Drama Shutdown AS Memuncak Hari Ini, Ekonomi RI Siap Kena Getahnya?

Pelaku pasar perlu mencermati sejumlah sentimen hari ini, termasuk voting shutdown di AS.Dari dalam negeri data penjualan ritel yang kurang baik bisa menjadi beban.

Berikut beberapa sentimen pasar hari ini:

Voting Shutdown Hari Ini?

DPR Amerika Serikat yang dikuasai Partai Republik dijadwalkan memberikan suara pada Rabu sore atas kompromi anggaran yang akan memulihkan pendanaan lembaga-lembaga pemerintah dan mengakhiri shutdown yang dimulai 1 Oktober dan kini memasuki hari ke-42.

Jika proses berjalan mulus, drama government shutdown di Amerika Serikat diperkirakan segera berakhir dalam 24-48 jam setelah pemungutan suara di DPR AS (House of Representatives). Artinya, penutupan pemerintahan terpanjang ini berpotensi selesai antara Rabu malam-Kamis waktu AS, atau Kamis-Jumat waktu Indonesia (WIB).

Namun, akhir drama ini belum tentu menjadi happy ending. Ada sejumlah risiko yang bisa menghambat atau bahkan memicu episode lanjutan. Penolakan dari kelompok konservatif Partai Republik di DPR bisa menunda voting atau memaksa negosiasi tambahan.

Sekalipun selesai minggu ini, pendanaan pemerintah hanya diperpanjang hingga 30 Januari, sehingga ancaman shutdown bisa muncul lagi awal tahun depan

Senat, yang juga dikendalikan Partai Republik, telah menyetujui kesepakatan tersebut pada Senin malam, dan Ketua DPR Mike Johnson menyatakan yakin RUU itu akan disetujui di DPR.

Presiden AS Donald Trump diperkirakan akan menandatangani RUU tersebut menjadi undang-undang.
"Kita akan membuka negara kita. Seharusnya tidak pernah ditutup," ujarnya dalam acara Hari Veteran di Arlington, Virginia, dikutip dari Reuters.

Baca: Nasib Jutaaan PNS Amerika Tersandera Shutdown, Paling Banyak di Mana?

Kesepakatan ini akan memperpanjang pendanaan hingga 30 Januari, membuka peluang terjadinya lagi potensi shutdown, sekaligus membuat pemerintah federal tetap berada di jalur menambah utang  yang kini sekitar US$38 triliun.

Dalam beberapa hari ke depan, pemerintah federal bisa kembali berfungsi penuh, memberikan kelegaan bagi pegawai negeri yang tidak menerima gaji dan keluarga berpenghasilan rendah yang bergantung pada subsidi pangan. Namun, butuh beberapa hari bagi sistem penerbangan nasional untuk kembali normal.

Kesepakatan ini memecah belah Partai Demokrat, yang mengupayakan agar subsidi kesehatan bagi 24 juta warga AS diperpanjang hingga melewati akhir tahun saat masa berlakunya habis.

Partai Republik di Senat setuju untuk mengadakan pemungutan suara terpisah terkait subsidi tersebut pada Desember, namun tidak ada jaminan RUU itu akan lolos di Senat.

Penjualan Eceran Melemah pada September, BI Optimistis Naik di Oktober 2025

Penjualan eceran nasional kembali mengalami tekanan pada September 2025. Berdasarkan hasil Survei Penjualan Eceran (SPE) Bank Indonesia (BI), aktivitas penjualan ritel turun 2,4% secara bulanan (month to month/MtM), berbalik arah setelah mencatatkan pertumbuhan 0,6% pada Agustus.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, mengungkapkan bahwa pelemahan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya penjualan pada Subkelompok Sandang yang anjlok hingga 19,2% MtM. Selain itu, kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau juga terkoreksi 2,2%, sementara Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya melemah 3,4%. "Penurunan pada Subkelompok Sandang menjadi faktor utama kontraksi penjualan eceran pada September," jelas Denny dalam keterangannya, Selasa (11/11/2025).

Meski demikian, tidak semua sektor mencatatkan pelemahan. Beberapa kelompok masih tumbuh positif, antara lain Peralatan Informasi dan Komunikasi yang naik 1,2% serta Suku Cadang dan Aksesori yang meningkat 1,4% secara bulanan. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran pola konsumsi ke barang-barang utilitarian dan teknologi.

Baca: Revolusi Konsumen! "Tampil Cantik" Kini Jadi Penggerak Ekonomi Baru RI

Secara tahunan (year on year/YoY), kinerja penjualan eceran justru mencatatkan pertumbuhan 3,7%, sedikit lebih tinggi dibandingkan 3,5% pada Agustus 2025. Kenaikan terutama ditopang oleh kelompok Suku Cadang dan Aksesori yang tumbuh 12,4%, diikuti Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 5,4%, serta Barang Budaya dan Rekreasi yang naik 2,6%.

Ke depan, BI memperkirakan adanya perbaikan pada Oktober 2025. Indeks Penjualan Riil (IPR) diproyeksikan meningkat 4,3% YoY, melanjutkan tren positif dari bulan sebelumnya. "Peningkatan penjualan diperkirakan bersumber dari kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau, Barang Budaya dan Rekreasi, serta Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya," ujar Denny.

Secara bulanan, penjualan ritel juga diperkirakan tumbuh 0,6% pada Oktober. BI menilai dorongan utamanya berasal dari naiknya permintaan masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal. Fenomena musiman ini biasa mendorong konsumsi rumah tangga, terutama untuk kebutuhan sandang, makanan, dan perlengkapan rumah.

Dari sisi harga, BI memperkirakan adanya peningkatan tekanan inflasi dalam beberapa bulan mendatang. Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) Desember 2025 diproyeksikan mencapai 157,2, naik dari 134,6 pada periode sebelumnya. Tekanan ini akan berlanjut hingga Maret 2026 dengan proyeksi IEH 172,5, lebih tinggi dari 169,2 sebelumnya.

"Peningkatan ekspektasi harga sejalan dengan kenaikan permintaan menjelang perayaan Natal 2025 dan Idulfitri 2026," pungkas Denny. BI pun akan terus memantau dinamika konsumsi masyarakat dan harga barang eceran sebagai indikator utama daya beli dan inflasi domestik dalam jangka pendek.

DKI Jakarta Hapus Sanksi Pajak Kendaraan Hingga Akhir 2025, Begini Aturannya

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan bagi para pemilik kendaraan bermotor. Melalui kebijakan terbaru, warga Ibu Kota dibebaskan dari sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) hingga 31 Desember 2025.

Program ini mulai berlaku sejak 10 November 2025 dan dapat dimanfaatkan di seluruh kantor Samsat DKI Jakarta maupun melalui layanan digital. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan arahan langsung Gubernur DKI Jakarta untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran pajak.

"Ini adalah langkah kami untuk membantu masyarakat, sekaligus mendorong kesadaran pajak dan tertib administrasi kendaraan bermotor di Jakarta," ujar Lusiana dalam keterangan resmi, Selasa (11/11/2025).

Baca: Pengusaha Ritel Dukung Purbaya Ubah Rp1.000 Jadi Rp1

Menariknya, pembebasan ini diberikan secara otomatis tanpa perlu pengajuan dari wajib pajak. Sistem informasi manajemen pajak daerah akan menyesuaikan data secara langsung, sehingga masyarakat cukup membayar pokok pajak tanpa dikenakan denda keterlambatan.

Kebijakan ini tidak hanya memberi keringanan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi strategi Pemprov DKI untuk mempercepat realisasi penerimaan pajak daerah. Langkah tersebut diharapkan mampu menambah partisipasi wajib pajak sekaligus memberikan stimulus ekonomi menjelang tutup tahun.

Selain itu, Pemprov DKI juga berupaya memperkuat transparansi pelayanan publik dengan mempermudah akses pembayaran. Warga kini dapat melakukan pembayaran secara daring melalui aplikasi SIGNAL (Samsat Digital Nasional), tanpa perlu datang ke kantor Samsat. Fasilitas ini diharapkan mampu menghemat waktu dan memperluas jangkauan pelayanan pajak.

PHK AS Bertambah

Perusahaan swasta di AS memangkas rata-rata 11.250 pekerjaan per minggu selama empat minggu yang berakhir pada 25 Oktober 2025, mengindikasikan bahwa pasar tenaga kerja kehilangan momentum pada paruh kedua bulan itu dibandingkan dua minggu pertama, menurut laporan mingguan terbaru dari ADP Research.

Waktu rilis laporan sektor swasta ini menjadi sangat penting karena penutupan pemerintahan (government shutdown) yang kini memasuki bulan kedua telah menunda perilisan data ketenagakerjaan resmi pemerintah AS untuk September yang biasanya sangat diperhatikan pasar.

Menambah sinyal pelemahan, laporan terpisah dari Challenger, Gray & Christmas, Inc. minggu lalu menunjukkan bahwa perusahaan berbasis di AS mengumumkan 153.074 pemutusan hubungan kerja (PHK) pada Oktober, jumlah tertinggi untuk bulan tersebut sejak 2003.

(emb/emb)

Pages

Next