semua lembaga keuangan yang di bawah supervisi Bank Indonesia (BI) transaksi Bitcoin,” ujar Anggota KSSK Agus Martowardojo yang juga menjabat sebagai Gubernur BI.
Di sisi lain, keamanan dalam penjualan koin baru melalui penawaran perdana koin atawa intial coin offering (ICO) cukup mengkhawatirkan. Ernest & Young (EY) melaporkan hampir US$ 400 juta atau setara Rp 5,32 triliun (asumsi US$1 = Rp 13.300) koin yang diterbitkan melalui ICO hilang atau dicuri.
“Phishing merupakan bentuk pencurian dana yang paling umum selama ICO. Peretas (hacker) mencuri … hingga US$1,5 juta (Rp 19,95 miliar) dana ICO per bulan,” ujar EY seperti dikutip dari CNBC.
Bentuk serangan phishing terjadi saat hacker menipu seseorang untuk memberikan informasi pribadi berharga dengan berpura-pura mewakili sebuah institusi formal. Contoh yang paling populer dari kerja ini dengan menciptakan website mirip dengan website aslinya. Cara ini sukses mencuri dana hampir US$1,4 juta (Rp 18,62 miliar) pada Agustus lalu.
(roy) Next Article Jangan Iri, Investor Bitcoin Cuan Rp 34 Juta Dalam Sebulan
Most Popular