Celaka! Harga Beras Terbang, Nyaris 1 Miliar Orang di Bumi Kelaparan

Jakarta, CNBC Indonesia - Hampir satu miliar penduduk bumi terancam kelaparan, bahkan sepertiga-nya sudah dalam tingkat yang akut. Penyebabnya adalah harga beras global yang mencapai level tertinggi sepanjang abad milenium,

Ada sekitar 900 juta orang penduduk bumi yang mengalami kerawanan pangan atau terancam kelaparan pada 2022 menurut data PBB. Sementara sebanyak 258 juta orang dari 58 negara sudah mencapai tingkat yang akut menurut data Food Security Information Network.

Angka tersebut berpotensi merangkak naik terutama pada 2024 karena masalah seperti inflasi pangan, kekeringan, fenomena El Nino, sampai perang yang tidak berkesudahan.

Faktanya, tingkat kerawanan pangan dunia terus bertumbuh dengan signifikan dan cepat serta mengkhawatirkan.

Pada 2017, jumlah orang yang memiliki masalah kerawanan pangan sebanyak 624 juta orang di seluruh dunia. Artinya jika dibandingkan dengan kondisi 2022 sudah naik 276 juta orang atau rata-rata per tahun (CAGR) meningkat 7,6%.

Begitu juga dengan tingkat akut yang naik dua kali lipat lebih atau bertambah 134,3 juta orang) dari 123,5 juta orang selama 2017-2022.

Harga Beras Naik, Ancam Kelaparan Massal

Kelaparan mengintai ratusan juta penduduk bumi karena tingginya harga bahan pokok makanan.

Indeks Harga Pangan FAO (FFPI) mencapai 118 poin pada Januari 2024. Angka tersebut turun sedikit sebesar 1,2 poin atau satu persen dari tingkat revisi pada bulan Desember.

FFPI melandai didorong oleh penurunan indeks harga sereal dan daging. Penurunan dua komoditas itu mengimbangi kenaikan harga gula.

Meskipun mengalami penurunan, FFPI saat ini masih berada di posisi tinggi selama hampir dua dekade.

Sebagai informasi. Indeks Harga Pangan FAO adalah ukuran perubahan bulanan harga global untuk sejumlah komoditas pangan. Indeks ini terdiri dari rata-rata lima indeks harga kelompok komoditas yang ditimbang berdasarkan rata-rata pangsa ekspor masing-masing kelompok selama tahun 2014-2016.

Sementara itu, inflasi pangan berada di posisi yang tinggi di berbagai negara. Parahnya adalah banyak yang terjadi di negara berpendapatan rendah dan menengah.

Mengutip laporan PBB bertajuk "Food Security Update", yang rilis 1 Februari 2024, terdapat 63% negara berpendapatan rendah memiliki tingkat inflasi lebih tinggi dari 5%. Sementara 74% dari negara berpenghasilan menengah ke bawah memiliki inflasi lebih dari 5%.

Peningkatan inflasi pangan di banyak negara disebabkan oleh tingginya harga komoditas pangan. Terutama harga beras yang naik 32% pada 2023 dibandingkan dari harga tahun sebelumnya.

Kenaikan harga beras menjadi menjadi masalah dalam urusan perut umat manusia. Ini karena beras merupakan makanan pokok bagi lebih dari separuh penduduk dunia dan memenuhi kebutuhan 20% konsumsi kalori global.

Indeks harga beras FAO pada Januari 2024 mencapai rekor tertinggi sepanjang abad milenium yakni 142,8 poin. Posisi tertinggi terakhir pada 2008 yakni 139,4 poin.

Tingginya harga beras dunia pada 2023 hingga Januari 2024 karena fenomena alam La Nina yang berkepanjangan pada Maret, diikuti oleh anomali El Nino pada Juni.

Selain itu India yang memberlakukan pembatasan beras non-basmati pada Juli karena akhir musim hujan yang menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kekurangan produksi.

Pengendalian ekspor India menghilangkan 9 juta metrik ton biji-bijian dari pasar internasional dan memicu kenaikan harga global. India bertanggung jawab atas 40% pasokan beras global setelah menyalip Thailand sebagai eksportir beras terbesar di dunia pada tahun 2011.

"Beras itu sulit, karena pemasok lain tidak banyak," Joseph Glauber, peneliti senior di Institut Penelitian Kebijakan Pangan Internasional di Washington, mengatakan kepada Bloomberg pada November, seraya menambahkan bahwa kebijakan pengendalian ekspor India menyisakan "lubang besar."

Sementara itu, pemasok lainnya yakni Pakistan dan Thailand mengalami kenaikan harga seiring dengan memenuhi komitmen penjualan dari para negara-negara pembeli.

Faktor lain adalah pelemahan nilai tukar di negara-negara produsen utama akibat kenaikan dolar Amerika Serikat.

Bank Dunia memperkirakan, "Harga beras akan tetap tinggi hingga tahun 2024, dengan asumsi India tetap mempertahankan pembatasan ekspornya dan mengasumsikan terjadinya El Nino.

Harga Beras Indonesia Naik 16% Lebih

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, harga gabah dan beras pada bulan Januari 2024 masih melanjutkan kenaikan dibandingkan bulan Desember 2023.

Tercatat, harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani naik 2,97% dibandingkan bulan Desember 2023 dan melonjak 18,64% secara tahunan. Sementara harga gabah kering giling (GKG) di tingkat petani naik 4,85% secara bulanan dan terbang 24,52% secara tahunan.

Sementara harga beras pada bulan Januari 2024, naik 1,62% secara bulanan dan melonjak 21,78% secara tahunan di tingkat penggilingan. Di tingkat grosir naik 0,97% secara bulanan dan 16,66% secara tahunan.

Di tingkat eceran, harga beras naik 0,63% secara bulanan dan meroket 16,24% secara tahunan.

Sebagai informasi, kenaikan harga beras terjadi sejak bulan Agustus 2022 lampau. Dipicu keterbatasan produksi, yang kemudian diperparah kenaikan harga BBM pada bulan September 2022. Efek domino tensi geopolitik, El Nino, hingga pembatasan ekspor oleh negara produsen menambah dorongan kenaikan harga beras.

Saat ini harga beras sudah bergerak di kisaran Rp13.000 per kg hingga tembus Rp15.000 per kg secara rata-rata harian nasional di tingkat eceran.

Berbagai Kebijakan Pemerintah Dunia Menjaga Stabilitas Pangan

Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan program subsidi bunga pinjaman untuk Perum Bulog dan ID FOOD untuk menjamin penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) pada 2024.

Arief mengungkapkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menetapkan plafon pinjaman yang dapat diberikan subsidi bunga, berupa pinjaman mencapai Rp 28,7 triliun dalam rangka CPP dan dari itu diberikan subsidi bunga.

Terdapat 13 jenis komoditas pangan yang dikelola sebagai CPP sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan CPP.

Adapun 13 jenis komoditas dimaksud antara lain beras, jagung, kedelai, daging sapi, daging kerbau, daging ayam, telur ayam, gula konsumsi, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, cabai, dan ikan kembung.

Selain itu, pemerintah juga merilis bantuan sosial (bansos) dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) untuk mitigasi risiko pangan. BLT pangan bernilai Rp 200 ribu per bulan dan akan dibagikan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Bantuan itu akan diberikan pada Januari-2024, namun 'dirapel' sekaligus pada Februari 2024. Bantuan ini menuai sorotan karena dibagikan di masa Pilpres 2024.

Sejalan dengan bantuan tersebut, pemerintah juga melanjutkan bansos beras 10 Kg. Bansos ini dilanjutkan hingga Juni 2024. Bantuan ini juga diberikan dalam rangka memitigasi harga beras. Bansos beras ini sebelumnya digulirkan untuk meredam efek El-Nino pada masyarakat tidak mampu.

Di Myanmar, Dewan Otoritas Negara telah meluncurkan platform Myanmar Rice Online untuk mendaftarkan fasilitas gudang yang terlibat dalam penyimpanan beras.

Registrasi dirancang untuk menstabilkan harga beras, menetapkan pendekatan sistematis terhadap ekspor beras, mencegah manipulasi pasar, menjaga stok beras di supermarket dan toko grosir, dan mengembangkan sistem pembiayaan gudang. Operator gudang dan pedagang grosir yang membeli lebih dari 5.000 keranjang padi atau lebih dari 50 ton beras diharuskan mendaftar. Tercatat sudah 193 fasilitas gudang telah terdaftar di platform.

Di Kazakhstan, menetapkan harga pangan maksimum diterapkan sepanjang tahun sebagai cara untuk mengendalikan kenaikan harga tersebut dan mencegah kerawanan pangan.

Seperti yang diberitakan Kementerian Perdagangan dan Integrasi, pada paruh pertama tahun 2024, Kazakhstan akan menghapuskan batasan harga untuk sembilan jenis produk yang signifikan dikonsumsi oleh masyarakat. Adapun komoditas pangan tersebut adalah garam, tepung, pasta, soba, nasi, roti, susu, kentang, dan telur ayam.

Selanjutnya, pada paruh pertama tahun 2025, direncanakan untuk mengakhiri peraturan harga untuk 10 produk penting secara sosial: wortel meja, bawang bombay, kol putih, minyak bunga matahari, daging sapi, daging ayam, kefir 2,5% lemak dalam kemasan lembut, mentega, keju cottage, dan gula pasir putih.

CNBC INDONESIA RESEARCH