Ada Korban Baru, Bukti 'Dendam' Eropa ke RI Gak Habis-Habis

• Uni Eropa (UE) tak henti-hentinya menyerang Indonesia dengan membidik komoditas andalannya.
• Belum selesai persoalan di meja WTO dan produk anti deforestasi, kini Indonesia harus dihadapkan dengan 'jalan terjal' baru.
• Kali ini, produk turunan minyak sawit jadi korbannya, yakni biodiesel yang merupakan salah satu ekspor unggulan Indonesia.

Jakarta, CNBC Indonesia - Uni Eropa (UE) seakan tiada hentinya 'menyerang' Indonesia. Belum usai persoalan pertikaian perdagangan di meja Organisasi Perdagangan Dunia (Word Trade Organization/WTO) atas pelarangan ekspor bijih nikel yang dilakukan Indonesia, jalan terjal terus dihadapi Indonesia mulai dari UU anti deforestasi, hingga komoditas baru menjadi korban barunya.

Sebagaimana diketahui, belakangan UE kembali 'menyerang' Indonesia dengan produk andalannya yakni biodisel, turunan dari crude palm oil alias CPO.

Melansir kabar dari Reuters, Uni Eropa kini tengah melakukan penyelidikan apakah biodisel Indonesia menghindari bea UE melalui China dan Inggris. Penyelidikan tersebut mengikuti permintaan awal dari Dewan Biodiesel Eropa, sebuah asosiasi produsen Eropa.

"Permintaan itu berisi bukti yang cukup bahwa tindakan balasan yang ada pada impor produk yang bersangkutan dielakkan oleh impor produk yang sedang diselidiki," kata Komisi Eropa dalam jurnal resmi UE dikutip CNBC Indonesia.

Bagaimana tidak menjadi persoalan, Uni Eropa ini merupakan tujuan terbesar ketiga Indonesia untuk produk minyak sawit. Ini pun menjadi pasar penting untuk biodiesel Indonesia, yang dibuat dari minyak sawit.

Menilik data Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan volume ekspor biodiesel Indonesia mencapai 180,75 ribu ton dengan nilai total US$ 191,99 juta.

Sejak beberapa tahun belakangan Indonesia sudah rutin memproduksi biodisel yang berasal dari minyak kelapa sawit. Selain untuk konsumsi bahan sebagai bahan bakar alternatif dalam negeri, produksi biodiesel juga digunakan untuk kebutuhan ekspor.

Secara rinci, Biodiesel tidak mengandung minyak bumi; kandungan alkil >98% (HS 38260022) mencatat nilai ekspor sebesar US$122,2 juta, sementara biodisel idak mengandung minyak bumi; kandungan alkil ≥96,5%-98% (HS 38260021) tercatat senilai US$ 63,45 juta.

Selain itu, ada pula biodisel tidak mengandung minyak bumi; kandungan alkil <96,5% (HS 38260029) dengan nilai US$ 4,3 juta, dan terakhir ada pula biodisel dan campurannya, mengandung minyak bumi; <70% (HS 38260090) seberat 3,02 ribu ton dengan nilai US$2,05 juta.

Indonesia sendiri juga merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia. Negara tetangga Malaysia, juga menjadi salah satu produsen besar lain.

Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) yang mencatatkan Indonesia menempati urutan permana dengan jumlah produksi mencapai 45,5 juta metrik ton pada 2022.

Posisinya berada di atas Malaysia dan Thailand  yang memproduksi masing-masing sebesar 18,8 juta metrik ton dan 3,26 juta metrik ton pada 2022. Tentu saja demikian, sebab luas lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia juga kian meningkat.

Sementara itu dalam pernyataan berbeda Dewan Biodiesel Eropa menyatakan bahwa diperkirakan upaya menghindari bea masuk impor dapat merugikan UE sekitar US$240,34 juta tahun lalu. Asosiasi itu mengaku sedang bekerja sama dengan otoritas UE untuk mengatasi tuduhan impor biodiesel palsu dari China.

Sebagai catatan, UE sebenarnya sudah menerapkan tarif bea berkisar antara 8-18% untuk impor biodiesel Indonesia sejak 2018.

Penerapan ini dalam upaya menciptakan keadilan. Pasalnya, Indonesia diduga memberikan subsidi kepada produsen biodiesel. Saat itu, Indonesia melakukan retaliasi dan menginisiasi investigasi mengingat pengenaan bea tersebut tidak sejalan dengan perjanjian WTO.

Sebagaimana diketahui, Indonesia berkomitmen mengakselerasi transisi energi bersih melalui kebijakan biodiesel untuk meraih net zero emission. Komitmen menggunakan minyak sawit sebagai bahan dasar biofuel akan mendukung Indonesia mencapai target keamanan energi dan bauran energi sebesar 23% di 2025.

Dengan potensi ini sebetulnya pemerintah optimis bahwa pasar biodiesel di dunia terus meningkat karena biodiesel telah diperkenalkan ke lebih dari 60 negara di seluruh dunia. Namun, ini terancam karena gangguan dari UE.

'Dendamnya' Uni Eropa ke Indonesia memang bukan sekali ini saja. Belakangan ketegangan antara Uni Eropa dan Indonesia memang sering terdengar.

'Dendam' Terhadap Nikel Indonesia

Persoalan kekalahan Indonesia atas gugatan hukum perdagangan bak tiada akhirnya, Setelah resmi dinyatakan kalah pada Oktober 2022 lalu, ternyata Pemerintah memutuskan untuk terus 'fight' atas kekalahan tersebut.

Gugatan berawal dari sikap pemerintah yang menyetop ekspor bahan mentah mineral yakni bijih nikel untuk mengembangkan produk mentah tersebut di dalam negeri untuk menciptakan nilai tambah yang berkali-kali lipat.

Kita coba flashback dulu persoalan WTO ini. Pada 17 Oktober 2022, laporan final panel WTO menyatakan Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO Pasal XI.1 GATT 1994 dalam sengketa yang terdaftar pada disputte settlement (SD) 529.

Dalam aturan tersebut melarang negara anggota melakukan pembatasan dagang selain tarif, pajak dan bea lain. Menurut laporan WTO, salah satu argumen Indonesia adalah bahwa larangan ini bersifat temporer dan penting dilakukan untuk mencegah potensi kekurangan pasokan produk esensial.

Selain itu, dalam final panel report tersebut juga berisi panel menolak pembelaan yang diajukan oleh Pemerintah Indonesia terkait dengan keterbatasan jumlah Cadangan Nikel Nasional dan untuk melaksanakanGood Mining Practice(Aspek Lingkungan) sebagai dasar pembelaan.

Adapun final report didistribusikan kepada anggota WTO lainnya pada tanggal 30 November 2022 dan akan dimasukkan ke dalam agenda DSB pada 20 Desember 2022.

Tak bisa dipungkiri, Eropa merupakan lawan berat yang tak bisa kita anggap enteng. Bukan tanpa alasan, negara ini banyak memiliki ahli hukum dan pengacara berkaliber tinggi dan jam terbangnya yang teruji.

Sebagai informasi, WTO memang kerap di jadikan 'senjata' oleh Eropa ketika menghadapi kisruh perdagangan. Sejak WTO aktif beroperasi pada 1995, Uni Eropa merupakan pengaju gugatan terbanyak setelah AS.

Dengan berbagai kesiapan dan keseriusan pemerintah menggapai angan-angan 'raja EV dunia' tentunya harapan kita semua banding ini berhasil. Kalau amit-amit ini gagal pastinya banyak kekhawatiran yang bakal di hadapi Indonesia.

Yang kita gadang-gadang, Industri mobil listrik dan baterai bakal terancam. Ini bakal merusak reputasi Indonesia di mata para pengembang pabrik pengolahan serta pemurnian nikel (smelter) di mana sejumlah perusahaan memang sudah berinvestasi.

Kalau misalnya kalah di WTO dan sudah banding pun hasilnya sama, maka Indonesia harus bayar kompensasi yang tidak kecil ke pemenang gugatan.

Namun, berulang kali Presiden Jokowi menekankan tak akan tinggal diam dan terus maju untuk hilirisasi ini, bahkan akan segera menyasar ke komoditas lain.

Jika dilihat sepanjang tahun 2022, nilai ekspor nikel ber-hilirisasi mampu menghasilkan nilai tambah yang fantastis.

Tercatat nilai ekspor nikel pada tahun 2022 tembus hingga US$ 33 miliar atau mencapai Rp 514,3 triliun. Realisasi itu naik signifikan dari yang tahun 2021 mencapai US$ 20,9 miliar, bahkan dari tahun 2018-2019 yang hanya US$ 3,3 miliar.

Terbaru, BPS melaporkan nilai ekspor produk olahan hilirisasi bijih nikel mencapai US$ 4,98 miliar atau sekira Rp74,3 triliun sepanjang kuartal I-2023. Komoditas lanjutan tersebut berupa ferro nikel, nikel matte, dan nikel pig iron atau NPI.

Jika dilihat secara rinci, total nilai ekspor feronikel pada Januari hingga Maret 2023 mencapai US$ 3,75 miliar, dengan mayoritas pembeli dari Cina senilai US$ 3,65 miliar. Sisanya dikirim ke India dan Korea Selatan dengan nilai transaksi masing-masing US$ 45,2 juta dan US$ 29,8 juta.

Foto: Pabrik nikel terbesar di dunia yang dimaksud yaitu pabrik nikel sulfat yang merupakan bahan utama penyusun prekursor katoda baterai kendaraan listrik. Pabrik nikel sulfat ini berada di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. (Dok. Harita Group Pulau Obi) Pabrik nikel terbesar di dunia yang dimaksud yaitu pabrik nikel sulfat yang merupakan bahan utama penyusun prekursor katoda baterai kendaraan listrik. Pabrik nikel sulfat ini berada di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. (Dok. Harita Group Pulau Obi)

BPS juga melaporkan realisasi ekspor komoditas nikel matter sepanjang kuartal I-2023 tahun ini mencapai US$ 1,22 miliar atau sekira Rp 18,2 triliun. Sebagian besar transaksi penjualan berasal dari Cina sebesar US$ 656,7 juta dan Jepang senilai 363,2 juta. Cina juga menjadi eksportir terbesar dari produk NPI dengan nilai US$ 7,5 juta.

Maka bisa diakui bahwa industri pertambangan di Tanah Air memiliki potensi luar biasa untuk dikembangkan lebih lanjut melalui proses hilirisasi. Tentunya, dengan membentuk ekosistem industri yang menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi dengan produk yang lebih kompetitif.

'Dendam' dengan Tujuh Komoditas Andalan RI Lewat EUDR

Komisi Uni Eropa (UE) pada 6 Desember 2022 lalu menyetujui Undang-Undang (UU) produk bebas deforestasi. Begitu diadaptasi dan diimplementasikan, UU ini akan menutup rantai pasok yang masuk ke kawasan itu dari produk-produk yang dianggap menyumbang deforestasi dan degradasi lahan.

Ini merupakan bagian dari rangkaian kebijakan Uni Eropa yang dikemas dalam The European Green Deal (EGD). Dengan target mencapai netralitas karbon apa tahun 2050 dan mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 55% pada tahun 2030.

Begitu diadaptasi dan diimplementasikan, UU ini akan menutup rantai pasok yang masuk ke kawasan itu dari produk-produk yang dianggap menyumbang deforestasi dan degradasi lahan.

EUDR mulai diberlakukan pada medio Mei 2023 lalu. Dan dijadwalkan entry into force pada akhir tahun 2024 nanti. Aturan EUDR itu aturan diskriminatif, sehingga Indonesia akan melakukan perlawanan dengan melakukan perundingan.

Artinya, tidak ada satupun dari tujuh komoditas ini yang bisa masuk ke pasar UE jika pengertian deforestasi yang diadopsi adalah versi US dan AS bukan deforestasi versi Indonesia. Berikut rinciannya.

Ketujuh produk ini ditekankan syarat agar produk yang ditargetkan harus bebas deforestasi untuk dapat dijual di pasar UE atau diekspor darinya. Selain itu, barang yang relevan juga harus tercakup dalam pernyataan uji tuntas dan diproduksi sesuai dengan undang-undang setempat yang berlaku.

CNBC INDONESIA RESEARCH

[email protected]