Indonesia: Raja Nikel Dunia yang Jadi Sasaran Tembak Eropa

Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia kalah dalam gugatan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada Oktober 2022 perihal larangan ekspor bijih nikel yang dikeluarkan pada tahun 2019. Sontak hal ini mendapat perhatian dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang cukup mengejutkan.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membocorkan reaksi Presiden Jokowi atas kalahnya Indonesia dalam gugatan Uni Eropa (UE) di WTO.

"Mas Bahlil negara ini sudah merdeka, negara ini ada pemerintahannya ada rakyatnya dilindungi oleh Undang-undang. Gak boleh menyerah kepada negara manapun yang mau menekan kita lawan itu Uni Eropa di WTO" terang Menteri Bahlil dalam Kuliah Umum Menteri Investasi/Kepala BKPM di Universitas Sebelas Maret (UNS), dikutip Kamis (24/8/2023).

Bahlil mengatakan, bahwa alasan Uni Eropa menggugat Indonesia di WTO karena saat ini dunia bergerak menuju energi hijau dan industri ramah lingkungan. Di mana, bahan-bahan untuk mendukung hal-hal tersebut membutuhkan nikel.

Nikel sebagaimana diketahui untuk kebutuhan bahan baku baterai kendaraan listrik. "Baterai ini bahan bakunya ada empat; nikel, kobalt, mangan, dan lithium," ujarnya Bahlil.

Oleh karena itu, ia menyebut negara lain, termasuk Uni Eropa tak sudi industri tanah air berkembang. Inilah yang berujung penjegalan di WTO. "Inilah politik luar negeri dunia agar memaksa kita untuk industri kita tidak berkembang di Indonesia," bongkar Bahlil.

Staf Khusus Menteri Perdagangan, Bara Krishna Hasibuan mengatakan Uni Eropa saat ini sedang menjalankan ketentuan Enforcement Regulation (ER) terhadap Indonesia. Dalam aturan itu, UE bisa menilai kerugian yang mungkin dialami oleh negara-negara di UE terhadap kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel RI.

"Saat ini UE tengah melakukan konsultasi publik dengan pelaku usaha UE terkait implementasi secara umum, produk, nilai kerugian, bentuk retaliasi dan nilai kompensasi yang akan dikenakan. Serta keputusan untuk jadi atau tidaknya menerapkan ketentuan tersebut terhadap Indonesia. Sampai saat ini mereka belum menyampaikan ke Pemerintah Indonesia keputusan tersebut," ujar Bara kepada CNBC Indonesia, dikutip Selasa (22/8/2023).

Sebagai informasi, ER atau Peraturan Penegakan ini hadir setelah Indonesia mengajukan banding Laporan ke WTO atas kekalahan gugatan beberapa waktu yang lalu.

ER yang dilakukan UE memungkinkan UE untuk menegakkan kewajiban internasional, yang telah disetujui oleh sesama anggota WTO, ketika sengketa perdagangan diblokir meskipun UE berupaya untuk mengikuti prosedur penyelesaian sengketa dengan itikad baik.

Dilansir dari European Commission, pemangku kepentingan UE memiliki waktu hingga 1 September 2023 untuk memberikan pandangan mereka mengenai penggunaan Peraturan Penegakan UE dalam kasus ini.

Konsultasi semula dijadwalkan pada periode 7 Juli-11 Agustus 2023. Pada 31 Juli diperpanjang hingga 1 September 2023.

Berdasarkan hasil konsultasi, UE dapat melanjutkan untuk mengusulkan tindakan penanggulangan pada musim gugur. Penanggulangan ini dapat mencakup pengenaan bea masuk atau pembatasan kuantitatif terhadap impor/ekspor.

Pada saat yang sama, UE akan melanjutkan upaya untuk mencapai solusi yang disepakati bersama atas sengketa bijih nikel, termasuk terus mengundang Indonesia untuk bergabung dalam Multi-Party Interim Appeal Arrangement (MPIA).

Meski demikian, Bara menilai pemerintah Indonesia tak bakal tinggal diam. Pemerintah kata dia, telah menyampaikan keberatan atas langkah UE yang menerapkan Enforcement Regulation tersebut.

Potensi Nikel Indonesia

Menurut Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), saat ini hampir 70% produk turunan nikel dunia digunakan sebagai bahan baku stainless steel, 11% untuk baterai, 7% untuk berbagai paduan logam, dan sisanya digunakan untuk berbagai bahan baku industri mulai lapisan anti korosi, katalis, magnet, pigmen dan berbagai aplikasi lainnya.

Besarnya penggunaan nikel dan turunannya untuk berbagai produk di dunia membuat nikel Indonesia menjadi sangat menarik untuk diolah dan diproduksi.

Dilansir dari United States Geological Survey (USGS) dikatakan bahwa produksi tambang nikel global meningkat sekitar 20% pada 2022, dengan hampir seluruh produksi meningkat dikaitkan dengan Indonesia.

Potensi Indonesia untuk cadangan nikel merupakan salah satu yang terbesar di dunia dengan kisaran 21 juta ton. Sedangkan produksi tambang pada 2022 diestimasikan sekitar 1,6 juta ton atau berkisar 7,6% dari total cadangan.

Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey dalam program Mining Zone CNBC, yang tayang pada Jumat (25/8/2023) mengatakan dari 330 IUP nikel yang saat ini aktif, perusahaan yang melakukan kegiatan eksplorasi detail sampai spasi 25 itu baru PT Vale dan PT Antam.

Dirinya menilai, dari total luas 880 ribu hektar lebih lahan nikel di Indonesia masih banyak areal yang belum dilakukan kegiatan eksplorasi. Di Indonesia timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara sampe Papua, Papua Barat.

"Untuk IUP yang lain, junior mining yang lain, dari total area mungkin baru 20% atau 30%, yang dilakukan eksplorasi," terangnya.

Meidy pun menegaskan bahwa cadangan bijih nikel masih sangat bisa terjadi di wilayah wilayah selain wilayah pertambangan nikel yang ada saat ini.

"Sebenarnya kalau kita melihat ke Papua, Papua Barat, itu ada loh potensi cadangannya. Di beberapa daerah seperti di daerah Sarmi kemudian di daerah Wageo, kemudian di daerah Papua Barat ya. Itu adalah wilayah yang sebenernya sudah ada IUP juga ya di sana," ungkapnya.

Meidy menambahkan bahwa potensi jumlah cadangan nikel di daerah tersebut sangat luar biasa. Akan tetapi hal tersebut juga harus diikuti dari sisi topografinya yang seperti apa dan bagaimana. Dari segi arealnya bagaimana serta fasilitas infrastruktur seperti apa?.

Karena itu, lanjut dia, pihaknya juga sangat butuh bantuan dari pemerintah. Dalam hal ini, memberikan dukungan kepada pengusaha untuk melakukan kegiatan produksi.

CNBC INDONESIA RESEARCH

[email protected]