Pasar keuangan Indonesia diharapkan kompak menguat hari ini meski data-data ekonomi masih mengancam pergerakan pasar. Selengkapnya mengenai sentimen penggerak pasar hari ini bisa dibaca pada halaman 3 artikel ini.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir menguat pada penutupan perdagangan hari Senin kemarin (30/6/2025).
Sebanyak 357 saham menguat, 228 saham melemah sementara 205 saham stagnan. Meski IHSG menguat tetapi investor asing masih mencatat net sebesar Rp 358,73 miliar pada perdagangan kemarin.
Penutupan hari Senin kemarin memastikan pelemahan rupiah terhadap dolar AS sejak libur panjang pada pekan lalu. Pada sesi pertama, rupiah sempat menguat tipis 0,06% ke level Rp16.190/US$1.
Pelemahan nilai rupiah hari terjadi meski pergerakan indeks dolar AS (DXY) yang juga tercatat mengalami pelemahan sebesar 0,28% ke level 97,12 per pukul 15:00 WIB.
Koreksi ini dinilai wajar mengingat rupiah sebelumnya sudah mengalami penguatan signifikan pasca diumumkannya gencatan senjata antara Israel dan Iran oleh Presiden AS Donald Trump pada 23 Juni lalu.
Rupiah melemah di tengah pelemahan dolar AS yang tengah mendapatkan tekanan dari pasar global. Dolar AS terus mengalami pelemahan salah satunya disebabkan oleh tekanan jual dari China.
Dari pasar Surat Berharga Negara (SBN), imbal hasil obligasi tenor 10 tahun melemah ke 6,64% atau terendah sejak Oktober 2024. Pergerakan ini menandai SBN tengah diburu investor sehingga harga naik dan imbal hasil melandai.
Sebagai catatan, imbal hasil berbanding terbalik dengan harga. Imbal hasilyang melandai mencerminkan harga SBN yang tengah naik demikian sebaliknya.
Dari pasar saham AS, bursa Wall Street kembali pesta pora dan mencetak rekor pada perdagangan Senin atau Selasa dini hari waktu Indonesia.
Indeks S&P 500 naik 0,52% dan mencetak rekor penutupan baru di 6.204,95. Indeks Nasdaq menguat 0,47%, juga mencapai level tertinggi sepanjang masa, dan ditutup di 20.369,73. Indeks Dow Jones Industrial Average melonjak 275,50 poin atau 0,63%, berakhir di 44.094,77.
Kenaikan ini terjadi setelah Kanada mencabut pajak layanan digital demi mempermudah negosiasi perdagangan dengan AS. Keputusan ini muncul setelah Presiden Donald Trump pada Jumat menyatakan bahwa AS akan menghentikan semua pembicaraan dagang dengan Kanada.
Pajak digital tersebut sedianya mulai diberlakukan pada Senin dan akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Meta, dan Amazon.
Investor kini menanti pengumuman kesepakatan dagang antara AS dan mitra dagangnya, karena masa tenggang tarif selama 90 hari yang diberlakukan Trump akan segera berakhir minggu depan.
Pada Senin, Menteri Keuangan Scott Bessent mengatakan bahwa ada beberapa negara yang sedang bernegosiasi dengan itikad baik.
Namun, ia menambahkan bahwa jika tidak tercapai kesepakatan karena mereka bersikap keras kepala, tarif bisa kembali ke level yang diumumkan pada 2 April.
Kevin Hassett, Direktur Dewan Ekonomi Nasional mengatakan kesepakatan dagang tersebut bisa diselesaikan setelah RUU perdagangan Trump yang disebut sebagai "satu paket besar dan indah" disahkan.
Jika lolos di Senat, rancangan ini masih menghadapi tantangan di DPR, di mana beberapa anggota Partai Republik menolak revisi dalam versi terbaru RUU tersebut.
Terry Sandven dari U.S. Bank Wealth Management mengatakan meskipun tenggat waktu tarif dan RUU pajak dapat menimbulkan volatilitas di sisa 2025, fundamental pasar saham yang membaik serta keseimbangan pasar yang meningkat menunjukkan bahwa tren positif ini masih bisa berlanjut.
"Tembok kekhawatiran mulai runtuh saat saham-saham mencetak rekor baru," kata Sandven, Kepala Strategi Ekuitas, yang memperkirakan target akhir tahun untuk S&P 500 berada di 6.325 sekitar 2% lebih tinggi dari penutupan Senin, kepada CNBC International.
"Inflasi stabil, suku bunga bergerak dalam kisaran wajar, dan laba perusahaan cenderung meningkat. Ini adalah kondisi yang mendukung kenaikan saham di paruh kedua tahun ini."imbuhnya.
Senin kemarin juga merupakan hari terakhir Juni, bulan di mana indeks-indeks utama mengalami pemulihan tajam dan kembali ke rekor tertinggi.
Indeks S&P 500 naik hampir 5% di Juni, Nasdaq melonjak lebih dari 6%, dan Dow Jones menguat lebih dari 4%.
Sebelum S&P 500 dan Nasdaq mencetak rekor baru pada Jumat, gejolak seputar tarif dan perdagangan global sempat mengguncang pasar, bahkan membuat S&P 500 nyaris masuk ke zona pasar bearish pada awal April.
Namun ketiga indeks utama berhasil menutup kuartal kedua dengan hasil solid. Selama kuartal II-2025, indeks S&P 500 naik lebih dari 10%, indeks Nasdaq melesat hampir 18%, dan indeks Dow Jones Dow bertambah hampir 5%.
Tanggal 1 Juli hari ini akan menjadi awal dari perdagangan semester kedua 2025.Setelah mendapat banyak guncangan di semester I, pasar keuangan diharapkan menatap semester II dengan lebih optimis. Meredanya pasar dagang dan perang di Timur Tengah menjadi katalis positif investor.
Kendati demikian, pasar keuangan hari ini akan dibayangi banyaknya data-data ekonomi, terutama dalam negeri. Sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto juga diharapkan menjadi penggerak positif.
Runtuhnya tembok kekhawatiran investor Wall Street mengenai kondisi pasar saham AS hingga membuat Wall Street rekor diharapkan menjadi sentimen positif hari ini.
Pasar keuangan Indonesia membuka perdagangan semester II dengan tiga amunisi besar: deregulasi sektor impor, regulasi tunggal perizinan investasi, dan penataan ulang perusahaan BUMN. Ketiganya datang bersamaan pada Senin (30/6/2025), dan berpotensi membentuk arah kebijakan struktural ke depan.
Berikut sejumlah data dan informasi yang diperkirakan akan menggerakkan pasar hari ini:
Inflasi Juni dan Neraca Perdagangan Mei 2025
Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan data Indeks Harga Konsumen (IHK) untuk Juni 2025 pada hari ini Selasa (1/7/2025).
Indeks Harga Konsumen (IHK) diperkirakan kembali turun atau mengalami deflasi pada Juni 2025. IHK turun karena melandainya harga sejumlah bahan pangan hingga bahan bakar minyak (BBM) nonn-subsidi.
Konsensus pasar yang dihimpun CNBC Indonesia dari 13 institusi memperkirakan IHK secara bulanan (month to month/mtm) diproyeksi turun atau mengalami deflasi sebesar 0,06%. Sementara secara tahunan (year on year/yoy), IHK masih diproyeksi naik atau mengalami inflasi sebesar 1,75%.
Sementara itu, inflasi inti diperkirakan stagnan 2,41%.
Sebagai catatan, IHK pada Mei 2025 mengalami deflasi sebesar 0,37% (mtm) tetapi masih naik atau mencatat inflasi sebesar 1,6% (year on year/yoy).
Pada hari yang sama, BPS juga akan mengumumkan data neraca perdagangan Mei 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya sudah mengumumkan bahwa neraca perdagangan Indonesia tetap mengalami surplus US$ 4,9 miliar pada Mei 2025. Adapun, data bulan Mei ini belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Surplus pada bulan Mei ini lebih tinggi dari bulan April sebesar US$ 160 juta.
Kendati surplus, Sri Mulyani memberikan peringatan akan risiko kondisi global yang dapat mempengaruhi kinerja neraca dagang Indonesia.
Seperti diketahui, neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus selama 5 tahun berturut-turut. Tepatnya, surplus neraca perdagangan 60 bulan beruntun. Menurut Sri Mulyani, kondisi global dapat menekan ekspor dan impor Indonesia.
PMI Manufaktur Juni
Selain itu, S&P Global akan mengumumkan data Purchasing Manager's Index (PMI) Indonesia untuk Juni 2025 pada hari ini Selasa (1/7/2025).
Aktivitas manufaktur Indonesia kembali mengalami kontraksi pada Mei 2025. Kontraksi memperpanjang tren negatif menjadi dua bulan beruntun,
Data Purchasing Managers' Index (PMI) yang dirilis S&P Global menunjukkan PMI manufaktur Indonesia ada di 47,4 atau mengalami kontraksi pada Mei 2025. Ini adalah kedua kali dalam dua bulan beruntun PMI mencatat kontraksi.
PMI memang lebih baik dibandingkan pada April 2025 yakni 46,7.
PMI menggunakan angka 50 sebagai titik mula. Jika di atas 50, maka artinya dunia usaha sedang dalam fase ekspansi. Sementara di bawah itu artinya kontraksi.
S&P Global menjelaskan aktivitas produksi dan pesanan baru kembali melemah, dengan penurunan pesanan baru yang bahkan lebih tajam dibanding April. Penurunan pesanan bahkan menjadi yang terdalam sejak Agustus 2021.
Laporan Semester I APBN dan Kisi-kisi Rupiah Hingga Akhir Tahun
Komisi XI DPR menggelar rapat kerja dengan pemerintah dan Bank Indonesia di ruang rapat Komisi XI DPR, Senayan, Jakarta Pusat.
Dalam rapat tersebut, akan dibahas pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN TA 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 serta pembahasan laporan semester I dan prognosis semester II APBN TA 2025.
Rapat ini sangat penting bagi publik dan investor akan membeberkan realisasi pendapatan, belanja, defisit hingga pembiayaan utang hingga Juni 2025.
Menteri Keuangan Sri Mulyani juga akan menjelaskan perkiraan realisasi belanja hingga defisit hingga akhir 2025.
Bank Indonesia juga biasanya akan memberikan proyeksi terbaru mengenai realisasi rupiah hingga akhir tahun 2025 dan tahun depan.
Penjelasan Sri Mulyani mengenai realisasi APBN 2025 sangat penting karena akan mencerminkan seberapa besar kemampuan pajak membiayai belanja hingga menutup defisit. Jika kemudian pendapatan negara, terutama pajak, jeblok maka defisit dikhawatirkan melebar. Kondisi ini bisa memicu kekhawatiran pasar karena pemerintah harus menambah utang atau mengurangi belanja.
Padahal, di tengah pelemahan ekonomi, belanja pemerintah dibutuhkan. Di sisi lain, menambah utang akan meningkatkan risiko sehingga investor bisa pesimis.
Menuju Semester II: Deregulasi, Investasi, dan Ketertiban BUMN Warnai Pasar
Pemerintahan Prabowo melakukan pembenahan di deregulasi sektor impor, regulasi tunggal perizinan investasi, dan penataan ulang perusahaan BUMN. Ketiganya datang bersamaan pada Senin (30/6/2025), dan berpotensi membentuk arah kebijakan struktural ke depan.
Meski tak berdampak langsung dalam jangka pendek, investor mencermati sinyal kuat dari pemerintah bahwa stabilitas ekonomi dan daya saing usaha kini jadi fokus utama.
Berikut rangkuman kebijakan utama yang akan membentuk lanskap pasar di awal Juli:
Deregulasi Impor: 9 Permendag Dicabut, 10 Komoditas Dilonggarkan
Pemerintah resmi mencabut Permendag 8/2024 dan menggantinya dengan 9 Permendag baru berbasis klaster komoditas. Langkah ini menjadi bagian dari Paket Deregulasi Tahap I yang diumumkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Mendag Budi Santoso.
Aturan baru ini antara lain melonggarkan impor produk kehutanan, pupuk bersubsidi, bahan baku plastik, bahan kimia tertentu, hingga sepatu olahraga dan sepeda. Total ada 10 komoditas yang kini lebih mudah masuk ke RI-meski tetap ada pengawasan teknis.
Namun, tekstil dan pakaian jadi tetap diawasi ketat dengan mekanisme persetujuan impor dan laporan surveyor. Pengawasan dilakukan di border, dan safeguard untuk produk benang dan tirai akan diperpanjang.
Tujuan kebijakan ini bukan hanya memperlancar logistik, tetapi juga mendongkrak peringkat kemudahan berusaha Indonesia secara global. Semua Permendag baru akan berlaku dua bulan sejak diundangkan.
Berikut daftar 9 Permendag baru:
1. Permendag Nomor 16 Tahun 2025 tentang kebijakan dan pengaturan impor (aturan umum).
2. Permendag Nomor 17 Tahun 2025 tentang impor tekstil dan produk tekstil (TPT).
3. Permendag Nomor 18 Tahun 2025 tentang impor barang pertanian dan peternakan.
4. Permendag Nomor 19 Tahun 2025 tentang impor garam dan komoditas perikanan.
5. Permendag Nomor 20 Tahun 2025 tentang impor bahan kimia, bahan berbahaya, dan bahan tambang.
6. Permendag Nomor 21 Tahun 2025 tentang impor barang elektronik dan telematika.
7. Permendag Nomor 22 Tahun 2025 tentang impor barang industri tertentu.
8. Permendag Nomor 23 Tahun 2025 tentang impor barang konsumsi.
9. Permendag Nomor 24 Tahun 2025 tentang impor barang dalam keadaan tidak baru dan limbah non-B3.
Aturan Investasi Baru: Tak Ada Lagi Izin Tambahan di Luar PP
Presiden Prabowo menerbitkan PP Nomor 28 Tahun 2025, menggantikan PP 5/2021, yang kini menjadi rujukan tunggal seluruh perizinan berusaha. Aturan ini memperkenalkan tiga reformasi penting: SLA wajib dalam tiap proses izin, penerapan kebijakan "fiktif-positif", serta penyederhanaan proses UMK melalui OSS.
Jika respons otoritas melebihi tenggat waktu (SLA), sistem akan otomatis menganggap proses dilanjutkan. Ini untuk mencegah perizinan terhambat birokrasi lambat.
Lebih dari itu, tidak boleh ada izin tambahan yang diterbitkan kementerian, lembaga, maupun pemda di luar yang tertulis dalam PP 28. Artinya, semua proses investasi ke depan harus patuh pada satu rujukan regulasi terpadu.
BPI Danantara Larang Rombak Manajemen BUMN
Badan Pengelola Investasi Danantara (BPI Danantara) melarang seluruh BUMN, anak usaha, dan cucu usaha melakukan perubahan pengurus hingga evaluasi menyeluruh selesai dilakukan.
Larangan ini tertuang dalam surat Kepala BPI Danantara dan berlaku usai proses inbreng saham BUMN ke dalam holding PT Danantara Asset Management (DAM). RUPS Tahunan wajib digelar sebelum 30 Juni, tapi perubahan manajemen ditangguhkan.
Ada puluhan entitas pelat merah yang terdampak, dari BRI, Telkom, Garuda, hingga Krakatau Steel. Kebijakan ini menunjukkan arah konsolidasi dan tata kelola BUMN yang makin dikendalikan pusat.
Adapun daftar anak perusahaan dan cucu perusahaan tersebut di antaranya:
- PT Adhi Karya(Persero) Tbk. (ADHI)
- PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero)
- PT Agrinas Palma Nusantara (Persero)
- PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero)
- PT Amarta Karya (Persero)
- PT ASABRI (Persero)
- PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
- PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)
- PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI)
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI)
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI)
- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN)
- PT Barata Indonesia (Persero)
- PT Bio Farma (Persero)
- PT Boma Bisma Indra (Persero)
- PT Brantas Abipraya (Persero)
- PT Danareksa (Persero)
- PT Djakarta Lloyd (Persero)
- PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)
- PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)
- PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
- PT Hutama Karya (Persero)
- PT Indah Karya (Persero)
- PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
- PT Industri Kereta Api (Persero)
- PT Industri Telekomunikasi Indonesia
- (Persero) PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR)
- PT Kereta Api Indonesia (Persero)
- PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS)
- PT Len Industri (Persero)
- PT Mineral Industri Indonesia (Persero)
- PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
- PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
- PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
- PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero)
- PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
- PT Pertamina (Persero)
- PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- PT Pos Indonesia (Persero)
- PT Primissima (Persero)
- PT Produksi Film Negara
- PT Pupuk Indonesia (Persero)
- PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
- PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) 46 - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
- PT Semen Kupang (Persero)
- PT TASPEN (Persero)
- PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
- PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)
- PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT)
- PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA)
Jika tidak ada kejutan dari global hari ini, pelaku pasar diperkirakan akan mencermati dampak teknis dari deregulasi dan arah investasi strategis pemerintah di awal semester kedua ini.
Berikut sejumlah agenda dan rilis data yang terjadwal untuk hari ini:
- S&P Global akan mengumumkan data PMI Manufaktur Indonesia
-
Presiden Prabowo menghadiri puncak peringatan Hari Bhayangkara ke-79 di kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat. Turut hadir antara lain Kapolri.
-
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mengadakan pertemuan dengan aplikator ojek daring di kantor Kemenhub, Jakarta Pusat.
-
Outlook Discussion: Mengupas Dinamika EV di Indonesia, Tanggapan Konsumen, & Insight Pasar di Dailah Sajian Nusantara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Turut hadir antara lain Assc. Head of Research for Automotive Populix dan Founder National Battery Research Institute.
-
Komisi V DPR menggelar rapat kerja dengan operator maskapai penerbangan di ruang rapat Komisi V DPR, Senayan, Jakarta Pusat.
-
Komisi XII DPR menggelar rapat kerja dengan SKK Migas dan KKKS di ruang rapat Komisi XII DPR, Senayan, Jakarta Pusat.
-
Komisi XI DPR menggelar rapat kerja dengan pemerintah dan Bank Indonesia di ruang rapat Komisi XI DPR, Senayan, Jakarta Pusat. Tema: Pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN TA 2026 dan RKP Tahun 2026 serta pembahasan laporan semester I dan prognosis semester II APBN TA 2025.
-
BPS akan mengumumkan sejumlah indikator perekonomian antara lain inflasi Juni 2025 dan perkembangan ekspor dan impor Mei 2025 di kantor pusat BPS, Jakarta Pusat.
-
Peluncuran Video Musik Save Our World oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan kawan-kawan di Djakarta Theater XXI, Jakarta Pusat. Turut hadir Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
-
Komisi XI DPR menggelar fit and proper test calon deputi gubernur Bank Indonesia di ruang rapat Komisi XI DPR, Senayan, Jakarta Pusat.
-
Peluncuran Program Ekspor Shopee 2.0 Bersama Menteri Perdagangan di Terminal Kargo 511, Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta,
-
Tangerang, Banten.
Berikut sejumlah agenda emiten di dalam negeri pada hari ini:
- RUPS: DRMA, YELO, KIOS, ELTY
- Dividen: WINE, PNSE, ICBP, INDF, AMIN, AMFG, DOSS, ISSP, BOLT, GLVA, DEPO, TCPI, JSPT, INCI
Berikut untuk indikator ekonomi RI :
CNBC INDONESIA RESEARCH
Sanggahan: Artikel ini adalah produk jurnalistik berupa pandangan CNBC Indonesia Research. Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan, atau menjual produk atau sektor investasi terkait. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
