MARKET DATA
Newsletter

Jurus Penyelamatan Dikerahkan, Mampukah IHSG Lolos dari Badai MSCI?

Elvan Widyatama,  CNBC Indonesia
20 October 2026 06:25
Logo MSCI Indonesia Index
Foto: Logo MSCI Indonesia Index

Memasuki perdagangan kedua pekan ini, pelaku pasar diperkirakan masih akan mencermati langkah Bursa Efek Indonesia (BEI), pemeirntah hingga Danantara dalam merespons pengumuman MSCI, aksi pembelian kembali saham oleh sejumlah emiten konglomerat, serta arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat penegakan aturan di pasar modal.

Selain itu, realisasi investasi Indonesia sepanjang sembilan bulan pertama 2026 juga menjadi perhatian.

Sementara dari luar negeri, pasar akan mencermati pertumbuhan ekonomi China yang mulai membaik serta keputusan suku bunga bank sentral negara tersebut pada hari ini.

1. Respons MSCI, BEI Bakal Keluarkan Saham HSC dari IHSG

Bursa Efek Indonesia kembali mengambil langkah untuk memperbaiki pasar modal domestik setelah pengumuman MSCI pekan lalu yang membuka kemungkinan penurunan status pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market.

Pada Senin (19/10/2026), BEI mengumumkan dua inisiatif baru untuk meningkatkan transparansi dan memperbaiki perhitungan indeks saham.

Salah satu langkah terbesarnya adalah mengeluarkan seluruh saham yang masuk daftar High Shareholding Concentration (HSC) dari perhitungan Indeks Harga Saham Gabungan.

HSC sendiri merupakan kondisi ketika kepemilikan suatu saham terkonsentrasi pada sekelompok kecil pemegang saham. Kondisi tersebut berpotensi membuat saham yang benar-benar tersedia untuk diperdagangkan menjadi terbatas.

Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan pihaknya telah mengadakan pertemuan secara daring dengan MSCI setelah pengumuman pekan lalu. Namun, hasil pembicaraan tersebut belum dapat diungkapkan kepada publik.

Jeffrey menjelaskan bahwa BEI telah menjalankan sejumlah langkah reformasi, mulai dari publikasi nama pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1%, penyampaian data investor yang lebih terperinci, peningkatan ketentuan free float, hingga pengumuman saham-saham yang masuk kategori HSC.

"Kami berkomitmen untuk terus melanjutkan reformasi pasar modal setelah empat inisiatif yang sudah kita selesaikan, yaitu disclosure nama pemegang saham di atas 1%, penyampaian data investor yang granular, peningkatan ketentuan free float, dan pengumuman HSC. Kami juga sudah menghapus harga minimum Rp50," ujar Jeffrey di BEI, Jakarta, Senin (19/10/2026).

Selanjutnya, terdapat dua kebijakan baru yang akan diterapkan BEI.

Pertama, BEI akan menambahkan informasi mengenai hubungan pemegang saham dengan perusahaan dalam publikasi kepemilikan saham di atas 1%.

Dengan demikian, investor tidak hanya mengetahui siapa saja pemegang saham suatu perusahaan, tetapi juga apakah pemegang saham tersebut memiliki hubungan afiliasi dengan pihak lainnya.

Kedua, BEI akan mengeluarkan seluruh saham yang masuk daftar HSC dari perhitungan IHSG.

Langkah tersebut dilakukan agar pergerakan IHSG lebih mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya, tanpa terlalu dipengaruhi saham-saham yang kepemilikannya terkonsentrasi.

"Kedua inisiatif tersebut diharapkan dapat memberikan transparansi dan integritas yang lebih baik. Keduanya akan kami sampaikan segera waktu efektifnya," kata Jeffrey.

Menariknya, BEI mengungkapkan bahwa bobot saham-saham HSC saat ini mencapai 18% dari IHSG.

"Pertimbangannya untuk memberikan gambaran pergerakan IHSG yang lebih wajar, karena kita ketahui ada potensi risiko dalam saham-saham HSC. Bobot saham-saham HSC ke IHSG ini 18%," jelas Jeffrey.

Meski demikian, Jeffrey menegaskan bahwa langkah tersebut bukan berarti saham-saham HSC akan dikeluarkan dari Bursa Efek Indonesia atau delisting.

Saham-saham tersebut tetap dapat diperdagangkan di bursa, tetapi tidak lagi diperhitungkan dalam IHSG selama masih masuk daftar HSC.

Sebelumnya, saham HSC juga sudah tidak dapat masuk dalam sejumlah indeks utama BEI, seperti IDX30, LQ45, dan IDX80.

Apabila suatu saham sudah keluar dari daftar HSC, saham tersebut dapat kembali dimasukkan ke dalam perhitungan IHSG.

BEI juga memastikan tidak ada sanksi tambahan bagi emiten hanya karena sahamnya masuk dalam daftar HSC.

Langkah terbaru BEI ini muncul setelah MSCI menyampaikan bahwa persoalan transparansi kepemilikan saham dan dugaan praktik perdagangan terkoordinasi masih menjadi perhatian investor global.

MSCI juga menilai berbagai perbaikan yang telah dilakukan otoritas Indonesia masih perlu diikuti dengan pelaksanaan yang konsisten dan bukti penegakan aturan yang nyata.

Di sisi lain, MSCI masih mempertahankan pembekuan sejumlah perubahan indeks untuk saham Indonesia hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Rencana perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia sendiri masih berada dalam tahap konsultasi hingga April 2027, dengan keputusan akhir paling lambat diumumkan pada 30 Juni 2027.

Kekhawatiran terhadap pengumuman tersebut telah membuat IHSG anjlok 11,57% pada Jumat (16/10/2026), kemudian kembali melemah 3,64% pada Senin (19/10/2026) hingga ditutup di level 4.996,61.

Kini, pelaku pasar akan mencermati kapan kebijakan baru BEI mulai berlaku serta bagaimana respons MSCI terhadap langkah reformasi tersebut.

2. Danantara Siap Borong Saham BUMN!

Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria menyatakan Danantara siap menambah kepemilikan saham BUMN yang memiliki fundamental kuat, di tengah tekanan pasar akibat rencana MSCI menurunkan status Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market.

"Kita akan cek saham-saham yang bagus, yang fundamental bagus," kata Dony di Istana Negara, Senin (19/10/2026).

Dony mengaku belum mengetahui apakah pemanggilannya oleh Presiden Prabowo Subianto turut membahas gejolak pasar saham. Namun, ia menilai rencana demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan bagian dari transformasi pasar modal.

Menurutnya, pelemahan IHSG merupakan dinamika yang biasa terjadi di pasar keuangan. Ia menegaskan Danantara tetap berencana menambah kepemilikan saham perusahaan tercatat, terutama BUMN, yang dinilai memiliki fundamental kuat.

3. Emiten Konglomerat Ramai-Ramai Buyback Saham

Sejumlah emiten milik konglomerat Indonesia ramai-ramai mengumumkan rencana pembelian kembali atau buyback saham di tengah tekanan besar yang melanda pasar saham domestik akibat pengumuman MSCI.

Pada perdagangan Senin (19/10/2026), IHSG kembali melemah hingga sempat menyentuh level terendah harian di 4.907,37, sebelum akhirnya ditutup turun 3,64% ke posisi 4.996,61.

Di tengah kondisi tersebut, sedikitnya lima emiten milik konglomerat Prajogo Pangestu dan Franky Oesman Widjaja menyiapkan dana buyback dengan nilai gabungan mencapai Rp4,5 triliun.

Empat di antaranya merupakan emiten yang terafiliasi dengan Prajogo Pangestu.

PT Barito Pacific Tbk (BRPT) menyiapkan dana sebesar Rp1 triliun untuk membeli kembali sahamnya. Aksi tersebut dijadwalkan berlangsung hingga 31 Desember 2026 melalui PT Sucor Sekuritas, dengan menggunakan dana kas internal perusahaan.

Selanjutnya, PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) juga menganggarkan dana maksimal Rp1 triliun untuk membeli kembali sebanyak-banyaknya 800 juta saham atau sekitar 0,92% dari total saham yang diterbitkan.

Perusahaan menetapkan kisaran harga pembelian sebesar Rp1.250 hingga Rp3.000 per saham. Buyback akan berlangsung pada 20 Oktober 2026 hingga 19 Januari 2027 melalui PT Henan Putihrai Sekuritas.

Dua emiten Prajogo lainnya juga mengambil langkah serupa. PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) menyiapkan dana Rp1 triliun, sedangkan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) mengalokasikan Rp500 miliar.

Sementara itu, emiten milik Franky Oesman Widjaja dari Grup Sinarmas, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), turut mengumumkan rencana buyback dengan nilai mencapai Rp1 triliun.

DSSA menjadwalkan pembelian kembali saham pada 19 Oktober 2026 hingga 18 Januari 2027.

Perusahaan menyatakan langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham, menjaga kepercayaan investor, serta mendorong harga saham agar lebih mencerminkan kondisi fundamental perusahaan.

Secara keseluruhan, berikut dana buyback yang disiapkan kelima emiten tersebut:

4. Prabowo Minta OJK Tindak Tegas Manipulasi Pasar Saham

Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap kondisi pasar modal Indonesia yang tengah menghadapi tekanan setelah pengumuman MSCI pekan lalu.

Pada Senin (19/10/2026), Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, yang turut dihadiri Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi.

Seusai pertemuan, Friderica atau yang akrab disapa Kiky memastikan OJK akan terus melanjutkan reformasi pasar modal, terutama untuk meningkatkan transparansi, likuiditas, dan penegakan aturan.

"Terkhusus terkait dengan pasar modal Indonesia, kami juga sampaikan kepada beliau dan kami menyampaikan akan meneruskan reformasi pasar modal terkait dengan peningkatan transparansi, kemudian likuiditas," ujar Kiky, dikutip dari CNBC Indonesia, Senin (19/10/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo juga memberikan pesan khusus agar OJK semakin tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran di pasar modal.

Salah satu praktik yang menjadi perhatian adalah coordinated trading, yakni perdagangan saham yang dilakukan secara terkoordinasi oleh sejumlah pihak dan berpotensi digunakan untuk memengaruhi harga saham secara tidak wajar.

"Dan tadi pesan khusus terpenting adalah bagaimana kita terus menegakkan enforcement ya kepada mereka-mereka yang telah melakukan pelanggaran terkait coordinated trading dan lain sebagainya," kata Kiky.

Menurutnya, penegakan aturan tersebut penting untuk menjaga kredibilitas dan integritas pasar modal Indonesia.

OJK berharap tindakan tegas terhadap para pelanggar dapat memberikan efek jera, sekaligus mencegah praktik serupa kembali terjadi.

Langkah tersebut juga diharapkan dapat membuat pasar saham Indonesia semakin transparan dan likuid sehingga kembali menarik bagi investor domestik maupun asing.

Terlebih, jumlah investor ritel domestik saat ini telah mencapai 32,7 juta Single Investor Identification (SID).

Jumlah tersebut menunjukkan semakin banyak masyarakat Indonesia yang berinvestasi di pasar modal, sehingga perlindungan investor dan penegakan aturan menjadi semakin penting.

"Apalagi sekarang dengan investor ritel domestik kita sudah mencapai 32,7 SID yang tentu saja ini menaruh harapan besar untuk pasar modal Indonesia ke depan bisa menjadi tempat investasi untuk jangka panjang yang baik untuk masyarakat Indonesia," kata Kiky.

Pesan Presiden Prabowo tersebut muncul ketika pasar saham Indonesia masih menghadapi tekanan akibat rencana MSCI menurunkan klasifikasi Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market.

Salah satu persoalan yang disampaikan MSCI adalah kekhawatiran mengenai transparansi kepemilikan saham dan dugaan praktik perdagangan terkoordinasi.

Oleh karena itu, langkah penegakan aturan oleh OJK akan menjadi salah satu perkembangan penting yang dicermati investor, terutama untuk melihat sejauh mana reformasi pasar modal benar-benar dijalankan sebelum keputusan akhir MSCI pada Juni 2027.

5. Belanja Negara Ditargetkan Rp 1.300 Triliun di Kuartal IV

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan efisiensi anggaran tidak berarti pemerintah menghentikan belanja. Pada kuartal IV-2026, belanja negara ditargetkan mencapai Rp1.300 triliun, naik dari Rp1.200 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

"Efisiensi anggaran itu bukan berarti menyetop anggaran," kata Suahasil di Istana Negara, Senin (19/10/2026).

Belanja tersebut diharapkan menopang konsumsi dan aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk melalui perlindungan sosial dan bantuan pangan.

Suahasil menambahkan, efisiensi dilakukan dengan meningkatkan efektivitas pelaksanaan anggaran, bukan sekadar memangkas alokasi. Salah satu contohnya adalah perbaikan pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

6. Harga Batu Bara Terbang ke US$154/Ton, Bahlil Longgarkan Produksi!

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan sinyal pelonggaran produksi batu bara di tengah kenaikan harga komoditas tersebut. Pemerintah membuka ruang bagi produksi batu bara melampaui target dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 yang berada di kisaran 600 juta ton.

Bahlil mengatakan, kebijakan relaksasi terbatas tersebut diambil seiring kenaikan harga batu bara yang mencapai US$154 per ton, khususnya untuk batu bara berkalori 6.330 kcal/kg GAR.

 

"Dan sekarang ini mencapai US$154 per ton untuk kalori 6.330, dan harapan kita memang harganya bagus, produksinya kita naikkan, dan sekarang kita tetap akan melakukan relaksasi terbatas untuk menjaga supply and demand," kata Bahlil usai rapat terbatas di Istana Negara, Senin (19/10/2026).

Menurut Bahlil, pemerintah ingin memanfaatkan momentum kenaikan harga batu bara untuk meningkatkan penerimaan devisa negara dari ekspor komoditas tersebut.

"Tapi kita juga ingin untuk dalam waktu dekat, kita ingin sekali untuk bagaimana devisa kita bisa masuk," ujarnya.

Meski demikian, Bahlil menegaskan relaksasi produksi dilakukan secara terbatas dengan mempertimbangkan keseimbangan pasokan dan permintaan (supply and demand).

7. Investasi RI Tembus Rp1.539 Triliun, Sudah Capai 75,4% Target

Di tengah tekanan yang melanda pasar keuangan domestik, realisasi investasi Indonesia masih menunjukkan perkembangan positif sepanjang sembilan bulan pertama 2026.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani melaporkan total investasi yang masuk ke Indonesia sepanjang Januari hingga September 2026 mencapai Rp1.539,2 triliun, atau sudah memenuhi 75,4% dari target tahun ini.

Khusus pada kuartal III-2026, realisasi investasi tercatat sebesar Rp528,7 triliun.

Capaian Realisasi InvestasiCapaian Realisasi Investasi Foto: BKPM

Berdasarkan sumber investasinya, penanaman modal asing (PMA) masih memberikan kontribusi sedikit lebih besar dibandingkan penanaman modal dalam negeri (PMDN).

Realisasi PMA mencapai Rp777,8 triliun atau 50,5% dari total investasi, sementara PMDN tercatat Rp761,4 triliun atau 49,5%.

Masuknya investasi tersebut turut membuka lapangan pekerjaan. Sepanjang Januari hingga September 2026, realisasi investasi tercatat menyerap 2.194.496 tenaga kerja.

Sementara itu, dari negara asal investasi asing, Singapura masih menempati posisi pertama dengan nilai investasi sebesar US$14 miliar atau 29,6% dari total PMA.

Hong Kong berada di posisi kedua sebesar US$12,8 miliar atau 27,2%, disusul China US$5 miliar atau 10,5%.

Amerika Serikat menyusul dengan investasi senilai US$3,4 miliar atau 7,1%, sedangkan Jepang sebesar US$2,6 miliar atau 5,6%.

Dari sisi sektor usaha, investasi asing paling banyak masuk ke industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya, dengan nilai Rp246,6 triliun atau 31,7% dari total PMA.

Sementara itu, investasi domestik paling besar mengalir ke sektor transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi sebesar Rp117,8 triliun atau 15,5% dari total PMDN.

Jika PMA dan PMDN digabungkan, sektor dengan realisasi investasi terbesar adalah industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya, dengan nilai Rp269,2 triliun atau 17,5% dari total investasi.

8. Ekonomi China Tumbuh 4,5%

Ekonomi China menunjukkan tanda-tanda perbaikan pada kuartal III-2026, setelah sebelumnya mengalami perlambatan cukup tajam. Namun, pemulihan tersebut masih lebih banyak ditopang oleh ekspor, sementara belanja masyarakat di dalam negeri belum juga menunjukkan penguatan yang berarti.

Mengutip Reuters, Senin (19/10/2026), ekonomi China tumbuh 4,5% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal III-2026, meningkat dari 4,3% pada kuartal II-2026.

Pertumbuhan tersebut juga melampaui perkiraan pasar dan membawa ekonomi China menjauh dari posisi pertumbuhan terlemahnya dalam tiga tahun terakhir.

Dengan hasil tersebut, sejumlah analis memperkirakan China masih mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi sepanjang 2026 sebesar 4,5%-5,0%, tanpa perlu mengeluarkan kebijakan stimulus tambahan dalam jumlah besar.

Namun, di balik perbaikan tersebut, terdapat persoalan yang masih membayangi perekonomian China.

Data ekonomi terbaru menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan ritel masih tertinggal dibandingkan produksi industri. Kondisi ini menunjukkan bahwa pabrik-pabrik China terus meningkatkan produksi, tetapi permintaan masyarakat di dalam negeri belum mampu mengimbanginya.

Sektor properti juga masih menghadapi tekanan setelah mengalami penurunan berkepanjangan selama sekitar lima tahun terakhir. Kondisi tersebut telah menggerus kekayaan rumah tangga dan membuat masyarakat semakin berhati-hati dalam membelanjakan uangnya.

Di sisi lain, ekspor China justru mengalami lonjakan besar. Data yang dirilis pekan lalu menunjukkan ekspor China pada September meningkat lebih dari 30% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kuatnya permintaan dari luar negeri menjadi salah satu alasan ekonomi China masih mampu tumbuh, meskipun konsumsi domestiknya belum pulih.

Kondisi tersebut juga mulai mengubah cara perusahaan China menjalankan bisnis.

Zhang Chao, pengelola operasional Asia Tenggara di sebuah perusahaan produsen lampu sepeda motor, mengatakan perusahaannya kini hampir sepenuhnya meninggalkan pasar domestik dan lebih fokus menjual produknya ke luar negeri.

Permintaan ekspor perusahaan tersebut bahkan meningkat dua kali lipat sepanjang tahun ini.

"Persaingan di China terlalu ketat dan tidak ada keuntungan. Sementara hambatan untuk masuk ke pasar luar negeri sedikit lebih rendah," kata Zhang, dikutip dari Reuters.

Lemahnya konsumsi juga membuat persaingan harga di China semakin ketat. Banyak perusahaan terpaksa menurunkan harga jual sekaligus memangkas biaya operasional, termasuk biaya tenaga kerja.

Situasi tersebut turut memengaruhi kehidupan masyarakat.

Laura Shi, yang kehilangan pekerjaannya di bidang penjualan pada Juni lalu, tetap melakukan perjalanan saat libur nasional China pada Oktober. Namun, dia memilih tidur di mobil hampir setiap malam demi menghemat biaya penginapan.

"Kekurangannya, saya tidak bisa mandi dan ada suara bising dari luar," katanya.

Cerita tersebut memperlihatkan bagaimana masyarakat China semakin berhati-hati dalam mengeluarkan uang, bahkan ketika tetap melakukan aktivitas seperti berlibur.

Sementara itu, semakin besarnya ketergantungan China terhadap ekspor mulai memunculkan respons dari negara-negara mitra dagangnya.

Uni Eropa dan China telah mencapai kesepakatan untuk membatasi ekspor mobil hibrida China ke kawasan tersebut. Namun, Brussels masih mempertimbangkan pembatasan tambahan setelah surplus perdagangan China terhadap Jerman dan Prancis masing-masing melonjak lebih dari 200% secara tahunan pada September 2026.

Analis ANZ menilai kondisi ekonomi China saat ini menunjukkan persoalan yang lebih besar, yakni ketidakseimbangan antara produksi yang terus meningkat dan permintaan domestik yang masih lemah.

Menurut ANZ, ketergantungan ekonomi China terhadap kondisi luar negeri kini juga semakin besar dibandingkan yang diharapkan para pembuat kebijakan.

9.Bank Sentral China Akan Umumkan Suku Bunga Acuan

Bank sentral China atau People's Bank of China (PBOC) dijadwalkan mengumumkan suku bunga pinjaman acuannya atau Loan Prime Rate (LPR) pada Selasa (20/10/2026).

Ada dua suku bunga yang akan diumumkan, yakni LPR tenor satu tahun dan lima tahun.

LPR tenor satu tahun banyak digunakan sebagai acuan bunga pinjaman bagi dunia usaha, sementara LPR tenor lima tahun menjadi acuan penting untuk pinjaman jangka panjang, termasuk kredit pemilikan rumah.

Pada pengumuman sebelumnya pada September 2026, PBOC memutuskan untuk mempertahankan LPR tenor satu tahun di level 3,00% dan tenor lima tahun sebesar 3,50%.

Keputusan tersebut membuat kedua suku bunga tidak berubah selama 16 bulan berturut-turut.

(evw/evw)


Most Popular
Features