Pemerintah Jor-joran Genjot Ekonomi Pakai APBN, Kabar Baik atau Buruk?
Jakarta, CNBC Indonesia - Belanja pemerintah terus memberikan dorongan yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026.
Bahkan, kontribusinya sempat menembus 1 poin persentase selama dua kuartal berturut-turut, sebuah fenomena yang sangat jarang terjadi dalam 15 tahun terakhir. Namun, di tengah besarnya kebutuhan anggaran dan semakin mahalnya biaya utang, mampukah dorongan tersebut dipertahankan pada 2027?
Berdasarkan rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) akan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat berhasil tumbuh 5,47% secara tahunan (year on year/yoy) pada kuartal III-2026.
Pertumbuhan tersebut meningkat dibandingkan kuartal II-2026 yang sebesar 5,29%, meskipun masih sedikit lebih rendah dari capaian kuartal I-2026 yang mencapai 5,61%.
Hasil ini juga melampaui ekspektasi pasar. Konsensus yang dihimpun CNBC Indonesia dari 15 lembaga dan institusi sebelumnya memperkirakan ekonomi Indonesia hanya tumbuh 5,20% yoy.
Di balik capaian tersebut, ada satu perkembangan yang cukup menarik untuk dicermati, yakni semakin besarnya peran belanja pemerintah dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Berdasarkan data BPS, belanja pemerintah tumbuh 8,95% pada kuartal III-2026.
Data BPS juga menunjukkan konsumsi pemerintah menyumbang 0,62 poin persentase terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal III-2026.
BPS menjelaskan bahwa pertumbuhan konsumsi pemerintah tidak lepas dari meningkatnya realisasi belanja negara, terutama untuk kebutuhan pegawai serta pengadaan barang dan jasa.
"Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah didorong oleh peningkatan realisasi belanja pegawai terutama pada gaji dan tunjangan ASN," demikian penjelasan BPS dalam paparan pertumbuhan ekonomi, Kamis (5/11/2026).
BPS juga menyoroti peran belanja pemerintah yang langsung menyentuh masyarakat, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Peningkatan realisasi belanja barang dan jasa terutama pada belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat, di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG)," ungkap BPS.
Sekilas, angka tersebut mungkin terlihat tidak terlalu besar. Apalagi jika dibandingkan dengan konsumsi rumah tangga yang menyumbang 2,62 poin maupun investasi sebesar 1,91 poin.
Namun, jika dibandingkan dengan catatan historis selama lebih dari satu dekade terakhir, sumbangan konsumsi pemerintah tersebut ternyata jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata biasanya.
Bahkan, pada dua kuartal sebelumnya, kontribusi konsumsi pemerintah sempat menembus 1 poin persentase. Sebuah pencapaian yang sangat jarang terjadi sejak setidaknya sejak 2011.
Sumbangan Belanja Pemerintah Jauh di Atas Rata-Rata 15 Tahun
Untuk melihat seberapa besar perubahan tersebut, CNBC Indonesia Research menelusuri data sumber pertumbuhan PDB menurut pengeluaran yang dipublikasikan BPS sejak 2011.
Dalam perhitungan PDB, konsumsi pemerintah merupakan salah satu komponen yang ikut mendorong pertumbuhan ekonomi, bersama konsumsi rumah tangga, investasi, serta ekspor dan impor.
Sumber pertumbuhan menunjukkan seberapa besar sumbangan masing-masing komponen terhadap laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Hasil penelusuran menunjukkan bahwa sepanjang 2011 hingga 2025, konsumsi pemerintah rata-rata hanya menyumbang sekitar 0,26 poin persentase terhadap pertumbuhan ekonomi dalam setiap kuartal.
Menariknya, angka tersebut melonjak cukup tajam sepanjang 2026.
Jelas terlihat betapa besarnya perubahan yang terjadi pada peran pemerintah dalam belanja nya terhadap pertumbuhan ekonomi di sepanjang tahun ini.
Dari kuartal pertama hingga kedua tahun ini, peranannya terhadap sumber pertumbuhan lebih besar 5 kali lipat dibandingkan rata-rata dalam 15 tahun.
Sementara di kuartal ketiga, angkanya dua kali lebih besar dibandingkan rata-rata kuartal nya.
Sebuah angka yang memperlihatkan bahwa konsumsi pemerintah sedang memberikan dorongan yang jauh lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dibandingkan kebanyakan tahun sebelumnya.
Distribusi Belanja Pemerintah
Untuk melihat besarnya peran pemerintah dalam struktur ekonomi, perlu digunakan indikator lain, yakni distribusi PDB menurut pengeluaran.
Berbeda dengan sumber pertumbuhan, distribusi PDB menunjukkan seberapa besar porsi konsumsi pemerintah dibandingkan keseluruhan nilai perekonomian Indonesia.
Berdasarkan data BPS, distribusi konsumsi pemerintah pada kuartal III-2026 tercatat sebesar 7,28% terhadap PDB nasional.
Angka tersebut meningkat tipis dibandingkan kuartal III-2025 sebesar 7,19% maupun kuartal III-2024 sebesar 7,23%.
Namun, hasilnya akan terlihat berbeda jika dibandingkan dengan data historis yang lebih panjang.
Porsi konsumsi pemerintah ternyata masih jauh lebih kecil dibandingkan periode sebelum pandemi Covid-19.
Sepanjang 2010-2019, distribusi konsumsi pemerintah pada kuartal III rata-rata mencapai 8,99% terhadap PDB. Bahkan, jika dibandingkan dengan rata-rata periode 2022-2025 yang sebesar 7,31%, porsi konsumsi pemerintah pada kuartal III-2026 masih sedikit lebih rendah.
Meningkatnya peran belanja pemerintah sebenarnya bukan sesuatu yang buruk bagi perekonomian.
Dalam jangka pendek, belanja pemerintah dapat mendorong permintaan barang dan jasa, meningkatkan produksi, hingga membuka lapangan pekerjaan. Salah satu contohnya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang realisasi anggarannya telah mencapai Rp153,2 triliun hingga September 2026, dengan sekitar 57 juta penerima manfaat.
Namun, dorongan tersebut belum tentu bisa dipertahankan dalam jangka panjang. Bank Danamon dalam laporan Flash Note: 3Q26 GDP memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat menjadi 5,04% yoy pada kuartal IV-2026, dari 5,47% pada kuartal III.
Salah satu faktornya adalah pertumbuhan konsumsi pemerintah yang diperkirakan kembali melambat.
Meski demikian, ekonomi Indonesia sebenarnya belum sepenuhnya bergantung pada konsumsi pemerintah. Pada kuartal III-2026, konsumsi rumah tangga dan investasi secara gabungan masih menyumbang 4,53 poin persentase atau sekitar 83% dari pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, besarnya dorongan belanja pemerintah sepanjang tahun ini tetap memunculkan pertanyaan mengenai keberlanjutannya pada 2027.
Awas! APBN Bisa Kehabisan Nafas Tahun Depan
Besarnya peran belanja pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sepanjang 2026 memunculkan pertanyaan berikutnya. Mampukah pemerintah mempertahankan dorongan tersebut pada 2027?
Sebab, peningkatan belanja negara sepanjang tahun ini memang cukup besar.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi belanja negara hingga September 2026 telah mencapai Rp2.661 triliun, meningkat 19,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp2.235 triliun.
Kenaikan paling mencolok terlihat pada belanja barang yang mencapai Rp464 triliun, melonjak dari Rp278 triliun pada Januari-September 2025.
Belanja pegawai juga meningkat dari Rp237 triliun menjadi Rp288 triliun. Sementara belanja modal mencapai Rp202 triliun dan bantuan sosial sebesar Rp116 triliun.
Besarnya kebutuhan anggaran juga terlihat dari berbagai program prioritas Presiden Prabowo.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, pemerintah mengalokasikan Rp1.377,9 triliun untuk 18 program prioritas pada 2026.
Anggaran tersebut mencakup Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp335 triliun, Koperasi Desa Merah Putih Rp83 triliun, perumahan Rp47,8 triliun, hingga berbagai program pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta subsidi energi.
Berbagai program tersebut tentu masih membutuhkan dukungan anggaran pada tahun berikutnya. Namun, mempertahankan besarnya pengeluaran pemerintah pada 2027 bukan perkara mudah.
Dalam APBN 2027, pemerintah menetapkan belanja negara sebesar Rp4.106,3 triliun, sementara pendapatan ditargetkan mencapai Rp3.435,1 triliun.
Dengan demikian, terdapat defisit anggaran sebesar Rp671,2 triliun yang harus ditutup melalui pembiayaan.
Persoalannya, pemerintah juga harus menghadapi beban pembayaran bunga utang yang semakin besar.
Dalam Nota Keuangan RAPBN 2027, pemerintah merencanakan pembayaran bunga utang sebesar Rp650,31 triliun, meningkat 11,7% dibandingkan perkiraan sepanjang 2026 sebesar Rp582,24 triliun. Angka tersebut setara dengan sekitar 15,8% dari total belanja negara pada 2027.
Ini berarti hampir Rp16 dari setiap Rp100 belanja negara harus disiapkan hanya untuk membayar bunga utang.
Jika dibandingkan dengan target pendapatan negara, beban bunga utang tersebut bahkan mencapai sekitar 18,9%.
Tantangannya semakin besar karena biaya untuk menerbitkan utang baru kini juga semakin mahal.
Imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun bergerak di kisaran 7,6-7,7% pada awal November 2026, lebih tinggi dibandingkan asumsi APBN 2027 sebesar 6,9%.
Jika kondisi ini bertahan, pemerintah berpotensi harus menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi ketika menerbitkan surat utang baru. Hal tersebut bisa menambah beban bunga utang pada tahun-tahun berikutnya.
Belum selesai persoalan utang, pemerintah juga menghadapi risiko membengkaknya pembayaran subsidi dan kompensasi energi.
Kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan rupiah sepanjang 2026 membuat beban subsidi dan kompensasi BBM serta listrik semakin besar. Pemerintah bahkan menaikkan alokasinya dari sekitar Rp338 triliun menjadi Rp500 triliun, dengan pembayaran kepada Pertamina dan PLN mencapai Rp333,9 triliun hingga 30 Oktober 2026.
Kondisi ini meningkatkan risiko carry-over, yakni kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan dan harus ditanggung APBN tahun berikutnya.
Risiko tersebut cukup besar jika melihat pengalaman 2022.
Ketika harga minyak dunia melonjak, realisasi subsidi dan kompensasi energi membengkak, bahkan masih menyisakan kewajiban Rp66,08 triliun yang harus diselesaikan pada 2023.
Berkaca dari kondisi tersebut, kebutuhan subsidi dan kompensasi energi sepanjang 2026 berpotensi jauh melampaui Rp500 triliun, terutama jika tekanan harga minyak dan pelemahan rupiah terus berlanjut.
Jika sebagian kewajiban itu belum dibayarkan hingga akhir tahun, pemerintah harus menanggung carry-over pada 2027, yang berisiko semakin mempersempit ruang fiskal di tengah tingginya biaya utang.
Dengan berbagai tekanan tersebut, kemampuan pemerintah untuk terus meningkatkan belanja sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi akan semakin diuji pada 2027.
Sebab, pemerintah bukan hanya harus membiayai berbagai program prioritas, tetapi juga memenuhi kewajiban bunga utang serta subsidi dan kompensasi energi yang terus membesar.
Karena itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan perlu semakin banyak ditopang konsumsi rumah tangga dan investasi swasta. Dengan begitu, perekonomian tetap bisa tumbuh tanpa harus terus bergantung pada peningkatan belanja pemerintah.
CNBC INDONESIA RESEARCH
(evw/evw)