Ekspresi Jokowi Saat Kalah & Sederet Kasus WTO Lawan RI

• Persoalan gangguan perdagangan dari dunia Internasional di Word Trade Organization (WTO) membuat Pemerintah Indonesia harus menempuh jalan yang panjang.
• Kali ini soal nikel yang belum juga menunjukkan titik terang, meskipun Indonesia pernah dinyatakan kalah pada Oktober 2022 lalu.
• Presiden Jokowi memberikan reaksi tak terduga atas kekalahan Oktober lalu. Hal ini diungkap oleh Menteri Investasi.

Jakarta, CNBC Indonesia - Reaksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terungkap saat mengetahui Indonesia harus mengalami kekalahan di Organisasi Perdagangan Dunia (Word Trade Organization/WTO) atas pelarangan ekspor bijih nikel yang dilakukan Indonesia.

Hal ini diungkap oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang mengatakan saat mendapatkan informasi kekalahan pada Oktober 2022 lalu, Ia langsung mengadu pada Jokowi.

"Apa kata pak Presiden? hati-hati memang kalau orang kampung jadi Presiden leadership-nya kuat. Apa kata presiden? Mas Bahlil negara ini sudah merdeka, negara ini ada pemerintahannya ada rakyatnya dilindungi oleh Undang-undang. Gak boleh menyerah kepada negara manapun yang mau menekan kita lawan itu Uni Eropa di WTO," terang Menteri Bahlil dalam Kuliah Umum Menteri Investasi/Kepala BKPM di Universitas Sebelas Maret (UNS),dalam catatan CNBC Indonesia.

Hal ini sejalan yang diungkapkan Jokowi ketika memberikan pidato pada beberapa agenda penting, termasuk menyoal hilirisasi pada pidato 17 Agustus 2023, merayakan hari kemerdekaan beberapa pekan lalu.

Ini hanya sebagian kecil dari gambaran pemerintah memperjuangkan hilirisasi dalam negeri. Bahkan Presiden Jokowi berulang kali menyebut tak gentar menghadapi jalan terjal ini.

Sebagaimana diketahui, Indonesia kalah dalam gugatan Uni Eropa di WTO perihal larangan ekspor bijih nikel yang dikeluarkan pada tahun 2019. Persoalan kekalahan Indonesia atas gugatan hukum perdagangan bak tiada akhirnya, Setelah resmi dinyatakan kalah pada Oktober 2022 lalu, ternyata Pemerintah memutuskan untuk terus 'fight' atas kekalahan tersebut.

Gugatan berawal dari sikap pemerintah yang menyetop ekspor bahan mentah mineral yakni bijih nikel untuk mengembangkan produk mentah tersebut di dalam negeri untuk menciptakan nilai tambah yang berkali-kali lipat.

Untuk diketahui, WTO berdiri pada tahun 1995 yang merubah nama dari General Agreement of Tariffs and Trade (GATT) yang sama-sama mengatur tentang perdagangan international di mana aturannya dikembangkan sejak tahun 80an.

Selanjutnya, pada perjanjian Uruguay peran dan fungsi GATT tadi digantikan dengan WTO yang didesain oleh beberapa negara yang memiliki proses industri yang maju sejak jaman dulu seperti Eropa, Amerika Serikat, maupun Jepang untuk mengamankan pasokan bahan baku mereka.

Seakan tidak mau terus terusan terjebak dalam negara berpendapatan menengah (middle income trap) karena Indonesia punya potensi untuk berpindah.

Indonesia saat ini tengah berjuang keras untuk mengangkat derajatnya dari negara berkembang menjadi negara maju. Hal ini ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkali-kali terutama dalam merealisasikan industri hilirisasi yang 'katanya' bakal membawa Negeri ini naik derajat.

Saat ini yang tengah pemerintah tengah membentuk ekosistem yang bakal menjadikan Indonesia 'raja baterai EV' dunia. Ini berkaca pada negeri tetangga seperti Inggris, Taiwan dan Jepang yang sukses melakukan hilirisasi dan berhasil mengangkat derajat negaranya.

Maka dari itu, sejak tahun 2020 Presiden Jokowi mengambil kebijakan untuk menghentikan ekspor bijih nikel ke Uni Eropa. Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan berbagai hal salah satunya untuk meningkatkan nilai tambah dengan hilirisasi.

Nikel merupakan 'harta karun' ajaib di Tanah Air lantaran menjadi salah satu bahan baku penting untuk mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi 'raja' baterai dunia. Bukan tanpa alasan,

Berdasarkan data Badan Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) pada tahun 2022 produksi nikel di Indonesia masih menduduki peringkat pertama dengan produksi paling unggul yakni mencapai 1,6 juta metrik ton.

Posisinya unggul dibandingkan Filipina, Australia, dan China dengan jumlah produksi cukup jauh.

Bukan Pertama Kalinya di Hadapi RI

Nikel ini bukan menjadi komoditas pertama yang di serang negara lain dan di bawa ke meja WTO. Pertikaian dagang dengan negara lain ini ternyata bukan hanya sekali ini. Apa saja? simak daftarnya.

Kebijakan restriktif impor yang tidak diimbangi dengan kemampuan advokasi dalam sengketa dagang membuat Indonesia sering mengalami kekalahan di sidang World Trade Organization (WTO) selama beberapa tahun terakhir.

CNBC INDONESIA RESEARCH

[email protected]