Setelah Rebalancing, IHSG Berisiko Garing: Rekor Tinggal Kenangan?

Pasar keuangan hari ini dihadapkan pada sejumlah tantangan. Setelah berpesta pora di tengah rebalancing MSCI, investor menunggu katalis baru untuk mendongkrak saham Tanah Air. Dari pasar mata uang, kembali menguatnya indeks dolar juga menjadi tantangan karena ada potensi pelemahan rupiah.

Berikut sentimen pasar hari ini:

Dampak Rebalancing MSCI

Pasar saham Indonesia mencatat volume dan nilai transaksi yang luar biasa pada perdagangan kemarin di tengah cut off date dari rebalancing MSCI edisi Agustus 2025.

Volume transaksi mencapai 56,64 miliar saham yang merupakan rekor tertinggi tahun ini. Asing juga mencatat net buy sangat besar yakni Rp 2,3 triliun, tertinggi sejak 14 Mei 2028. Transaksi saham menembus Rp 45,8 triliun yang juga merupakan rekor tertinggi tahun ini.

Kendati transaksi sangat besar, IHSG tetap ditutup negatif. Risiko inilah yang bisa terulang pada hari ini di mana menjadi hari pemberlakuan efektif rebalancing MSCI.  Dengan sudah efektif maka gairah pasar diperkirakan akan menurun sehingga IHSG bisa tertekan.

LPS Pangkas Suku Bunga

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk memangkas lagi tingkat bunga penjaminan (TBP) sebanyak 25 basis poin (bps) dan kini turun level 3,75% untuk tabungan berdenominasi rupiah di bank umum.
Sementara TBP untuk tabungan berdenominasi valuta asing (valas) di bank umum ditahan pada level 2,25%. Sedangkan dengan TBP bank perekonomian rakyat (BPR) dipangkas 25 bps menjadi 6,25%.

Tingkat bunga penjamin tersebut berlaku sejak 28 Agustus 2025 sampai dengan 30 September 2025.

Ketua Dewan Komisioner (DK) LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan keputusan ini mencermati tren penurunan Suku Bunga Deposito (SBP) ke depan, upaya antisipatif memperkuat kinerja perekonomian, dan menegaskan sinyal sinergi kebijkana,serta mempertimbangkan beberapa hal.

"Mendorong kinerja dan suku bunga kredit yang lebih kompetitif, proyeksi likuiditas yang tetap longgar dan ruang pengelolaan suku bunga simpanan bagi bank, dan tingkat cakupan yang relatif memadai," beber Purbaya saat Konferensi Pers Penetapan TBP LPS, di Kantor Pusat LPS, Pacific Century Place, Selasa (26/8/2025).

Kementerian Pekerjaan Umum Menghentikan Pembangunan IKN

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bakal menghentikan proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai tahun depan. Selanjutnya tongkat estafet pembangunan akan berlanjut di bawah Badan Otoritas IKN (OIKN).
Saat ini Kementerian PU tengah menyelesaikan pekerjaan pembangunan proyek-proyek kontrak tahun jamak (Multi Years Contract/MYC) yang kini kini belum rampung.

"MYC belum selesai semuanya, mudah-mudahan tahun ini. Paling lambat 2026 sudah selesai," kata Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti saat ditemui di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Senin lalu (25/8/2025).

Adapun Sebelumnya progres pembangunan sempat terhambat karena anggaran Kementerian PU untuk menuntaskan proyek di IKN sempat terkena blokir, nilainya sekitar Rp 14 triliun. Saat ini anggarannya sudah siap, tinggal melanjutkan proses pembangunan hingga selesai.

Kementerian PU menangani pembangunan IKN sejak era Presiden ketujuh RI Joko Widodo pada 2022. Mereka menangani pembangunan sejumlah infrastruktur dasar, mulai dari jalan tol, saluran air bersih, hingga gedung-gedung pemerintahan.

Baca: Kementerian PU Setop Bangun IKN Mulai Tahun Depan, Ada Apa?

Adapun, Presiden Prabowo menyetujui anggaran kelanjutan IKN periode 2025 - 2029 sebesar Rp 48,8 triliun. Anggaran itu akan digunakan untuk menyelesaikan pembangunan kompleks legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukung ke wilayah IKN.

Dengan berhentinya pembangunan IKN oleh KemenPU maka menarik disimak bagaimana respon swasta, terutama mereka yang sudah melakukan groundbreaking atau berencana berinvestasi.

Sebagai catatan, sejumlah perusahaan sudah melakukan groundbreaking di IKN. Di antaranya adalah Agung Sedayu Group (Sugianto Kusuma), Salim Group (Anthony Salim), Sinarmas Group (Franky Wijaya), Pulau Intan (Pui Sudarto), Grup Djarum (Budi Hartono), Wings Group (William Katuari), Adaro Group (TP Rahmat/Boy Thohir), Barito Pacific (Prajogo Pangestu), Mulia Group (Eka Tjandranegara), dan Grup Astra (Soeryadjaya).

Danantara Jual Patriot Bond

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan merilis Obligasi Patriot atau Patriot Bond.
Surat utang tersebut memiliki target menghimpun dana Rp 50 triliun untuk membiayai proyek pengelolaan sampah menjadi energi.

Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir mengatakan Patriot Bond merupakan instrumen pembiayaan strategis yang lazim digunakan di berbagai negara, seperti Jepang dan Amerika Serikat, untuk memperkuat kemandirian pembiayaan nasional.

Baca: Danantara Luncurkan Obligasi Patriot, Cari Dana dari Konglomerat RI

Pandu menyebut, prinsip dasar Patriot Bond adalah partisipasi sukarela dan tanggung jawab bersama. "Skema ini membuka ruang bagi kelompok usaha nasional untuk berkontribusi pada agenda pembangunan lintas generasi, sekaligus memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat," jelasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (26/8/2025).

Melalui Patriot Bond, kata Pandu, negara memperoleh sumber pendanaan jangka menengah-panjang yang stabil. Pelaku usaha, di sisi lain, memiliki akses pada instrumen investasi yang aman dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.

.

Trump Kembali Ancam China

Presiden  Trump, memperingatkan tarif yang lebih tinggi bisa ia berikan ke China, bahkan hingga 200%. Apalagi jika ekspor magnet tanah jarang (rare earth) asal Tiongkok dibatasi.
"Mereka harus memberi kita magnet, jika mereka tidak memberi kita magnet, maka kita harus mengenakan tarif 200% atau semacamnya," kata Trump kepada wartawan setelah pertemuan dengan Presiden Korea Selatan (Korsel) Lee Jae Myung di Gedung Putih pada hari Senin, dikutip Selasa (26/8/2025).

"200 pesawat mereka tidak dapat terbang karena kita sengaja tidak memberi mereka suku cadang Boeing karena mereka tidak memberi kita magnet," tambahnya.

Baca: Trump Ancam Perang Tarif Baru, Indonesia Bisa Kena

Pernyataan Trump muncul ketika data pemerintah terbaru menunjukkan ekspor magnet tanah jarang China telah pulih ke level sebelum Beijing memberlakukan pembatasan ekspor. Magnet yang dikirim ke AS melonjak lebih dari tujuh kali lipat, 660%, pada bulan Juni dibandingkan bulan sebelumnya, dengan volume naik 76% secara bulanan di bulan Juli.

China mendominasi produksi magnet tanah jarang, mengendalikan sekitar 90% pasokan global. Dominasi tersebut telah memberi Beijing pengaruh yang signifikan dalam perundingan dagangnya dengan Washington, karena AS sangat bergantung pada magnet tanah jarang untuk sektor manufakturnya yang besar, khususnya otomotif, elektronik, energi terbarukan, termasuk pertahanan.

(mae/mae)

Pages

Next